Desa Anti Politik Uang Dilaunching

Bawaslu Purbalingga Launching Desantiku, Dihadiri Plt Bupati Purbalingga 
BanyunasNews.com  – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga melaunching Desa Anti Politik Uang (Desantiku) di Desa Baleraksa, Kecamatan Karangmoncol, Minggu (27/1/2019). Gerakan anti politik uang juga dilakukan di 18 Kecamatan secara serentak dengan berbagai kegiatan seperti launching di Baleraksa, senam bersama dengan masyarakat juga menggelar pertunjukan musik.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim saat pelaksanaan launching di Baleraksa. Imam menambahkan tujuan kegiatan tersebut agar masyarakat bisa mencegah secara dini adanya politik uang yang marak pada proses pemilu. Politik uang merupakan tindakan pidana pelanggan pemilu.
“Kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama-sama untuk mencegah maraknya politik uang di tengah-tengah masyarakat. Selain merupakan tindak pidana politik uang juga berdampak buruuk pada sosiologis kepada jalannya demokrasi di Indonesia,” katanya.
Terkait dengan sanksi, Imam menjelaskan di UU nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan setiap peserta atau pelaksana atau tim kampanye yang pada saat melakukan politik uang akan dikenakan sanksi kurungan penjara selama 2 tahun. Jika pelanggan saat pemungutan suara maka akan dikenakan sanksi selama 3 tahun.
“Karena ini merupakan pelanggan pidana, Bawaslu akan bekerjasama dengan Gakumdu yakni pihak kepolisian dan kejaksaan. Jika masyarakat menemukan kegiatan politik uang diharapkan bisa melaporkan ke jajaran pengawas pemilu, baik di desa, kecamatan atau Bawaslu,” katanya.
Sedangkan plt Bupati Purbalingga saat launching mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu Purbalingga. Gerakan Desantiku diharapkan dapat meningkatkan pemilu yang bermartabat. Masyarakat jangan terpancing dengan iming-iming uang besarnya Rp 50 ribu sampai Rp 100 ribu.
“Memilih pemimpin bukan dilihat dari pemberian uang, namun harus dilihat visi misinya. Sehingga pemilu nanti bisa memunculkan para pemimpin yang bermartabat,” katanya.
Terkait hoax, ujar kebencian dan kampanye hitam di media sosial menurut Tiwi juga harus diwaspadai oleh masyarakat. Tiwi berharap agar masyarakat ikut nyekuyung pemilu agar berjalan dengan aman, damai, tertib dan bermartabat.
“Saya berharap partisipasi masyarakat dalam pemilu bisa naik pada tahun 2019, dimana pada Pilgub kemarin hanya 70,3 persen naik menjadi 75 atau 80 persen,” ujarnya. (BNC/PI-2)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.