KAMI Nilai Pemerintah Tidak Mampu Atasi Pandemi dan Resesi

JAKARTA, banyumasnews.com — Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mengeluarkan pernyataan keprihatinan atas kondisi bangsa. Dalam pernyataan yang sampai ke redaksi, KAMI melalui presidium Gatot Nurmantyo, Rahmat Wahab dan Din Syamsuddin menyatakan, mencermati secara seksama perkembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terakhir ini, terutama cara dan pendekatan Pemerintah mengatasi permasalahan bangsa dan menghadapi aksi protes rakyat, KAMI sebagai gerakan moral untuk perbaikan menyatakan keprihatinan bahwa Pemerintah tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada, khususnya Pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi.

“Pandemi Covid-19 hingga Bulan Kesebelas (Nopember 2020) di Indonesia belum mereda bahkan belum ada tanda akan berakhir. Pemerintah tidak melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan secara konsekwen, terutama tidak segera dibuatnya Peraturan Pemerintah ttg UU tersebut”, bunyi pernyataan itu.
Dalam penanggulangan Pandemi Covid-19, lanjutnya, terkesan tidak adanya Rencana Aksi yang jelas dan sistematis, dan Pemerintah tidak menggerakkan roda birokrasi secara sistemik dan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Penunjukan beberapa menteri sebagai penanggung jawab / koordinator penanggulangan Covid-19 menunjukkan tata kerja yang tumpang tindih dan lemahnya manajemen penanggulangan krisis”, lanjutnya.
Selain dari pada itu, pemerintah tidak bersungguh-sungguh mengedepankan penanggulangan masalah kesehatan karena mementingkan stimulus ekonomi, tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan, resesi ekonomi tidak diantisipasi oleh Pemerintah dengan baik yaitu Pemerintah tidak menggerakkan potensi ekonomi nasional berbasis
kemandirian, tidak melakukan efesiensi dan penjadwalan ulang atau pembatalan program-program pembangunan infrasturktur. Sementara itu, Pemerintah cenderung untuk membengkakkan hutang luar negeri yang hanya akan membebani rakyat pada masa mendatang.
Memprihatinkan cara, pendekatan, dan sikap Pemerintah yang terkesan tidak memiliki perasaan adanya krisis (sense of crisis) dengan memaksakan kehendak membentuk Undang-Undang yang tidak mendesak dan tidak sejalan dengan aspirasi rakyat, serta dinilai bertentangan dengan Konstitusi,
seperti UU tentang Minerba, UU No. 2 Tahun 2020 (eks PERRPU No. 1 Tahun
2020, UU tentang Cipta Kerja, atau RUU tentang Haluan Pembinaan Ideologi
Pancasila.
Dapat ditengarai bahwa Pemerintah seolah-olah ingin lmemanfaatkan keadaan darurat dengan meloloskan produk hukum dan
perundangan tersebut, lanjutnya.
KAMI mengeritik keras sikap Pemerintah yang menampilkan arogansi kekuasaan, abai terhadap aspirasi rakyat, dan menindak secara represif rakyat kritis, bahkan menangkap mereka secara tidak benar dan
tidak berkeadilan. Untuk itu KAMI meminta Polri untuk mengemban fungsinya sebagai pelindung dan pengayom rakyat secara sejati, dan menegakkan hukum secara berkeadilan.
“Begitu pula kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengamalkan Sapta Marga, menjadi Tentara Rakyat: Berasal dari rakyat dan berjuang bersama rakyat”, tegas KAMI.
KAMI memperingatkan Pemerintah, khususnya Kepala Pemerintahan, bahwa
kediktatoran konstitusional yang dibangunnya dan arogansi kekuasaan yang
ditampilkannya adalah bertentangan dengan Nilai Kepemimpinan Hikmah Kebijaksanaan seperti dituntut oleh Sila Keempat Pancasila yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
“Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan, kebijakan, dan agenda kerja Pemerintahan yang tidak efektif. Dalam tindakan hukum yang terjadi malah menimbulkan ketidak percayaan dan keterbelahan masyarakat. Keteladanan sirna dan rasa keadilan makin terluka. Sepatutnya ketidakmampuan pemerintah di kompensasi dengen penerapan hukum sebagai pedang kekuasaan”, pungkasnya. (Ist)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.