Pria berumur 50 tahun ini ditemukan sudah tidak bernyawa diatas becaknya. Tubuhnya terduduk di dalam becak dan sudah dalam kondisi kaku .Warga yang mengetahui korban telah meninggal kemudian membawa ke rumah sakit.

Menurut warga , mereka tidak mengenal tukang becak yang satu ini, karena tidak pernah mangkal di depan rumah sakit tersebut.

Sebelum meninggal, seorang pemilik warung sempat melihat tukang becak ini berjalan sempoyongan menuju becaknya. Pria itu terlihat pucat dan terus menerus memegangi perutnya. “ Dia sempat meminta roti dan memakan lahap sekali,” ujar Anto, warga setempat.

Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami dehidrasi tinggi dan kekurungan asupan makanan . Polisi tidak menemukan unsur kriminaitas dalam kasus ini(BNC/tia)

Di luar kota, dilaporkan air menggenangi jalan raya di jalur selatan antara Wangon – Majenang, tepatnya di jalan raya Kedunggede, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Genangan air berasal dari melubernya sungai Cikopeng. Sungai itu berada di sebelah utara jalan raya.

Rohmat (35), seorang warga Lumbir mengatakan perjalanan dia dari Majenang seusai kerja cukup terganggu dengan meluapnya air sungai Cikopeng ke jalan raya. “Aliran air datang dari atas, sedangkan posisi jalan lebih rendah dari aliran sungai, ya jalan tergenang mas”, katanya melalui telepon kepada BanyumasNews.com. Ditambahkan, penebangan pohon-pohon keras membuat aliran air makin deras. Genangan air dilaporkan mencapai sekitar 15 cm, dan kondisi jalan di jalur sekitar Kedunggede diperparah dengan adanya longsoran tebing. “Pengendara pun harus hati-hati melewati jalur tersebut”, imbuh Rohmat. (BNC/ist)

“Kalau tidak ada kesadaran warga, maka penyakit tersebut akan selalu menjadi ancaman di tengah masyarakat” katanya bupati.

Bupati mengambarkan dalam hal penanganan penyakit yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Dimulai dari penanganan wabah Malaria melalui program Gebrak Malaria, kini setelah sekian tahun keberhasilan upaya tersebut, ancaman meluasnya penyakit malaria ini kembali muncul. Belum selesai dengan malaria, muncul Demam Berdarah. Lagi-lagi belum selesai dengan upaya penanganan DB, Kini muncul lagi Chikungunya.

“Di awal program ini, kita semua perlu sepakat terlebih dahulu untuk komitmen dalam menangani Malaria, DB, dan Chikungunya. Hal ini penting ditekankan supaya ada kesamaan pemikiran dari seluruh komponen yang terlibat dimulai dari Bupati beserta semua jajarannya termasuk Dinas terkait, Camat, Kepala Desa, dan seluruh rakyat” katanya.

Kepada para Tokoh Agama, Bupati meminta partisipasi aktif mereka untuk membantu mengkampanyekan upaya-upaya yang mendorong warga untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui mimbar-mimbar agama yang mereka hadiri. “Sebab melalui kharisma dan ceramah para tokoh agama tersebut, pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat ” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Dr. Jusrie Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menegaskan upaya penyusunan draf regulasi penanganan malaria ini merupakan salah satu program dari Dinkes Propinsi dalam mengatasi upaya berkembangnya penyakit malaria, terutama karena factor import atau yang awal bibit penyakitnya dibawa oleh pendatang.

Dari 13 kabupaten endemis malaria di Jawa Tengah, Banjarnegara bersama Pekalongan, Wonosobo, Purworejo dan Pati terpilih sebagai sample percontohan untuk pola ini. Setelah melalui pertemuan musyawarah masukan draff regulasi diputuskan bentuk formal regulasi ini adalah Peraturan Desa. Sebab format ini lebih mudah dalam pembuatannya dan jalur keputusannya lebih pendek dibandingkan bentuk formal hukum lainnya. “Untuk desa sample, kita akan mencoba mengusulkan Perdes Penanganan Malaria ini dapat diterapkan di desa Beji, Banjarmangu” katanya.

Draf usulan rancangan Perdes tersebut berisi 5 bab dan 5 pasal atau lebih, tergantung kesepakatan Pemerintahan Desa nantinya. Selain ketentuan umum, Perdes berisikan materi tentang penanganan malaria secara keseluruhan, baik import, relaps atau kambuhan, maupun indigenous atau yang muncul setempat. “Utamanya untuk kasus-kasus import” katanya.

