Guru Resah, Tunjangan Sertifikasi Terancam Dicoret

Penerapan PP 7/2008
PURBALINGGA- Tunjangan sertifikasi guru di Purbalingga terancam dicoret jika Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2008 tentang guru benar-benar dilaksanakan. Terutama pada pasal 17 PP tersebut tentang rasio jumlah guru dan siswa bagi pemegang sertifikat pendidik.

Dalam PP tersebut menyebutkan rasio ideal jumlah guru dan siswa dari berbagai tingkatan. Untuk tingkatan TK/RA idealnya 1:15, SD 1:20, SMP 1:20, SMA 1:20 dan SMK 1:15. Hal yang paling dikhawatirkan bila dalam sebuah sekolah rombongan belajar kurang dari jumlah rasio tersebut, terutama di jenjang SD.

Salah satu guru di Kecamatan Karangjambu yang tak bersedia disebut namanya mengaku khawatir jika hal itu terjadi. Sebab di sekolahnya, jumlah siswanya sedikit kurang dari 20 anak.
“Bahkan di sekolah lain ada yang siswanya hanya 15 dalam satu kelas. Ini sangat mengkhawatirkan bagi kami jika tunjangan sertifikasi kami dicoret,” katanya, Selasa (20/5).

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Purbalingga, Tri Gunawan mengatakan, di lapangan, angka partisipasi kasar (APK) wajib belajar (wajar) dalam stardar bagus. Artinya, jika di SD kekurangan murid, bukan berarti anak usia sekolah tersebut tidak mau sekolah.

“Bahkan sekolah sudah melakukan jemput bola ke keluarga yang memiliki anak usia sekolah diwajibkan untuk sekolah. Tetapi memang kenyataannya, hampir seluruh anak usia tersebut sudah sekolah,” katanya.

Sedikit banyak jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan jumlah sekolah di satu wilayah tersebut. Ada sekolah yang gemuk dengan dua rombel, ada pula yang sangat kurus. Ada yang di wilayah tersebut sedikit sekolah, ada pula yang berdiri banyak sekolah baik negeri maupun swasta. “Saya rasa guru tak perlu khawatir. Penerapan aturan tersebut akan disesuaikan juga dengan kondisi di lapangan. Pasalnya pemerataan guru di tiap sekolah juga masih kurang. Idealnya delapan guru, tapi kenyataannya banyak yang hanya enam guru. Kalaupun mencukupi, itu dibantu oleh guru tidak tetap (GTT),” katanya.

Senada, Plt Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Purbalingga, Sarjono mengatakan, guru tidak perlu resah. Sebab akan ada jalan keluar dari kebijakan tersebut. “Tidak mungkin menghapus tunjangan guru penerima sertifikasi. 1:20 kan idealnya. Tapi kenyataan dilapangan bisa kurang bisa lebih,” katanya.

Sarjono menambahkan, harus diperhatikan juga lokasi sekolah. Masyarakat tetap harus dilayani pendidikannya, jarak tiga kilometer harus ada sekolah. Dengan demikian, bisa saja siswa di wilayah tersebut sudah tersebar di sekolah lain. “Jika memang siswa sedikit, dua sekolah harus disatukan ya tidak mungkin. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, pasti ada ketentuan khusus dalam penerapan peraturan tersebut. Ditetapkannya peraturan tersebut lebih dikarenakan agar penyelenggara pendidikan meningkat kualitas sekolah,” katanya. (BNC)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.