Catatan hukum: 5 kasus hukum wong cilik yang mengusik rasa keadilan

Penahanan Asyani, seorang nenek berusia 63 tahun karena dituduh mencuri kayu di Situbondo, ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia beberapa hari terakhir. Pihak Perum Perhutani pun menjadi sasaran cercaan karena dianggap tak mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan melaporkan Asyani.

Kasus Asyani sampai menjadi perhatian Presiden Jokowi ketika menanyakan hal itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Hukum di Indonesia sering dikritik “Tajam ke bawah tumpul ke atas”. Orang-orang kecil atau wong cilik harus berhadapan dengan persidangan dan menerima vonis dari kasus-kasus yang sepele, sementara orang-orang besar atau pejabat yang harus berhadapan dengan hukum karena korupsi banyak yang masih melenggang bebas.

Berikut catatan ke belakang, mereka orang-orang di bawah alias wong cilik yang harus berhadapan dengan hukum karena sebab yang menurut kebanyakan orang sepele dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum, dan mengusik rasa keadilan masyarakat, jika dibandingkan dengan ‘perlakuan hukum’ kepada orang-orang besar atau pejabat.

1. Asyani – Situbondo (Tuduhan: mencuri 38 papan kayu jati)

nenek Asyani
Nenek Asyani

Nenek Asyani adalah tukang pijat asal Dusun Kristal, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Asyani didakwa mencuri 38 papan kayu jati dari kawasan hutan produksi pada 7 Juli 2014. Nenek Asyani dibui sejak 15 Desember 2014. Padahal menurut Asyani kayu itu didapat dari lahannya sendiri di Dusun Secangan.

Selama lima tahun kayu-kayu itu disimpan di rumah Asyani. Pada Juli 2014 Asyani hendak membuat dipan. Asyani pun meminta menantunya, Ruslan, menyewa mobil milik Abdus Salam dan membawa kayu-kayu itu ke Sucipto seorang tukang kayu. Tapi nahas, pada 7 Juli 2014, polisi hutan menyita kayu tersebut karena dianggap barang curian dari hutan produksi.

Nenek dengan empat anak ini pun dipenjara sejak 15 Desember 2014. Asyani dijerat Pasal 12 juncto Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dia terancam hukuman 5 tahun penjara.
Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar mengatakan apa yang dilakukan Perum Perhutani hanya melaporkan tindakan pencurian aset milik negara tanpa menyebutkan orang per orang.

“Kalau kami tidak melaporkan adanya pencurian tersebut, kami akan terkena sanksi,” ujarnya di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (16/3/15) dikutip tempo.co.

Ia mengatakan sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pihaknya wajib melaporkan kepada penegak hukum atau kepolisian apabila terjadi gangguan keamanan hutan. Apabila tidak, merujuk dalam pasal 104, maka pejabat yang tidak melapor justru akan dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman penjara antara enam hingga 15 tahun dan denda uang sebesar satu miliar hingga Rp 7,5 miliar.

Dalam kasus di Situbondo itu, Ia mengatakan Perum Perhutani hanya melaporkan kejadian pencurian kayu atau hilangnya pohon jati tanpa melaporkan siapa-siapa saja yang diduga sebagai pelakunya termasuk Asyani.

Penetapan tersangka, lanjutnya, menjadi kewenangan penyidik dan bukan kewenangan Perhutani. Selain Asyani, penyidik telah menetapkan tersangka utamanya adalah Ruslan yang membantu mengangkut kayu, Abdus Salam sebagai pemilik kendaraan pengangkut kayu, dan Cipto, tukang kayu.

Kini Asyani penahanannya sudah ditanghuhkan dengan jaminan dari Bupati Situbondo Dadang Wigiarto. Oleh Supriyono, pengacara terdakwa kasus pencurian kayu jati Nenek Asyani, kasus kliennya telah menjadi panggung politik, dimana ada persaingan antara Bupati Situbondo Dadang Wigiarto dengan Wakil Bupati Rachmad untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan Asyani.”Kalau mau menangguhkan, kenapa tidak dari dulu?” kata Supriyono, Senin (16/03/15), dikutip viva.co.id.

