Panwaslu Temukan Tiga Sepeda Motor Plat Merah di Kampanye Jokowi

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com) – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purbalingga menemukan indikasi penggunaan fasilitas negara berupa tiga sepeda motor plat merah jenis bebek pada acara deklarasi koalisi rakyat yang digelar Tim Sukses pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK, yang digelar di gedung eks-Swalayan Indorisky, Purbalingga, Kamis (12/6) .

Ketiga sepeda motor itu, yakni berplat nomor R 9741 MC, H 9900 SC, dan R 9816 MC.

“Kami akan melakukan klarifikasi , siapa yang menggunakan sepeda motor plat merah itu yang nota bene merupakan fasilitas negara.Pemiliknya atau yang bertanggungjawab menggunakan sepeda motor itu akan segera kami panggil ke Panwaslukab untuk dimintai keterangan. Kami sudah memiliki barang bukti berupa foto dan video keberadaan sepeda motor itu di arena deklarasi,” ujar Ketua Panwaslukab Purbalingga, Heru Tri Cahyono yang didampingi dua komisioner lainnya, Joko Prabowo dan Endang Yulianti di Kantor Panwaslukab Purbalingga, Jumat (13/6) petang.

Heru menjelaskan, berdasarkan Pasal 41 ayat 5 UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,di sana diatur bahwa pegawai negeri sipil (PNS) dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Dan jika melanggar ketentuan itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 218 UU No 42 Tahun 2008, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

“Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, jelas itu pelanggaran pidana. Kalau memang terbukti, ya PNS yang menggunakan fasilitas negara itu akan kami proses. Intinya, kami menghimbau dan meminta dengan sangat, agar PNS di Purbalingga bersikap netral pada Pilpres 2014 ini,” tegas Heru Tri Cahyono Heru.

Heru Tri Cahyono juga menegaskan, pihaknya bersama 717 Pengawas Pemilu Lapangan yang tersebar di desa-desa dan 54 anggota panwascam yang tersebar di 18 kecamatan, terus melakukan pengawasan , khususnya pada masa kampanye , hari tenang, pemungutan suara, dan penghitungan suara hingga Pasca Pilpres. “Kami akan serius awasi Pilpres ini, agar berjalan demokratis dan bermartabat, dengan menekan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” tegas Heru.

Mengenai netralitas PNS, lanjut Heru, diakuinya bahwa PNS masih rawan ditunggangi peserta pemilu Pilpres. Sebab, kapasitas PNS mauupun birokrat PNS mempunyai jaringan dan kekuasaan di tengah masyarakat. “Padahal, keharusan untuk bersikap netral itu juga sudah diatur dalam Undang-undang,” ujar Heru Tri Cahyono.

Jika dilanggar, lanjutnya, PNS bisa terancam saksi administratif sebagai pegawai. Selain itu, PNS yang melakukan pelanggaran kampanye karena tidak netral juga bisa terancam pidana, dengan ancaman maksimal satu tahun penjara dan denda maksimal Rp 12 juta.(BNC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.