Bupati Banyumas serahkan DPA 2016: Jangan diselewengkan

Bupati Banyumas serahkan DPA 2016BanyumasNews.com, PURWOKERTO – Bupati Banyumas Ir Achmad Husein menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016, Selasa (2/1/16), kepada seluruh kepala Satuan Kerja Perangakat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banyumas. DPA secara simbolis diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, SDABM, DCKKTR, Bapermas PKB dan Kecamatan Baturraden mewakili camat se Kabupaten Banyumas, di Pendopo Si Panji Kabuapten Banyumas.

Turut hadir dalam acara itu Wakil Bupati Banyumas, Ketua DFPRD Kabupaten Banyumas, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), dan seluruh SKPD di Banyumas.

Sekda Banyumas selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banyumas Ir. Wahyu Budhi Saptono, M.Sc dalam laporannya menyampaikan, DPA merupakan tahap akhir dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 dan disusun berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2015 tentang APBD Kabupaten Banyumas dan Perbub Nomor 61 Tahun 2015 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016.

Wahyu juga menyampaikan DPA selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendali, pengawasan dan perangkat akutansi pemerintah karena pagu dalam DPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampau dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Wahyu merinci jumlah DPA yang diserahkan adalah sebanyak 2.137 DPA dan secara keseluruhan telah diselesaikan. Secara simbolis yang diserahkan Dinas Keshatan sebanyak 82 kegiatan, Dinas Pendidikan 327 Kegiatan, Dinas SDABM 107 Kegiatan, DCKKTR 81 kegiatan, Bapermas PKB 52 kegiatan dan Kecamatan Baturraden 13 kegiatan.

Dalam pengarahannya Bupati Achmad Husein mengatakan, nilai yang ada dalam DPA mengandung makna untuk dipertanggungjawabkan kepada 1,7 penduduk Banyumas, jadi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jangan diselewengkan.

“DPA itu harus dipertanggungjawabkan karena didalamnya ada nilai uang yang berasal dari keringat dan jerih payah dari masyarakat, bukan datang begitu saja, dan menyangkut 1,7 juta penduduk Banyumas. Karenanya harus dilaksanakan menjadi berguna dan tidak tercecer serta tidak diselewengkan untuk diri sendiri”, jelasnya.

Husein berharap para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk secepatnya melaksanakan kegiatan dan apabila dalam bekerja ada kesulitan, untuk tidak segan-segan dikonsultasikan/dilaporkan kepada dirinya selaku Bupati, Wabub maupun Sekda dan minta pendampingan kejaksaan.

Husein menambahkan bahwa audit untuk memperoleh opini dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah untuk Kabupaten Banyumas tahun 2016 adalah dilaksanakan secara bersamaan BPK RI dan akuntan publik sehingga akan lebih teliti. “Tahun ini untuk memperoleh opini BPK Banyumas akan diperiksa oleh BPK RI Jateng dan akuntan publik sehingga lebih teliti dan rumit maka saya berpesan penuhi seluruh prosedur dan aturan yang berlaku dan lebih baik kita capai di depan dari pada bermasalah di belakang”, imbuhnya. (BNC/ist/yon)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.