2. Nenek Minah – Banyumas (Tuduhan: mencuri 3 butir kakao)

Nenek Minah
Nenek Minah

“Hukum tak berpihak kepada yang lemah”, kata Todung Mulya Lubis, th 2009 (saat itu menjadi Wakil Presiden Kongres Advokat Indonesia), saat melakukan penilaian penegakan hukum di Indonesia sepanjang 2009.

Pengacara kondang itu menunjuk pada kasus Nenek Minah, saat itu berusia 65 tahun, yang buta huruf dan tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, warga Dusun Sidoharjo, Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang harus berhadapan dengan para hakim Pengadilan Negeri karena dituduh mencuri tiga butir buah kakao.

Proses hukum di negeri ini begitu lancar dan tajam, tatkala orang seperti Minah tersandung masalah. Padahal, perkara Minah hanyalah tiga butir kakao yang dipetiknya di kebun milik PT. Rumpun Sari Antam.

Minah hidup bersama suaminya, Sanrudi. Dalam rumahnya hanya ada meja makan dari kayu dan bangku panjang. Sehari-hari mereka mengembala kambing. Buat mencukupi kebutuhan hidup, suami isteri ini juga menggarap lahan milik orang lain, dengan menanam 200 bibit kakao di desanya.

Suatu hari, pada 2 Agustus 2009, Minah memetik tiga buah kakao dari kebun PT. Rumpun Sari Antam (RSA). Minah tak mengendap-ngendap saat memetik. Dia tak bermasud mencuri untuk menjualnya. “Hanya untuk saya jadikan bibit,” katanya. Dia mengupas dan mengambil bijinya.

Saat itulah, Sutarno, petugas patroli PT RSA muncul dan memergokinya. Karena salah, Minah minta maaf pada Tarno sambil menangis. Tarno mengambil tiga kakao berikut karung plastik Minah dan diserahkan ke perusahaan.

Rupanya perusahaan itu melaporkan ke Kepolisian Sektor Ajibarang. Sejak 13 Oktober 2009, Minah diperiksa sebagai tersangka. Ia harus bolak-balik ke kantor polisi memenuhi panggilan, yang memberatkannya karena harus menanggung ongkos. Tak sebanding dengan tiga kakao yang cuma senilai dua ribu perak (nilai kala itu).

Aparat polisi di sana rada tak tega menangani kasus ini, sehingga pernah menawarkan jalan damai ke perusahaan itu. Namun PT RSA tetap berkeinginan “memberi pelajaran untuk nenek tua itu”.

Akhirnya perkara Minah bergulir hingga ke Pengadilan Negeri Purwokerto. Tentu Minah tak mengerti bunyi pasal-pasal yang diberondong jaksa penuntut umum ke arahnya. Dia dituduh melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukuman pasal ini maksimal lima tahun penjara.

Awal November 2009, perkara ini pun mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto. Tentulah Minah tak kuat membayar pengacara. Bahkan hadir ke pengadilan pun dia kerepotan. Dia harus berganti kenderaan umum sampai tiga kali. Ongkos transportnya Rp 100 ribu setiap kali akan sidang.

Perkara Minah adalah ironi bagi hukum di negeri ini. Minah yang hanya mengembat tiga butir kakao diseret ke pengadilan. Memang, secara hukum unsur pidananya tercukupi. Majelis hakim pun memvonis Minah bersalah, dan menghukumnya 1,5 bulan penjara.

Tapi, sang Hakim sampai berlinang airmatanya saat mengetuk palu. ”Tidak perlu masuk penjara,” ujar Muslich Bambang Luqmono, Ketua Majelis Hakim. ”Nggih, Pak Hakim, kulo ngertos (saya mengerti),” Minah menjawab sambil meremas jemarinya. Dia menunduk.

”Dia petani yang tak akan kaya hanya dengan tiga kakao,” kata Bambang dengan suara terbata-bata. “Seharusnya diselesaikan di tingkat RT.”

Seperti kata Todung Mulya Lubis bahwa “Hukum kita begitu tumpul ketika ke atas, dan tajam jika ke bawah”. Kasus Minah adalah ironi hukum negeri ini.

