170 Elemen Masyarakat di Banyumas Dengar Pendapat Dengan Anggota DPR RI

Dengar pendapat anggota DPR RI Siti Mukaromah dengan elemen masyarakat Banyumas di Hotel Java Heritage Purwokerto (15/11/20)

PURWOKERTO, banyumasnews.com – Anggota DPR/MPR RI Siti Mukaromah, S.Ag, M.AP melaksanakan dengar pendapat masyarakat tentang sistem ketatanegaraan dan UUD 1945 beserta pelaksanaannya. Kegiatan ini diselenggarakan di Java Heritage Hotel Purwokerto, Minggu (15/11/2020).

Menurut anggota DPR/MPR RI yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa, dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, UUD ’45 menjadi sumber hukum formal tertinggi sekaligus sebagai salah satu bentuk hukum tata negara positif. “Dalam ketatanegaraan di negara kita, UUD’45 adalah merupakan sumber hukum formal tertinggi. UUD ’45 menjadi sumber hukum bagi ketatanegaraan kita sekaligus sebagai salah satu bentuk hukum tata negara positif”, terangnya.

Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa Mba Erma tersebut menjelaskan, posisi UUD 45 menempati posisi tertinggi di atas peraturan lainnya dalam hierarki tata negara Indonesia.

“Secara konstitusional dan hierarkis, UUD ’45 menempati posisi tertinggi di atas Tap MPR, Undang-undang ataupun Perppu, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden dan peraturan lainnya. Peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Hierarki ini merupakan tingkatan kekuatan hukum yang sekaligus menjamin keberadaan hukum yang lebih bawah sebagai pelaksana operasional atau teknis”, tegasnya.

Sementara narasumber ahli Bangkit Ari Sasongko, S.H.I, M.Si., pakar hukum yang saat ini juga menjabat sebagai Direktur LPPSLH, mengatakan ketatanegaraan Indonesia mencakup bahasan tentang hukum dasar negara dalam konstitusi Indonesia.

“Hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu hukum. Sebagai hukum positif dan dikategorikan sebagai hukum publik. Ketatanegaraan Indonesia mencakup bahasan tentang hukum dasar, bahkan hal ini menjadi ciri utama dari Ketatanegaraan, sehingga sering disebut sebagai constitutional law karena kajian utamanya memusatkan pada konstitusi negara”, ujarnya.

Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) ini diikuti oleh 170 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Banyumas.

Dalam sesi tanya jawab, masyarakat sangat antusias menyampaikan berbagai macam pertanyaan baik sesuai tema acara maupun keluh kesah mereka. Hal itu terkait kondisi usaha mereka sebagai UKM dan IKM yang saat ini terkendala dengan situasi  pandemi.

Sebagian Produsen Gula merah kristal misalnya, juga menyampaikan keinginan  mereka untuk mendapatkan pendampingan terkait pasar dan peralatan guna meningkatkan produksi. (BNC/nan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.