Prof Abdul Mu’ti Soal Pelarangan FPI: Pemerintah Harus Adil

TENTANG PELARANGAN FPI: PEMERINTAH HARUS ADIL – Prof Dr Abdul Mu’ti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah

JAKARTA, banyumasnews.com — Pemerintah resmi melarang organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) per hari ini, Rabu 30 Desember 2020. Terkait hal tersebut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti memberikan tanggapan lewat akun Facebook-nya.

“Kalau alasan pelarangan FPI karena tidak memiliki ijin atau surat keterangan terdaftar (SKT) sudah habis masa berlaku, maka organisasi itu sudah dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak ada atau ilegal. Jadi, sebenarnya Pemerintah tidak perlu membubarkan karena secara hukum sudah bubar dengan sendirinya. Cuma masalahnya kenapa baru sekarang?”, katanya.

Meski demikian, lanjutnya, pemerintah juga harus adil. Jangan hanya tegas kepada FPI. Kalau ternyata ada Ormas lain yang tidak memiliki SKT, Ormas itu juga harus ditertibkan.

“Demikian halnya kalau ada Ormas yang kegiatanya meresahkan masyarakat, suka melakukan sweeping dan main hakim sendiri. Semua harus ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan pada semuanya”, tegasnya.

Ia juga mengingatkan, masyarakat tidak perlu menyikapi dan bereaksi berlebihan. Yang dilakukan Pemerintah bukanlah tindakan anti Islam. Tapi menegakkan hukum dan peraturan. Yang penting Pemerintah berlaku adil. “Jangan hanya tegas dan keras kepada FPI, tapi membiarkan Ormas lain yang tidak memiliki SKT atau melakukan kegiatan yang meresahkan. Tegakkan hukum dan keadilan untuk semua”, pungkasnya. (Pad)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.