Saat kasus Minah menjadi perbincangan, meledak heboh negeri ini karena ulah Anggodo Widjojo, yang mencoba merekayasa kriminalisasi dua pimpinan KPK saat itu, Bibit Samad Rianto dan Chanda Martha Hamzah, yang terkenal dengan sebutan Chandra dan Bibit.

Anggodo, yang rekaman pembicaraannya melibatkan banyak petinggi hukum di negeri ini, justru seperti bebas dari tangan hukum ketika itu. Tapi Minah tidak untuk Minah.

3. Manisih dkk – Batang (Tuduhan: mengambil buah randu senilai Rp. 12 ribu)

Manisih dan keponakannya
Manisih dan Sri Suratmi

Kalau di Banyumas ada balada Minah, yang didakwa mencuri tiga butir kakao, di Batang berlangsung pemeriksaan terhadap Manisih (usia 40th saat itu/2009), Rusnoto (saat itu 14th), Juwono (saat itu 16th), dan Sri Suratmi (saat itu 19th), warga Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Mereka, sebagaimana dimuat di BanyumasNews.Com, dituduh mengambil buah randu senilai Rp. 12 ribu dan didakwa dengan pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara.

Kondisi mereka saat itu cukup mengenaskan, karena mereka tidak didampingi kuasa hukum dalam pemeriksaan di kepolisian. “Ini rekayasa hukum karena selama dalam pemeriksaan di Polres Batang, kami tidak pernah didampingi kuasa hukum,” kata terdakwa Manisih, usai sidang di Pengadilan Negeri Batang, ketika itu 17 Desember 2009.

Kuasa hukum terdakwa, Muh Nuh, mengatakan ada sesuatu kejanggalan dari penyidik yang tidak melihat jika salah seorang terdakwanya masih di bawah umur. “Saya melihat hak-hak terdakwa, seperti perlindungan anak wajib untuk dilindungi tetapi penyidik tidak melihat ke arah itu,” katanya.

Pengacara menyayangkan penyidik yang tidak melihat kondisi sosiologi hukum di masyarakat setempat. Menurut Muh Nuh seharusnya penyidik tidak perlu menahan dan membawa ke kasus pidana. Tidak harus dilaksanakan di pengadilan.

Kasus pencurian buah randu yang menjerat Manisih dan dua anak serta seorang keponakannya itu berakhir dengan vonis hukuman penjara 24 hari oleh hakim dalam persidangan yang digelar PN Batang.

Hakim Ketua Tirolan Nainggolan memvonis Manisih dan keluarganya bersalah dan didakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP. Humas PN Batang, Lilik Sugihartono saat itu mengatakan meski pencurian randu ini termasuk perkara kecil, namun sudah memenuhi unsur tindak pidana.

“Perbuatan pencurian ini sudah memenuhi unsur dalam pasal yang dikenakan itu, dan tidak menilai dari besar atau kecilnya perkara,” tandas Lilik.

Meskipun Manisih dkk divonis 24 hari, namun hari itu juga Manisih dan keluarganya sudah boleh pulang ke rumah karena hukuman 24 hari itu sudah dipotong masa tahanan ketika ditahan di kepolisian. “Buat pembelajaran saja lah,” jelas lilik.

4. Sutarti Sukarno dkkCipinang (Tuduhan: penyalahgunaan rumah dinas Perum Pegadaian)

Nenek Soetarti dkk
Nenek Soetarti dkk

Ibu, atau tepatnya nenek, Sutarti Sukarno (saat kasus ini terjadi tahun 2010 berusia 78 th), Timoria Manurung (saat itu 68 th) dan Roesmini (saat itu 78 th) diajukan ke persidangan dalam kasus penyalahgunaan rumah dinas Perum Pegadaian. Sutarti dan Rusmini adalah janda dari pasukan Brigade Tentara Pelajar, yang di masa lalu adalah pejuang kemerdekaan.

Para janda pejuang yang jasad suami mereka dimakamkan di tempat terhormat, Taman Makam Pahlawan Kalibata (Jakarta) ini menghadapi persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tuduhan “menguasai rumah milik Perum Pegadaian (menyerobot rumah negara) secara tidak sah”.

