Sengketa Kompleks Kebondalem Purwokerto Selesai | Pemkab Bayar Rp 22 Milyar ke Swasta

BanyumasNews.com, PURWOKERTO – Sengketa kompleks Kebondalem Purwokerto yang sudah berlangsung belasan tahun terselesaikan. Sengketa antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan PT Graha Cipta Guna terkait Kompleks Pertokoan Kebondalem Purwokerto itu berujung kesepakatan pembayaran Rp 22 milyar oleh Pemkab kepada pihak swasta.

Pemkab Banyumas dalam hal ini berhasil menyelamatkan uang negara senilai Rp 19 miliar dari kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak swasta Rp 41,6 miliar.

Dalam keterangannya, Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein didampingi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Pejabat Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan, Pemkab Banyumas secara kelembagaan tidak bisa menolak putusan final Mahkamah Agung bernomor 2443/K/Pdt Tahun 2008.

Pemkab di zaman tersebut dianggap wanprestasi oleh putusan Mahkamah Agung (MA) karena dianggap telah merugikan PT Graha Cipta Guna.

Putusan kasasi tersebut baru disampaikan kepada Bupati Banyumas pada tanggal 18 Oktober 2010. Dalam amar putusan MA, pertama membatalkan putusan PT Semarang nomor 88/Pdt/2008/PT Smg. Kedua, mengabulkan permohonan kasasi dari Pemkab Banyumas untuk sebagian.

Sementara amar putusan MA ketiga menyatakan, perjanjian mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tanggal 7 Maret 1986 adalah sah. Keempat Pemkab diharuskan memberi izin mendirikan bangunan kepada PT Graha Cipta Guna di atas tanah Pemkab Banyumas seluas 20.637 meter persegi.

“Satu tahun setelah putusan MA diterima, pada tanggal 9 dan 16 November 2010 Pemkab Banyumas mendapat teguran (aanmaning) dari Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk segera melaksanakan Putusan MA,” ujarnya Herni Sulastri SH, staf ahli bupati.

Putusan MA di antaranya, Pemkab harus membayar kerugian matteriil kepada PT Graha Cipta Guna sebesar Rp 24.410.883.023,-. Pemkab wajib membayar kerugian bunga (opportunity loss) sebesar 6 persen pertahun dikalikan Rp 24.410.883.023,- terhitung sejak tahun 2007 sampai Pemkab melaksanakan isi putusan.

MA juga menghukum Pemkab Banyumas untuk membayar kerugian immateriil kepada PT Graha Cipta Guna sebesar Rp 2 miliar. Selain itu Pemkab masih harus membayar uang paksa (dwangsom) kepada PT Graha Cipta Guna sebesar Rp 1 juta per hari, sejak putusan tersebut dikeluarkan hngga Pemkab melaksanakan isi putusan MA. Biaya perkara sebesar Rp 500 ribu dibebankan kepada Pemkab Banyumas.

Jalan perlawanan terakhir yang dilakukan Pemkab dengan upaya pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2011 atas kasus tersebut, dan hasilnya tetap ditolak oleh MA.

“Kita berusaha agar uang negara bisa diselamatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas mendaftarkan upaya Peninjauan Kembali ke MA pada tahun 2011 dengan nomor surat 530 PK/PDT/2011. Namun pada 2 Februari 2012 amar putusan MA tetap menolak permohonan PK dari Pemkab,” ujarnya.

Berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Banyumas, agar  uang negara dapat diselamatkan.  Akibat jalur hukum melalui PK sudah final, Pemkab di era Kepemimpinan Ir H Achmad Husein dan dr Budhi sebagai bupati dan wabup berupaya menghindari denda yang terus meningkat.

Bangunan kompleks Kebondalem Purwokerto

Pemkab Banyumas kemudian mencari jalan keluar dengan berkonsultasi pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, serta Pengadilan Negeri Purwokerto. Selain itu Pemkab terus menjalin komunikasi dengan perwakilan PT Graha Cipta Guna untuk mencari jalan tengah penyelesaian sengketa.

“Bahkan pada tahun tanggaran 2011, Pemkab sudah berusaha melaksanakan putusan secara bertahap atas denda tersebut. Dalam APBD Perubahan 2011, dianggarkan Rp 500 juta melalui DPPKAD untuk membayar sebagian denda ke PT Graha Cipta Guna. Namun ternyata ditolak pihak PT Graha Cipta Guna. Sehingga atas saran Panitera PN Purwokerto, uang tersebut dititipkan ke PN Purwokerto atas nama PN Purwokerto,” Kata Herni.

Pembahasan penyelesaian sengketa Kompleks Kebondalem oleh Pemkab Banyumas sempat menemui jalan buntu. Upaya penyelesaian kembali dibuka sejak tahun 2015. Koordinasi dilakukan Pemkab Banyumas di PN Purwokerto pada tanggal 12, 23 November 2015.

“Kemudian pada 30 Juni 2016, Tim Penyelesaian Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam Sengketa Pengelolaan Kompleks Pertokoan Kebondalem menyampaikan surat Bupati berupa permohonan pendapat hukum (legal opinion) kepada Kejari Purwokerto. Surat dijawab tanggal 8 Agustus 2016,”  ujarnya.

