Dana Kegiatan Desa Capai Rp 400 Juta

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com) – Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes), jumlah dana program kegiatan desa bidang pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2014 di tiga kecamatan di Purbalingga mencapai Rp 17,223 milyar. Tiga kecamatan itu adalah Kejobong, Pengadegan dan Kaligondang, jumlah desa dari ketiga kecamatan sebanyak 40. Dari dana tersebut setiap desa rata-rata akan memperoleh dana program kurang lebih Rp 430 juta.

Pendanaan tersebut berasal dari dana Fisik PNPM sebesar 9 milyar, dana ADD sebesar 5,122 milyar, bantuan keuangan propinsi sebesar 1,94 milyar, bantuan permodalan RT sebesar 831 juta dan pembangunan infrastruktur lingkungan pedesaan/perkotaan (PILPP) sebesar Rp 330 juta.

Dengan dana pemberdayaan desa yang cukup besar, maka setiap desa diharapkan untuk mengarahkan setiap pembangunan desanya agar efektif dan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan pembangunan desanya.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Purbalingga, Sukento Rido Marhaendrianto dihadapan para kepala desa, camat dan kepala SKPD terkait pada saat diskusi potensi desa di Pendopo Dipokusumo, Senin malam (28/4).

“Apalagi dengan akan diberlakukannya UU Desa, yang mana dananya akan lebih besar lagi. Dana yang besar ini adalah berkah, namun jangan sampai membawa musibah. Dana yang besar jangan sampai mengantarkan kepala desa menghadapi masalah hukum,” kata Sukento

Sukento menambahkan UU Desa ini memiliki konsekuensi logis guna memberikan pelajaran terhadap kemandirian desa. Desa dituntut untuk kreatif dalam pendayagunaan asset dan kekayaan serta sumber pendanaan lainnya, yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Empat pesan saya kepada kepala desa, pertama memahami dan mematuhi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua pengelolaan kegiatan harus dapat dipertangungjawabkan. Ketiga kegiatan secara transparan dan yang keempat dilaksanakan tepat mutu, waktu dan manfaat,”pesan Sukento

Camat dan  kepala desa beserta perangkatnya diharapkan proaktif dalam melakukan koordinasi dan komunikasi terkait dengan pelaksanaan UU Desa dan program kegiatan di tahun 2014. Peningkatan kapasitas aparatur desa terutama penguasaan computer dan administrasi pertangungjawaban pengelolaan keuangan desa.

“Dengan diberlakukannya UU Desa, bendahara desa harus mampu mengoperasikan komputer,”pungkasnya. (BNC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.