Kasus ini membuat heboh dan ada kritik kepada pegawai negeri sipil berwenang dari alat negara yang bernama “Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian” yang dinilai “kehilangan kewarasannya” saat itu!

Rumah yang mereka huni dinilai masih menjadi hak Perum Pegadaian (perusahaan tempat almarhum suami bekerja). Karena itu, kedua nenek ini dinilai tidak punya hak lagi untuk tinggal di rumah daerah Cipinang Jaya (Jakarta Timur) karena suami mereka sudah lama pensiun. Pada Agustus 2008 pihak Perum Pegadaian pun melakukan perintah eksekusi pengosongan dengan alasan bahwa rumah dinas tersebut dibutuhkan oleh pejabat yang masih aktif.

Padahal, mereka sudah mendiami rumah itu puluhan tahun sejak suami mereka masih hidup. Mereka sebenarnya pernah mengajukan permohonan kepemilikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1999, namun bukannya disetujui, mereka malah harus berhadapan dengan jeratan Pasal 12 ayat 1 Jo. Pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman atau Pasal 67 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2 tahun penjara.

Dalam persidangan bulan Mei 2010 ternyata ketiganya tidak pernah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai saksi oleh penyidik kepolisian sesuai prosedur. Nenek-nenek itu hanya disuruh menandatangani tanpa diwawancara oleh penyidik. BAP itu dinilai penuh rekayasa dan terkesan dibuat-buat.

Karena usia mereka yang sudah lanjut, tentu saja nenek Sutarti Sukarno, Manurung, dan Roesmini sangat lelah mengikuti proses persidangan yang berbelit-belit. “Mengingat umur beliau-beliau, sepertinya aparat hukum kita tidak punya etika dan rasa hormat kepada orang tua”, demikian komentar yang beredar saat itu.

Banyak yang menilai sebenarnya kasus seperti ini tidak perlu dibawa ke pengadilan. Cukup saja dengan kepedulian pemerintah untuk memberikan rumah dinas itu atau rumah sederhana yang akan mereka tempati dengan status rumah yang dihibahkan negara. Ini baru namanya hati nurani Indonesia.

Namun, okezone.com mengabarkan, pada akhirnya vonis bebas diterima nenek Sutarti Sukarno dan Roesmini, yang diputuskan PN Jakarta Timur pada 27 Juli 2010. Hukuman 2 bulan dengan masa percobaan 4 bulan yang menjadi keputusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun terhindari.

Kasus tetangga mereke, yaitu nenek Timoria Manurung, seharusnya mendapat keputusan yang sama dengan vonis bebas nenek Sutarti Sukarno dan Roesmini itu.

5. Basar dan Kholil (Tuduhan: mencuri 1 buah semangka)

Basar dan Kholil
Basar dan Kholil

Basar (pada th 2009 berusia 40 th) dan Kholil (saat itu 50 th) adalah dua warga Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Jawa Timur yang harus menjalani hidup di balik terali besi gara-gara memakan satu buah semangka sisa hasil panen tanpa izin pemilik kebun. Padahal, harga satu semangka itu tak sampai Rp 5 ribu!

Dilansir detikcom saat itu, tragedi ini terjadi ketika Basar bersama Kholil tengah merayakan Idul Fitri pada September 2009. Siang yang sangat panas itu membuatnya haus. Kebetulan di sawah ada banyak semangka, mereka iseng mengambil buah semangka di kebun milik Darwati (34) itu, warga Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto. Tak disangkanya, saat akan menikmati buah semangka itu mereka kepergok pemilik dan langsung melaporkan keduanya ke polisi.

Permintaan maaf mereka tak digubris pemilik kebun. Bahkan konon mereka kena ‘permak’ beberapa kali. Keduanya pun dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kediri untuk menunggu disidang. Keduanya dituntut 2 bulan 10 hari.

Namun pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri memvonis keduanya masing-masing 15 hari dan percobaan 1 bulan karena terbukti memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Demikian lima kasus hukum yang menimpa pada wong cilik. Hukum kita tumpul ke atas, tajam ke bawah? (BNC/berbagai sumber)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.