Kementerian PUPR Gelar Rapat Kebijakan Satu Juta Rumah di Banyumas

Kementerian PUPR Gelar Rapat Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan di Banyumas

BanyumasNews.com – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan terobosan dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah. Untuk menyatukan persepsi dan langkah tersebut digelar Rapat Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Umum dan Komersial bagi Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman dan ketua asosiasi bidang perumahan. Kegiatan digelar Jumat (25/10/2019) di Hotel Java Heritage Purwokerto.

Kasubdit Fasilitasi Hunian Berimbang, Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Drs Taufik Khaerudin, MM mengatakan rapat digelar dalam rangka memberikan informasi tentang regulasi Perum, kemudian agar pemerintah daerah di Banyumas ikut melaksanakan kebijakan perumahan.

“Selin itu Banyumas belum banyak memanfaatkan alokasi bantuan pembangunan perumahan serta bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi di kementerian PUPR. Sudah ada tapi kalah dengan kabupaten lain,” katanya.

Usai pertemuan ini Taufik berharap ada komunikasi lebih intensif untuk kemajuan perumahan di Banyumas dan sekitarnya.

Bupati Banyumas Ir Achmad Husein berpesan kepada para pengembang, berpesan agar tidak semata-mata mengejar keuntungan sesaat. Harus berfikir berkelanjutan dengan ramah lingkungan. Karena pembangunan perumahan selain menjadi kebutuhan juga akan berdampak pada anak cucu sebagai generasi penerus dengan menciptakan lingkungan yang hijau untuk persediaan oksigen.

“Pembangunan perumahan harus memperhatikan ketersediaan air dan memperhatikan sanitasi. Tidak mengakibatkan banjir dan memperhatikan kemungkinan macet di masa depan,” katanya.

Selain itu bupati juga berpesan agar pembangunan perumahan menghindari daerah resapan dan lahan pertanian agar ketersediaan pangan tetap terjaga.

Pada kegiatan ini para peserta juga mendapat materi tentang Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menerima Aset Bantuan PSU. Sesuai Permendagri 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perkim di Daerah, PSU merupakan aset pemerintah yang harus diserahkan oleh pengembang. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota memiliki tugas dalam hal penyelenggaraan PSU perumahan. Kemudian materi tentang mekanisme dan kebijakan bantuan PSU sesuai Peraturan Menteri No 03/PRT/M/2018 untuk memperdalam wawasan dan pemahaman para peserta terhadap kebijakan pelaksanaan Bantuan PSU. (BNC/pars)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.