39 Bacaleg Purbalingga Tidak Memenuhi Syarat

BanyumasNews.com – Sebanyak 39 orang bakal calon legislatif (bacaleg) anggota DPRD Kabupaten Purbalingga periode 2019-2024 dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah tersebut merupakan bagian dari 531 orang bacaleg yang didaftarkan ke KPU.

Sebab bacaleg masuk kategori  TMS ada berbagai faktor, salah satunya mengundurkan diri dari bacaleg.

Ketua KPU Purbalingga, Sri Wahyuni, mengatakan (kemarin) di berita acara (BA) ada 494 bacaleg, namun karena ada pengunduran diri 3 bacaleg maka tinggal 492 bacaleg. 3 bacaleg yang mengundurkan diri yakni dari Partai Hanura, Golongan Karya dan Partai Berkarya.

“Untuk Partai Berkarya harus mengisi kembali bacalegnya dikarenakan yang mengundurkan diri berasal dari perempuan, sehingga untuk memenuhi 30 persen kuato perempuan harus dilakukan penggantian. Kalau tidak, maka partai tersebut tidak bisa mengikuti pemilu di Dapil tersebut,” katanya di kantor KPU Purbalingga, Selasa (14/8/2018).

Caleg yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) lanjut Yuni, selanjutnya dimasukkan dalam rancangan daftar caleg sementara (DCS). Kemudian rancangan DCS diserahkan kepada partai politik untuk disinkronkan terkait dengan nama caleg, foto, nomor urut, alamat serta daerah pemilihan apakah sesuai atau tidak.

Yuni juga berharap agar masyarakat berperan aktif terkait dengan keabsahan persyaratan bacaleg yang ada. Laporan disampaikan secara tertulis ke KPU Purbalingga atau melalui email kpu.purbalingga@gmail.com mulai 12 – 21 Agustus 2018. Dengan menyertakan identitas dan substansi yang ada beserta bukti pendukung jika ada.

“Segala bentuk informasi masyarakat sangat membantu dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD tahun 2019. DCT bisa dilihat di websitekpu.purbalinggakab.go.id dan media cetak dan media online,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Panwaslu Kabupaten Purbalinga, Imam Nurhakim, mengatakan masyarakat Purbalingga dapat memberikan perhatian dan tanggapan terhadap DCS, yakni bisa langsung ke KPU Purbalingga atau Panwaslu Kabupaten Purbalingga. DCS nantinya akan di berlangsung selama 7 hari, masyarakat bisa mencermatinya untuk bisa dilaporkan.

“Kami juga akan membuka posko pengaduan terkait dengan DCS, kita akan memenerima aduan ketika masyarakat mengetahui seorang bacaleg termasuk katagori TMS,” ujarnya. (BNC/PI-2)

Foto: Warga sedang mengakses situs KPU. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.