Erma : Pancasila Konsensus Negara yang Sudah Final

Siti Mukaromah – Anggota Fraksi PKB DPR

Erma : Pancasila adalah konsensus negara yang sudah final

PURWOKERTO,¬†BanyumasNews.com — Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang sudah final. Pancasila lahir melalui dinamika yang panjang hingga akhirnya menjadi konsensus bernegara. Demikian dikatakan Siti Mukaromah, S.Ag, M.AP, anggota DPR RI dari PKB, yang menjadi salah satu narasumber dalam Dialog Publik PMII Komisariat Walisongo IAIN Purwokerto. Acara itu diselenggarakan pada Sabtu, 18 Juli 2020, di pendopo Si Panji dengan mengangkat tema yang sedang hangat “RUU HIP, Perlukah?”

Menurut Erma, panggilan akrab anggota dewan Dapil Banyumas-Cilacap itu, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia yang sudah final, Pancasila lahir melalui dinamika yang panjang hingga akhirnya menjadi konsensus bernegara. “Terkait RUU ia menegaskan bisa diajukan oleh pemerintah, DPR, maupun DPD”, lanjut perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Banyumas tersebut.

Dalam hal ini, RUU HIP adalah inisiatif DPR yang diusulkan oleh Fraksi PDI Perjuangan, sementara RUU Perlindungan Ibu dan Anak adalah inisiatif DPR yang diusulkan oleh Fraksi PKB, lanjutnya.

Saat ini sedang diperbincangkan dimana mana mengenai RUU HIP, berbagai polemik terjadi. Proses panjang sudah dilalui dan masih menunggu persetujuan presiden, jika sampai 60 hari tidak ada jawaban, maka pembahasan tidak dapat dilanjutkan, terangnya.

Setiap RUU tidak diperbolehkan keluar dari UUD 45, maka dalam menyikapi dinamika ini, PKB senantiasa memperhatikan dengan cermat dan hati-hati. PKB mengambil langkah langkah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada serta mengedepankan sikap santun agar tidak menambah kegaduhan dalam masyarakat, tambahnya.

Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa tersebut juga mengatakan jika RUU HIP hendak diganti dengan RUU BPIP, maka secara prosedur juga harus ditarik dulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan kemudian baru diusulkan kembali.

Sementara Dr. Ridwan, M.Ag, akademisi yang juga Wakil Rektor 2 IAIN Purwokerto berpandangan bahwa RUU HIP menjadi sensitif dan seksi, karena menyangkut falsafah atau dasar negara, isu komunis juga menjadi daya tarik tersendiri dalam RUU ini. Menurutnya, RUU HIP dari sisi substansi memang banyak permasalahan.

Narasumber lain dari PKS menilai tentang pasal Ekasila dan Trisila kurang relevan dengan Pancasila. Sementara narasumber dari PDI Perjuangan menganggap polemik RUU HIP hanya dijadikan sebagai pengalihan isu saja dari isu utama hari ini. (*/nan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.