Di dalam pasal ini, partisipasi masyarakat tercantum dalam pasal kewajiban dan larangan. Setiap penduduk berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemdes atau Petugas Kesehatan setiap ada pendatang yang menginap di desa, menggunakan pelindung diri dari gigitan nyamuk, melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, melaporkan penderita, dan seterusnya.

Larangan menyangkut kepada kegiatan penduduk yang menyebabkan timbulnya perindukan nyamuk, seseorang yang dicurigai menderita dilarang menolak diambil darahnya untuk dilakukan pemeriksaan laborat, bagi penderita dilarang keluar rumah di malam hari, dan seterusnya. “Nyamuk malaria ini menggigitnya di malam hari” katanya.

Menurut Jusrie, keberhasilan upaya penanganan malaria ini tidak dapat dibebankan semuanya pada Dinas karena keterbatasan personil, waktu, dan juga dana. “Meskipun sulit, tapi partisipasi warga ini menjadi kunci keberhasilan penanganan penyakit malaria dan sejenisnya” pungkasnya. (BNC/eko)

“Sebelum jalan diaspal, sebelum ada jembatan yang memadai, lare-lare badhe pangkat sekolah rekaos sanget, Pak Bupati. Alhamdulilah dengan adanya PNPM, anak-anak berangkat sekolah lebih mudah dan nyaman,” ujar Warimah, seorang anggota Simpan Pinjam khusus untuk Perempuan (SPP) Kecamatan Pengadegan saat memberikan testimonialnya mewakili anggota masyarakat.

Dana senilai Rp. 1,4 miliar itu terdiri dari Rp. 1,37 miliar dari PNPM dan Rp. 43,5 juta dari swadaya masyarakat. Realisasi pembangunan sarana prasarana fisik PNPM ini merata di sembilan desa se-Kecamatan Pengadegan, baik dalam bentuk pengaspalan jalan, pembangunan jembatan beton, telford, talud, rabat beton, gorong-gorong plat beton dan gorong-gorong buis beton.

Pengaspalang jalan dilaksanakan hingga 3,9 Km dengan perincian Desa Tegalpingen sepanjang 1,3 Km, Desa Pengadegan sepanjang 735 m, Desa Panunggalan sepanjang 762 m, dan Pasunggingan sejauh 1,1 Km. Jembatan beton dibangun di tiga desa dengan masing masing desa tiga buah jembatan beton, yakni di Bedagas, Pengadegan dan Tetel.

Sementara pembangunan non fisik dari proyek PNPM senilai Rp. 443,5 juta dialokasikan untuk 19 kelompok anggota Simpan Pinjam khusus untuk Perempuan (SPP).  Sedang untuk alokasi bidang kesehatan dan pendidikan senilai Rp. 93,3 juta dipusatkan di enam desa, dengan kegiatan meliputi pelatihan boga di Desa Tetel, pelatihan menjahit di Desa Larangan, PMT di desa Panunggalan dan APE di Desa Tegalpingen, Karangjoho, Bedagas.

Pengadegan Pusat Tebu

Dalam sambutannya, Bupati Triyono Budi Sasongko menyatakan selama ini masyarakat Pegadegan termasuk masyarakat yang ulet dan kreatif, meskipun kondisi lahannya tidak sesubur kecamatan lainnya.

“Ing ngatase Pengadegan, lahan kering tidak ada sawah. Yah kalau mau dibilang ada ya jarang panen. Tapi masyarakatnya ulet, kreatif. Bisanya nanam duren, ya maksimalkan sekalian maka jadi sentra duren,” jelas Bupati yang mengaku pernah kewalahan menerima kiriman duren dari masyarakat Pengadegan saat musim panen beberapa waktu lalu.

Dengan keuletan itulah, menurut Bupati menjadi modal sekaligus ruh dalam pembangunan yang sebenarnya. Tanpa kesadaran dan kemauan untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik, proyek sebaik apapun dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat, menurut Bupati tidak akan pernah sukses.

Kenyataannya, Pengadengan dengan luas wilayah 4.173 ha sebagian besar lahannya yakni seluas 4.124 ha termasuk lahan kering. Meskipun tampaknya kurang menguntungkan, namun Camat Pengadegan Dwi Purwanto berhasil memotivasi rakyatnya menyulap Pengadegan menjadi Pusat Tanaman Tebu Rakyat selain Pusat Duren yang telah dikenal selama ini.

