Diperlukan Infrastruktur dengan Spesifikasi Militer

Haryo Budi  menyampaikan ceramah Tentang Prinsip Pokok Daya Saing Sebagai Jembatan Kepentingan Ekonomi dan Pertahanan Nasional, di Pendapa Dipokusuma Purbalingga, Jumat (10/1). (BNC/tgr)
Haryo Budi menyampaikan ceramah Tentang Prinsip Pokok Daya Saing Sebagai Jembatan Kepentingan Ekonomi dan Pertahanan Nasional, di Pendapa Dipokusuma Purbalingga, Jumat (10/1). (BNC/tgr)

PURBALINGGA (BanyumasNews.Com) – Pemerintah Indonesia bisa memenuhi kepentingan ekonomi dan pertahanan sekaligus, dengan cara membangun infrastruktur dengan spesifikasi militer. Salah satu contohnya, jalan sipil yang dibangun dengan kualitas sebuah runway sehingga dalam kondisi tidak normal, bisadigunakan untuk pendaratan dan tinggal landas pesawat militer.Dosen Pasca Sarjana Universitas Pertahanan Indonesia, Haryo Budi Rahmadi menuturkan, pmerintah bisa mencontoh Taiwan. Negara yang kecil dan rawan itu membangun jalan sipil yang bisa dilalui pesawat tempur.

“Walaupun tujuannya agar pembangunan militernya tidak tampak mencolok di mata China yang merupakan musuh tradisionalnya,” ujar Budi, dalam kegiatan Ceramah Tentang Prinsip Pokok Daya Saing Sebagai Jembatan Kepentingan Ekonomi dan Pertahanan Nasional, di Pendapa Dipokusuma Purbalingga, Jumat (10/1). Kegiatan itu diselenggarakan Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Wirasaba bekerjasama dengan Pemkab Purbalingga.

Menyinggung wacana pengembangan Pangkalan Udara (Lanud) Wirasaba menjadi bandara komersial, Haryo Budi mengaku sangat setuju. Karena bandara itu kelak akan bernilai ekonomi, dan dalam kondisi perang, tetap bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Menurutnya, hampir semua bandara di Indonesia merupakan peninggalan Belanda. Bandara itu sebenarnya dibangun dengan speksifikasi militer. Landasan pacu juga memungkinkan untuk digunakan pesawat-pesawat militer. Hanya saja, dalam pengembangan dan perawatannya tidak memadai.

Bukan hanya bandara, pemerintah juga diminta membangun infrastruktur jalan dengan yang dalam kondisi perang bisa digunakan untuk pendaratan atau tinggal landas bagi pesawat tempur atau pesawat angkut pasukan dan logistik. Karena dalam perang, bisa saja bandara dan pangkalan-pangkalan militer hancur.

Hanya saja, ketika ditanya mengenai anggaran militer, Haryo Budi mengakui pemerintah belum bisa mengalokasikan dengan jumlah yang memadai. Menurutnya, Minimum Essential Forces (MEF) alias kekuatan pokok minimum TNI belum juga tercapai. Hal itu juga karena anggaran militer merupakan isu sensitif.

“Kalau sebuah Negara meningkatkan anggaran militernya, Negara lain, terutama yang bertetangga cenderung akan melakukan hal serupa,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Haryo Budi mengungkapkan, di selatan Pulau Jawa, terdapat dua pulau yang merupakan wilayah teritorial Australia. Yakni Pulau Christmas dan Pulau Kokos.

Di Pulau Kokos, kini sudah berdiri pangkalan militer AS dengan sedikitnya 2500 personel marinir. Di pulau kecil itu, AS juga mengoperasikan pesawat tanpa awak (Super drone) yang bisa menjelajah di angkasa Indonesia. (BNC/tgr)

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.