Ini Alasan Pembubaran FPI oleh Pemerintah

KEGIATAN PEMBACAAN PUTUSAN PEMBUBARAN FPI KE SELURUH MASYARAKAT INDONESIA DI KEMENPOLHUKAM JL. MERDEKA BARAT GAMBIR JAKARTA PUSAT

JAKARTA, banyumasnews.com — Pemerintah akhirnya memutuskan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pada Rabu 30 Desember 2020, yang pembacaannya putusannya bertempat di Kemenpolhukam Jl. Medan Merdeka Barat No.15, Gambir, Jakarta Pusat. Pembacaan putusan pembubaran FPI ditujukan ke seluruh rakyat Indonesia.

Hadir dalam pembacaan putusan yang dibacakan oleh Wamenhukham Edwar Omar Sharief Hiariej, Menkopolhukam Mahmud MD, Ka BIN Budi Gunawan, Kapolri Jendral Idham Azis, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian, Mensesneg Pratikno, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Kominfo Johnny Gerard Plate, KSP Moeldoko, Menkumham Yasona Laoly.

Sebelum Omar Hiariej membacakan surat keputusan, lebih dulu Mahfud MD menyampaikan pidato pengantar. Ia mengatakan Pemerintah RI mengumumkan tentang status FPI sebagai organisasi.

“Bahwa FPI sejak tanggal 20 Juni tahun 2019 telah lebur sebagai Ormas, tapi secara organisasi FPI masih melakukan aktivitas yang mengganggu keamanan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan MK pemerintah melarang aktivitas FPI dan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak mempunyai legal standing”, kata Mahfud.

Pelanggaran kegiatan FPI dituangkan di dalam keputusan bersama 6 pejabat tertinggi, yang kemudian dibacakan oleh Wamenhukham Edward Omar Sharief Hiariej.

Keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNPT tertuang dalam SK No. 220/4780 tahun 2020 tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut kegiatan FPI.

Disebutkan bahwa sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme.

Pemerintah memutuskan dan menyatakan bahwa:

1. FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar dalam organisasi kemasyarakatan sehingga secara de jure telah bubar.

2. FPI sebagai ormas pada kenyataannya masih melakukan kegiatan.

3. Melarang dilakukan kegiatan dengan penggunanan simbol FPI.

4. Apabila terjadi pelanggaran, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan.

5. Meminta kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dalam kegiatan dan untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada yang menggunakan simbol-simbol FPI.

6. Kementrian dan lembaga agar berkordinasi dalam mengambil langkah hukum.

7. Keputusan ini mulia berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. (Ist)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.