Iuran PBI dalam BPJS Ditanggung Pemerintah

Kepala Cabang BPJS Cabang Purwokerto Arief Saefudin
Kepala Cabang BPJS Cabang Purwokerto Arief Saefudin

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com)  –  Pemerintah kabupaten (pemkab) Purbalingga menanggung sepenuhnya iuran jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang tercatat dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan itu mengacu pada ketetapan Menteri Sosial yang menetapkan kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu dengan berkoordinasi anatar menteri atau pimpinan lembaga terkait.

“Dalam ketentuan BPJS ,fakir miskin atau orang tidak mampu tidak membayar iuran karena sudah ditanggung oleh pemerintah,” kata Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Cabang Purwokerto Arief Saefudin pada acara Sosialisasi Penyelenggaraan JKN/BPJS Kesehatan Cabang Utama  Purwokerto di Pendopo Dipokusumo, Sabtu (12/4).

Arief Saefudin  menegaskan, kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu dalam BPJS meliputi orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya/keluarganya. Sedangkan untuk orang tidak mampu merupakan  orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah tapi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak tapi tidak mampu membayar iuran bagi dirinya serta keluarganya.

Terdapat dua kriteria iuran dalam BPJS kepesertaan jaminan kesehatan. Yakni penerima bantuan iuran (PBI) dan bukan penerima PB. Peserta bukan PBI  meliputi pekerja penerima upah serta pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja. Sedangkan untuk peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan. Hasil pendataan BPS diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu. “Sebelum ditetapkan sebagai data terpadu oleh Mensos, lebih dahulu dikoordinasikan dengan menteri keuangan atau lembaga terkait,”tambahnya.

Data PBI tahun 2014 di Kabupaten Purbalingga berjumlah 481. 329 jiwa, sedangkan jumlah peserta PBI pengganti sebanyak 6.115 jiwa. Penetapan tersebut dilakukan dengan menggunakan hasil pendataan Program Perlindungan Sosial tahu 2011, sesuai criteria yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

Perubahan data jaminan kesehatan dilakukan dengan penghapusan  data fakir miskin dan orang tidak mampu, yang tercantum sebagai PBI karena tidak lagi memenuhi criteria. Sedangkan  untuk penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu dicantumkan sebagai PBI karena memenuhi kriteria tersebut.

Iuran bagi peserta PBI bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 19. 2225,- per jiwa per bulan, serta dibayarkan oleh pemerintah melalui Kementrian Keuangan RI. (BNC)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.