KPK Awasi Politik Dinasti | Saat Ini Ada 58 Dinasti Politik

pakta integritasBanyumasNews.com, PURBALINGGA – Politik dinasti sedang menjadi perhatian pengawasan KPK. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, saat memberikan pengarahan pada sosialisasi dan implementasi tindak pidana korupsi di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Rabu (22/2/2017).

Basariah mengatakan, KPK tengah mengawasi para kepala daerah yang berlatarbelakang dinasti. Misalnya, sebelumnya suaminya jadi bupati, kemudian gantian istrinya dan sekarang anaknya, itu termasuk politik dinasti.

Basariah mengutip catatan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang mengungkap saat ini ada 58 dinasti politik.

“KPK terus memantau kepala daerah yang mulai membentuk dinasti. Biasanya dalam dinasti politik itu akan terjadi konflik kepentingan. Dinasti itu akan meneruskan kepentingan keluarganya dengan cara meraih jabatan kepala daerah kembali,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Gratifikasi KPK Sugiharto mengungkapkan, saat ini sudah ada 50 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat kasus dengan KPK dan sudah incraht penetapan status hukumnya. Sugiharto berharap agar tidak ada kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) akibat kasus gratifikasi, pemarasan dan suap.

“Daripada terkena OTT, lebih baik kita TOT (Training of Trainer) dulu soal gratifikasi. Kita harus paham dan tahu soal gratifikasi, pemerasan dan suap, dan para pejabat harus menghindarinya agar tidak terkena OTT oleh KPK,” kata Sugiharto. (BNC/yit/hr)

Ket foto : Bupati Purbalingga Tasdi menandatangani pakta integritas dihadapan wakil ketua KPK Basariah Panjaitan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.