KPK Ungkap Tiga Modus Jual Beli Jabatan | Ada yang Mirip Buka Warung

sadarkah panjaitanBanyumasNews.com, PURBALINGGA – Jual beli jabatan sudah lama terjadi, dan belakangan mengemuka kembali pasca tertangkapnya Bupati Klaten. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus jual beli jabatan yang ditengarai dilakukan oleh kepala daerah. Selain mengungkap modus jual beli jabatan itu, KPK juga menegaskan pasa terungkapkanya kasus Bupati Klaten, persoalan jual beli jabatan menjadi atensi KPK untuk diungkap.

“Modus jual beli jabatan yang dilakukan kepala daerah ada tiga cara. Pertama dengan sistem ijon, kemudian dengan model terang-terangan seperti buka warung dan memasang tarifnya, dan modus ketiga dengan kesepakatan antara kepala daerah dan yang meminta jabatan,” kata Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, saat memberikan pengarahan pada sosialisasi dan implementasi tindak pidana korupsi di Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, Rabu (22/2/2017).

Sosialisasi itu diikuti para kepala daerah di wilayah Barlingmascakeb, pejabat di jajaran Pemkab Purbalingga, para kepala desa, dan para kepala sekolah. Sosialisasi juga dihadiri Bupati Tasdi, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam kegiatan itu juga ditandatangani pakta integritas dari beberapa kepala daerah dengan pihak KPK.

pakta integritas
Bupati Purbalingga Tasdi tandatangani pakta integritas

Menurut Basariah, modus jual beli jabatan dengan sistem ijon dilakukan oleh seseorang sejak awal, misalnya sejak pemilihan kepala daerah, dan kemudian orang tersebut baru menduduki jabatan itu setelah kepala daerah yang didukung terpilih. Modus kedua mirip warung. Ini terang-terangan, kalau di warung ada tarif yang tertentu, misal mie instan harga sekian, seperti halnya untuk jabatan tertentu, kepala dinas A sekian rupiah, kepala dinas B sekian rupiah.

“Modus terang-terangan seperti buka warung ini seperti yang diungkap KPN di Klaten,” kata Basariah Panjaitan.

Sedang modus ketiga, lanjut Basariah, adalah modus kesepakatan. Misalnya, kepala daerah setelah melantik seseorang pejabat dan pejabat itu harus menyetorkan sejumlah uang dari hasil jabatannya.

“Fenomena jual beli jabatan sebenarnya bukan hal baru, namun fenomena ini muncul ke permukaan belakangan ini. KPK akan terus inten mengungkap persoalan jual beli jabatan di daerah,” kata Basariah.

Basariah juga mengingatkan kepada para pejabat dan kepala daerah untuk tidak main-main dengan amanah jabatannya saat ini. “Yang sudah dilantik, dan sudah ijon, awas ketahuan. KPK tidak akan segan-segan mengungkapnya. Sekali lagi saya tegaskan, kalau sudah duduk dalam jabatan tertentu, jangan coba-coba untuk berbuat yang merugikan diri sendiri. Kalau nanti ada pimpinan yang meminta, laporkan saja karena itu merupakan pemerasan,” tegas Basariah.

Basariah kembali mengingatkan pejabat untuk menjaga integritas dan menjunjung komitmen untuk tidak melakukan korupsi. Basariah juga menunjukkan foto penjara di KPK. Basariah menyebut, ketika penjara KPK dilengkapi AC dan televisi, ada wartawan yang menanyakan, kok penjaranya bagus.

“Tapi apa enaknya berada di penjara, saya mencoba duduk di situ setengah jam saja, rasanya sudah stress dan sakit. Biasanya yang sudah masuk ke penjara KPK akan sakit dan stress akibat persoalan yang dibuatnya sendiri. Biasanya setiap saya datang di suatu daerah, tidak alama ada yang tertangkap” kata basariah. (BNC/yit)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.