PURBALINGGA – Komisi B DPRD Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, Senin (28/3) melakukan kunjungan ke Kabupaten Purbalingga. Rombongan diterima oleh Asisten Pembangunan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sekda Purbalingga Ir Susilo Utomo, M.Si di ruang Operation Rooom Graha Adiguna, Kompleks Pendopo Dipokusumo Pemkab. Ikut hadir menerima Sekretaris Komisi B DPRD Purbalingga R Bambang Setiawan, dan Kabid Pariwisata [...]
March 29, 2011 | Dimuat dalam
HEADLINE,
PURBALINGGA |
Lanjut Baca »
Purbalingga – Website resmi DPRD Purbalingga, www.dprd-purbalingga.com sejak sekitar setengah tahun lalu, website itu tidak lagi bisa diakses. Setiap kali dibuka, selalu muncul tampilan dengan kalimat Sorry, the website cannot be found, di webpage milik Telkom Indonesia. “Betul, sekarang lagi mati suri,” tutur Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Purbalingga, Wahyu Ekonanto di ruang [...]
June 3, 2010 | Dimuat dalam
HEADLINE,
PURBALINGGA |
Lanjut Baca »
Dari total 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas periode 2009-2014, yang dilantik Kamis (20/8) ini, hanya 49 orang yang mengucap sumpah dan janji di hadapan Kepala Pengadilan Negeri Banyumas, Wahyuni. Seorang anggota legislatif dari Partai Demokrat, yang terpilih selama dua periode berturut-turut tidak bisa menghadiri rapat paripurna istimewa serta pengucapan sumpah janji karena [...]
Lima fraksi di Dewan masing-masing Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Amanat Nasional akhirnya menyetujui delapan Raperda itu ditetapkan menjadi Perda. Delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) akhirnya ditetapkan DPRD Kebumen menjadi Perda. Ke delapan Raperda yang ditetapkan adalah Raperda Tata cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Raperda [...]
July 16, 2009 | Dimuat dalam
KEBUMEN |
Lanjut Baca »
Keterlibatan jajaran DPRD Cilacap dalam dugaan korupsi pada proyek sistem informasi pedesaan (simpemdes) seperti yang disebutkan oleh tim penyidik kasus ini dibantah pihak legislatif. Ketua Komisi A DPRD Cilacap, M Hanafi menegaskan, anggota DPRD sama sekali tidak terlibat dalam kasus tersebut. Apalagi proyek simpemdes yang menggunakan alokasi dana desa (ADD) itu tidak masuk dalam APBD. [...]