Tahun 2015 UU Desa Efektif diberlakukan

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com) – Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang akan efektif pada tahun 2015, Pemerintah Daerah (Pemda) Purbalingga telah menyiapkan beberapa regulasi guna mendukung keberlangsungan UU Desa.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes), R.Imam Wahyudi mengatakan ada tiga penguatan regulasi yang harus dilakukan Pemda pada saat ini. Pertama penyusunan regulasi tentang petunjuk pelaksana alokasi dana desa khususnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Kedua adalah regulasi tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa yang bersumber dari APBDES dengan mempedomani Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2014. Ketiga regulasi tentang pedoman pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh kelompokmasyarakat.

Selain itu diperlukan adanya perencanaan pembangunan desa jangka menengah (RPJMDesa) yang disusun 6 tahunan dan rencana kerja pemerintah kerja pemerintah desa (RKPDesa) untuk satu tahunan.

“Pemda telah memfasilitasi review RPJMDesa dan RKPDesa melalui dana operasional kegiatan pelatihan PNPM,”kata Imam pada saat diskusi potensi desa di Pendopo Dipokusumo, Senin malam (28/4)

Imam menambahkan penguatan penganggaran merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksananan pembangunan desa, baik yang dibiayai APBDes atau seluruh program yang masuk ke desa. Sistem penganggaran menurut UU Desa mengalami perubahan yang signifikan.

“Ada tujuh sumber pendapatan desa yaitu pendapatan asli desa, APBN, hasil pajak dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan kabupaten/provinsi, hibah dan sumbangan serta pendapatan desa yang sah,” jelas Imam.

Sedangkan Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto mengatakan seluruh regulasi yang ada nantinya akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan di desa. Untuk itu kepala desa didalam membuat kebijakan tidak boleh mengganggu pelaksanaan kegiatan.

“Misalnya membuat kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan seperti dana Bangub dan ADD sebagai jaminan pelunasan PBB. Kerena hal ini akan merugikan desa baik secara personil maupun materiil,”pungkanya (BNC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.