Kerugian akibat bencana di Jateng dan Sangihe capai 302 milyar

IMG-20160621-WA0029BanyumasNews.com, JAKARTA – Kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah dan Sangihe ditaksir mencapai Rp 302,37 milyar. Nilai kerugian ini adalah berdasar perhitungan ekonomi, karena bencana  juga menimbulkan korban jiwa.

Nilai kerugian itu disampaikan Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rabu (29/06/2016).

Dikatakan, sejak terjadi banjir dan longsor beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 18/6/2016 dan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada 20-21/6/2016 hingga saat ini masih dilakukan penanganan darurat. Kerugian dan kerusakan ekonomi akibat bencana banjir dan longsor di 8 kabupaten di Jawa Tengah yaitu di Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, Banyumas, Sukoharjo, Kendal, dan Pekalongan sebesar Rp 61,24 milyar.

Sedangkan kerugian dan kerusakan akibat bencana di Kebupaten Kepulauan Sangihe sebesar Rp 214,13 milyar. Jadi total kerugian dan kerusakan akibat bencana sebesar Rp 302,37 milyar.

“Nilai kerugian dan kerusakan akibat bencana ini adalah perhitungan berdasarkan nilai ekonomi. Dampak korban jiwa dan psikososial belum dihitung karena sulit mengkuantifikasi dari dampak non ekonomi”, katanya.

Total korban jiwa dari bencana banjir dan longsor di Jawa Tengah dan Kepulauan Sangihe adalah 64 orang tewas, 3 orang hilang, 26 orang luka-luka dan 2.687 orang mengungsi hingga saat ini. Sebanyak 3.192 unit rumah rusak.

Menurut Sutopo, kerugian dan kerusakan ini cukup besar dibandingkan dengan sumbangan ekonomi akibat pemanfaatan ruang dan lahan di daerah-daerah rawan bencana tersebut. Kawasan yang terpetakan rawan bencana saat ini sudah berkembang menjadi permukiman sehingga sangat rentan terjadi bencana ketika terjadi hujan berintensitas tinggi.

“Besarnya kerugian dan kerusakan ekonomi akibat bencana tersebut disebabkan masih minimnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dapat meminimumkan dampak bencana. Pengurangan risiko bencana seperti mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, sosialisasi, budaya sadar bencana, geladi dan lainnya masih sangat minim karena belum menjadi pengarusutamaan pembangunan sehingga setiap terjadi bencana menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar”, sambungnya.

Karenanya, menurut Sutopo. pengurangan risiko bencana harus menjadi investasi dalam pembangunan. Artinya proses pembangunan di sektor apa pun harusnya mengkaitkan pengurangan risiko sebagai bagian dari tujuan pembangunan tersebut, khususnya untuk melindungi masyarakat. “Jika tidak maka bencana akan selalu menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi”, pungkasnya. (BNC/ist/Nan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.