Pemerintah Diminta Alokasikan Anggaran Atasi Corona untuk Pesantren

Siti Mukaromah,  anggota DPR RI Fraksi PKB meminta pemerintah alokasikan anggaran atasi corona untuk pesantren

JAKARTA, BanyumasNews.com — Pemerintah sebaiknya mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 atau Corona kepada pondok-pondok pesantren. Sebab proses belajar mengajar di pondok pesantren sebelum terjadinya wabah Covid-19 bersifat komunal dan banyak aktifitas yang memang dilakukan secara bersama-sama.

“Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam aktivitas belajar mengajar new normal. Bagaimana agar para santri maupun pengajar tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar,” papar anggota Tim Pengawas Penanganan Covid-19 DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan dukungan sarana dan prasarana tersebut antara lain alat rapid test Covid-19, kamar yang memadai sehingga tidak diisi terlalu banyak santri, kamar tidur, kasur, kran tempat wudhu dan toilet, vitamin penambah imun, dan hal-hal teknis lainnya serta bantuan yang dapat membantu keberlangsungan Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren.

Dalam mendorong terealisasinya alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk Pondok Pesantren, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Pemerintah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar hal ini masuk dalam Revisi Peraturan Presiden Nomor 54/2020 terkait Pemulihan Ekonomi Nasional.

Erma menilai, selama berlangsungnya wabah Corona, Pondok Pesantren cukup mengalami dampak signifikan. Santri-santri dipulangkan, sementara tidak semua Wali Santri memiliki kemampuan dalam membayar iuran bulanan bahkan sebagian ada yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di satu sisi Pondok Pesantren tidak bisa memaksakan agar santri-santri membayar iuran bulanan, sementara disisi lain Pesantren juga harus tetap memberi penghidupan bagi para Pengajar, Ustadz, Ustadzah dan guru-guru.

“Pondok pesantren memerlukan bantuan secara ekonomi, anggaran untuk operasional Pesantren dan para pengajar yang tetap melakukan aktivitas mengajar jarak jauh,” ujar Erma yang juga Ketua Umum Perempuan Bangsa.

Hal yang juga perlu dilakukan, lanjutnya, sosialisasi atau panduan teknis dari Pemerintah mengenai bagaimana menerapkan ‘New normal’ dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren. Apa saja yang boleh, dan tidak boleh dilakukan sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19. (*/nan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.