Marathon koordinasi antara Pemkab Banyumas, Jaksa Pengacara Negara Kejari, Ketua PN Purwokerto terus dilakukan. Pada 31 Agustus 2016 Bupati memohon pendampingan kepada Kejari dengan memberi kuasa kepada Kepala Kejari Purwokerto untuk bertindak atas nama Bupati Banyumas sebagai termohon esksekusi.

“Pada tanggal 6 September 2016 di Ruang Rapat Sekda Tim Kejari dan Tim Pemkab Banyumas memperoleh kesimpulan agar  pelaksanaan putusan tetap sesuai amar putusan pengadilan. Kemudian legal opinion dari Kejari Purwokerto menjadi alternatif penyelesaian sengketa. Sementara perbedaan penafsiran luas obyek sengketa akan disampaikan kepada PN Purwokerto selaku eksekutor putusan dengan difasilitasi oleh Kejari Purwokerto selaku Jaksa Pengacara Negara,” kata Herni.

Negosiasi terkait pembayaran denda yang harus dibayarkan Pemkab kepada PT Graha Cipta Guna terus dilakukan demi penyelamatan uang negara yang nilainya tidak sedikit. Pemkab Banyumas mengaku sangat dibantu oleh Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Purwokerto.

Hasilnya negosiasi di PN Purwokerto dengan PT Graha Cipta Guna menemukan jalan keluar. Pihak penggugat bersedia menerima kerugian material dan dan imaterial senilai Rp 26 miliar pada 21 September 2016. PT Graha Cipta Guna hanya bersedia menghilangkan kewajiban pembayaran dwangsom dan opportunity los sehingga jumlah yang harus dibayar Pemkab Banyumas sebesar Rp 26 miliar.

“Jaksa Pengacara Negara telah melaksanakan negosiasi dengan PT Graha Cipta Guna pada minggu kedua di bulan November 2016 bertempat di Kejari Purwokerto. PT Graha Cipta Guna bersedia menurunkan uang yang harus dibayar Pemkab Banyumas yang semula dari Rp 41 miliar menjadi Rp 26 miliar, dan terakhir menjadi Rp 23 miliar. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap,” kata Herni.

Kewajiban pembayaran senilai Rp 23 miliar ternyata masih menjadi beban berat bagi Bupati Banyumas Ir H Achmad Husein selaku Pimpinan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Bupati meminta untuk kembali diagendakan pertemuan negosiasi antaran Tim Pemkab, Tim Kejari, dan Perwakilan PT Graha Cipta Guna di Hotel Java Heritage pada 23 November 2016.

“Akhirnya melalui proses yang cukup panjang, PT Graha Cipta Guna bersedia menurunkan angka Rp 1 miliar, sehingga Pemkab Banyumas diharuskan membayar denda sesuai putusan MA yang tadinya Rp 41 miliar menjadi Rp 22 miliar, atas kesepakatan penggugat dalam hal ini PT Graha Cipta Guna,” kata Herni.

Hasil negosiasi tersebut diapresiasi oleh Kepala Kejari Purwokerto, selaku Jaksa Pengacara Negara. Kejari Purwokerto menilai, Pemkab Banyumas sudah berhasil melakukan negosiasi yang sangat besar. Dari kewajiban pembayaran sebesar Rp 41 miliar lebih sesuai putusan MA, menjadi Rp 22 miliar. Hal ini dianggap menguntungkan Pemkab Banyumas serta keuangan negara.

Sisi keuntungan lainnya, Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto selaku eksekutor sebenarnya dapat memaksakan pelaksanaan eksekusi sesuai amar putusan MA sebesar Rp 41 miliar lebih kepada Pemkab. Namun hal tersebut dianggap akan memberatkan Pemkab Banyumas. Sementara bangunan yang mangkrak juga tidak memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Banyumas.

“Atas saran Jaksa Pengacara Negara, Bupati akhirnya menyepakati pembayaran Rp 22 miliar. Bertempat di Ruang Rapat Wakil BUpati pada 7 Desember 2017 diadakan pembahasan Tim Pemkab, dengan Tim Jaksa Pengacara Negara dari Kejari Purwokerto terkait tahap pembayaran denda kepada PT Graha Cipta Guna,” kata Herni.

Tahapan pembayaran yakni, Tahap I tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 10.500.000.000,- yang dibayarkan paling lambat 31 Januari 2017. Kemudian Tahap II tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 5.000.000.000, dan Tahap III tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.500.000.000 yang akan dibayarkan paling lambat 31 Desember tiap tahunnya.

Selanjutnya hasil rapat pada Tanggal 7 Desember 2016 tersebut, telah dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan/eksekusi yang ditandatangani para pihak pada tanggal 8 Desember 2016 bertempat di ruang Sasana Wilis dengan disaksikan dan diketahui baik oleh Pihak Pengadilan Negeri  Purwokerto maupun Kejaksaan Negeri Purwokerto.

“Untuk proses penyelesaian kasus Kebondalem, saya sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kejari, Pengadilan Negeri Purwokerto untuk dicari jalan terbaik agar Pemkab tidak dirugikan. Saya juga berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Mereka banyak membantu proses ini agar Pemkab Banyumas tidak salah di mata hukum,” ujar Bupati Banyumas, Ir H Achmad Husein. (BNC/*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.