Selamat tinggal Jamsostek: BPJS Ketenagakeraan beroperasi penuh 1 Juli 2015

bpjs ex jamsostekBanyumasNews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah beroperasi penuh pada 1 Januari 2014 lalu. Pada tanggal 1 Juli 2015 ini pemerintah siap mengoperasikan secara penuh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan ini akan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dikatakan oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya, seperti dilansir situs setkab.go.id, peresmian beroperasinya secara penuh BPJS Ketenagakerjaan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Teluk Penyu, Cilacap, Jawa Tengah, pada Selasa 30 Juni 2015.

BPJS Ketenagakerjaan sebelumnya adalah PT. Jamsostek dengan dana kelolaan mencapai Rp 203 triliun. Dana tersebut menurut Elvyn, tersebar di saham, obligasi, deposito, dan penyertaan. Total angka Rp 203 triliun itu merupakan total aset yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Elvyin lagi, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjan sudah mencapai sekitar 17 juta, dengan jumlah kantor cabang mencapai 150 kantor, yang akan secara serentak diresmikan pada 30 Juni 2015 ini.

Komposisi penyertaan aset senilai Rp 203 triliun itu, Elvyn menambahkan, sebanyak 44 persen dalam bentuk obligasi, deposito 24 persen, saham 22 persen, reksadana 6 persen, sisanya di penyertaan dan di properti.

Mulai 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan akan menggunakan peraturan-peraturan pemerintah yang baru untuk operasionalnya. Mengenai penempatan anggaran untuk sektor infrastruktur, menuurut Elvyn saat ini penempatan tersebut masih dikaji karena BPJS Ketenagakerjaan harus melakukan feasibility study terhadap berbagai usulan-usulan proyek itu.

“Tapi kita alokasikan kesana, termasuk properti di dalamnya: properti di kawasan industri, kemudian rusunawa di enam lokasi, kemudian landed house di berbagai daerah”, katanya.

BPJS Ketenagakerjaan juga mengalokasikan dana untuk pekerja berpendapatan rendah. “Rusunawa di enam lokasi (Jabar, Jabodetabek, Jateng, Jatim, dan Sulsel). Total kita alokasikan untuk itu sekitar Rp 360 miliar. Untuk pekerja berpendapatan rendah dan itu rumah susun sewa,” jelas Elvyn. (BNC/*)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.