Gapoktan Bisa Gantikan Peran Bulog?

Oleh Hari Widiyanto

Menjadi tamu tak diundang dalam studi banding 20 Gapoktan PUPM se-Provinsi DIY ke Gapoktan PUPM Sumber Makmur Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Kamis (19/7/2018), saya jadi dapat tambahan ilmu baru.

Dinas terkait Provinsi DIY dalam mengembangkan Gapoktan biasa menjadi Gapoktan LDPM/PUPM secara bertahap. Dimulai pada Gapoktan Harapan LDPM/PUPM.

Awalnya digelontorkan dana 20 juta rupiah sebagai modal awal. Setelah melewati periode waktu pantauan kegiatan dengan baiknya laporan kegiatan dan pembukuan, baru dapat sertifikat Gapoktan LDPM/PUPM. Maka digelontorkanlah dana APBN (200 juta-an) sebagai modal lanjutan untuk mengadakan sarana/prasarana pemrosesan pasca panen dan modal beli gabah anggota.

Lewat pemaparan profil Gapoktan se-DIY oleh Kasie Ketersediaan Pangan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Provinsi DIY, tersirat bahwa gerak Gapoktan se-DIY tak saja dapat mensejahterakan para anggota Gapoktan dan mencukupi kebutuhan beras masyarakat DIY (bahkan surplus), tetapi sudah dapat menyalurkan beras ke luar Provinsi dengan membeli stok gabah giling dari luar DIY.

Naga-naganya, Gapoktan LDPM/PUPM DIY sudah menjalankan prinsip-prinsip trading. Ke depannya, semoga bisa gantikan fungsi Bulog yang kewenangannya telah dipreteli dalam menyangga harga gabah petani pada masa panen raya saat rendeng, serta menyangga harga beras konsumen pada saat kemarau.

Di DIY, tiap Gapoktan LDPM/PUPM sedikitnya harus punya 4 TTI (Toko Tani Indonesia) maka total ada 90 TTI dan ada 1 TTI sentra yang menjual sembako. Separuhnya ada di perkotaan.

Di DIY, anggota Gapoktan LDPM/PUPM juga petani tanaman jagung dan kedelai. Kedua komoditas pertanian dan petaninya juga jadi pembinaan dinas terkait.

Memang beda tingkat akurasi terjemahan dan supervisi oleh Provinsi untuk program dan kebijakan Pusat (Kementan) antara Provinsi yang membawahi 4 Kabupaten/Kota dengan Provinsi yang bawahi 35 Kabupaten/Kota untuk Gapoktan yang ada di kabupaten/kota seperti Jawa Tengah ini.

Birokrasi pertanian di DIY saya amati sudah menggunakan prinsip petani adalah subjek program, bukan sebagai objek program pemerintah. Salut untuk Pemprov DIY dalam tingkatkan produktivitas budaya tanam padi dan mensejahterakan petani padi serta melindungi konsumen beras.

*) Penulis pengamat ekonomi pertanian yang juga budayawan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.