Penarikan Sekdes PNS di Jateng dilakukan bertahap

sekdes pnsBanyumasNews.com – Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengharuskan Sekdes Pegawai Negeri Sipil (PNS) di desa-desa harus ditarik. Sesuai UU Desa sekdes dan perangkat desa nantinya harus diangkat dari warga desa oleh kepala desa, diisi oleh masyarakat atau sumber daya manusia (SDM) yang memenuhi kualifikasi standar. Bagaimana nasib sekdes PNS ke depan?

Keberadaan sekdes PNS memang dilematis. Mereka yang mulai diangkat sebagai PNS oleh pemerintah sejak tahun 2007, sering memicu kecemburuan baik dari kades maupun dari perangkat desa lainnya. Seperti pernah disinyalir Bupapti Banyumas pada Agustus tahun lalu (31/8/14), dimana posisi sekdes sebagai PNS dengan keunggulan tertentu seringkali dianggap menimbulkan ketidakharmonisan saat menjalankan tugas pemerintahan dan hubungan sosial ke masyarakat.

Dengan UU Desa yang baru maka sekdes PNS akan ditarik ke kecamatan atau kabupaten, tergantung kebutuhan di Pemkab masing-masing. Di Banyumas, berdasarkan data Agustus 2014 saja, jumlah sekdes difinitif ada 215 orang dari total 301 desa. Dari jumlah itu, 205 orang merupakan sekdes berstatus PNS, Sekdes non PNS ada 10 orang. Sementara, 86 desa masih kosong dan semetara dirangkap jabatan (Plt) oleh perangkat desa lainnya.

Sementara itu di Kebumen sebanyak 13 Sekretaris Desa (Sekdes) yang telah diangkat menjadi PNS sejak 2007 silam dimutasi ke sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari 247 Sekdes PNS di Kabupaten Kebumen, sisanya masih akan dimutasi lagi secara bertahap menyusul diberlakukannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di sisi lain, secara umum SKPD di lingkungan Pemkab Kebumen juga kekurangan personel.

Penarikan Sekdes PNS bertahap

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah meminta penarikan PNS yang diperbantukan menjadi sekretaris desa di sejumlah desa dilakukan secara bertahap. Hal ini penarikan tersebut tidak mengganggu roda pemerintahan.

Ganjar menyampaikan hal itu di hadapan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah kabupaten di Purbalingga, Jumat (26/9/15). “Jika penarikan dilakukan secara serentak dan tanpa transisi yang tepat, maka bisa kacau jalannya pemerintahan desa,” katanya.

Dengan UU Desa, lanjutnya, desa harus mempersipakan sekdes non-PNS secara definitif, namun kepala daerah jangan asal tarik, sehingga masa transisi berjalan dengan smooth. Ia pun berharap agar para sekdes berstatus PNS untuk menaati implementasi UU No. 6/2014. (BNC/*/foto:ilustrasi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.