Ganjar Pranowo Dorong Percepatan Kabupaten/Kota Wujudkan Smart City

Kominfo JatengBanyumasNews.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera mewujudkan smart city. Perwujudan smart city sangat penting seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pemerintah daerah harus mengubah pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional menjadi berbasis teknologi informatika. Disisi lain, komitmen kepala daerah sangat penting untuk terus mendorong terwujudnya smart city.

Ganjar mengungkapkan hal tersebut saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo  Kabupaten/ Kota se-Jawa Tengah, di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat (10/2/2017).

“Dengan kemajuan teknologi informatika menuntut pola komunikasi, pola informasi mesti kita ubah. Kalau kita bicara smart city, sebenarnya harus ada smart institution. Kemudian bisa sharing antar institusi, bisa saling mengakses informasi”, kata Ganjar.

“Kalau hari ini kita punya Government Resources Management System (GRMS), semua sumber daya kita masukkan. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) sedang bikin e-kinerja, kita dorong. Satu per satu (aplikasi) terus dimasukkan ke dalam suatu sistem, maka itu jadi smart province. Tapi smart province itu berat karena harus ada kontribusi dari teman-teman kabupaten/ kota,” jelasnya.

Ganjar beri pengarahan jajaran Kominfo Jateng

Dikatakan Ganjar, Dinas Kominfo memiliki peran penting untuk membangun pola komunikasi yang sinergis di antara OPD di lingkungan Pemprov Jateng maupun pemkab/ pemkot. Dengan pola komunikasi yang sinergis maka akan mencegah timbulnya informasi multi tafsir yang dapat merebak di kalangan aparatur sipil negara (ASN) maupun masyarakat. Terlebih saat ini, pemda dihadapkan pada hoax dan isu radikalisasi. Sehingga segala pola komunikasi dan informasi yang baik perlu benar-benar dibangun.

Ganjar mencontohkan, beberapa waktu lalu dirinya sempat berdialog dengan sejumlah kepala desa. Kades mengeluh karena ada rekan sejawatnya yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena dipandang aparat hukum telah melakukan praktik pungli saat mengurus sertifikat tanah Prona warganya.

“Kenapa dia kena OTT? Karena ada ongkos yang harus dibayar oleh masyarakat dan itu oleh penegak hukum dianggap pungli. Mereka berbondong-bondong ke saya lalu menyampaikan lebih baik kita boikot (Prona). Ngeri itu. Ternyata ongkos (Prona yang harus ditanggung oleh masyarakat) rata-rata di Jawa Tengah itu Rp 450-500 ribu. Itu salah informasi. Komunikasinya buruk. Informasinya salah, kemudian berdampak pada problem hukum dan kriminal. Maka betapa Kominfo itu penting. Bagaimana pola komunikasi, bagaimana spek informasi mesti diberikan kepada mereka (kades) dan mereka mengerti persis, tidak multiinterpretasi apa yang ada,” kata Ganjar. (BNC/yit)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.