“Kami sudah menjali kemitraan dengan Pabrik Gula Pemalang. Sejauh ini, lahan bengkok kepala-kepala desa seluas total 40 hektar cukup produktif. Peluang ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah tahun 2011, kami siapkan 100 hektar khusus untuk tanaman tebu,” ujarnya. (BNC/cie)

Dalam lomba tersebut, Cilacap diwakili oleh LBS Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Peringkat kedua dalam lomba itu ditempati oleh LBS dari Kabupaten Magelang dan tempat ketiga diraih oleh LBS Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya, Kalurahan Gumilir akan maju dalam lomba tingkat nasional mewakili Jawa Tengah. Untuk itu sedang dipersiapkan oleh Kelurahan Gumilir, khususnya warga masyarakat di Jalan Laban,  dalam rangka menyongsong tim penilai lomba LBS tingkat Nasional, yang rencananya akan hadir di Cilacap, awal April mendatang.

Seperti diberitakan sebelumnya, lomba LBS tingkat Jawa Tengah, penilaian dilakukan pada 23 Pebruari lalu. Beberapa indikator yang berhasil mengantar Keluruhan Gumilir keluar sebagai nominasi utama dalam LBS antara lain, di pemukiman warga masyarakat khususnya di Jalan Laban, lingkungannya tertata dengan baik dan rapi.

Indikator tersebut diantaranya, rumah sehat, dengan bebeberapa fasilitas yang ada seperti air bersih, jamban keluarga, pengelolaan sampah, pengolahan air limbah, kualitas jalan lingkungan dan penataan pekarangan yang bersih dan rapi, penghijauan dan pemanfaatan pekarangan, serta adanya indikator bebas dari jentik nyamuk. (BNC/ist/humas/hromly)

ilustrasi

Berita tidak sedap menyangkut kerugian keuangan negara dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) terendus di Kebumen. Ini menyusul penemuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp. 1,1 miliar dalam penyaluran dana Bansos  Pemprov Jateng tahun 2008 di Kabupaten Kebumen.

“Penyimpangan tersebut terjadi pada pencarian dana pembangunan 16 mushola senilai Rp. 657 juta dan pembangunan tujuh sekolah senilai Rp. 445 juta,” kata Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Mochtar Husein di Semarang, Selasa (9/03) seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dana Bansos yang diberikan ke masyarakat sebesar Rp. 3,74 miliar. Perinciannya, Rp.2,2 miliar untuk bantuan bidang keagamaan, dan bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan sebesar Rp. 1,54 miliar. Dana sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan 77 masjid dan mushola serta 32 sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen.
Menurut dia, adanya penyaluran dana Bansos tersebut sudah disosialisasikan sejak Februari 2008 oleh pemerintah kabupaten setempat kepada masing-masing kepala desa yang membutuhkan bantuan. Pada Agustus 2008, kata dia, koordinator Bansos memberitahukan bahwa dana bantuan sudah bisa dicairkan dan Kepala desa yang telah membuka rekening tabungan di Bank Jateng untuk datang ke Bank yang sama cabang Kebumen.

Ia menyebutkan, dalam pencairan dana bansos tersebut, koordinator hanya memberikan slip penarikan kepada pemilik rekening selaku pemohon dan penerima dana bantuan tanpa mencantumkan nilai nominalnya.

Selanjutnya, koordinator tersebut mengisikan nilai nominal sesuai alokasi bantuan yang disetujui dalam slip penarikan yakni masing-masing Rp 5 juta. Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dana Bansos yang diterima pemohon untuk pembangunan 16 masjid dan mushola hanya sebesar Rp. 83 juta, sedangkan alokasi dana sebesar Rp. 740 juta.

Selain itu, lanjutnya, dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 480 juta. Namun kenyataan dana yang diterima hanya Rp. 35 juta.”Sehingga terdapat penyimpangan sebesar Rp. 657 juta dan Rp. 445 juta pada penyaluran dana Bansos di Kabupaten Kebumen,” kata Mochtar.

Terkait hasil audit investigasi BPKP Jawa Tengah tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Salman Maryadi mengatakan telah memerintahkan jajaran Kejari Kebumen agar mengusut tuntas kasus itu. “Kita akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut,” kata Kajati. (BNC/ist/ant)

Informasi yang berhasil dihimpun BanyumasNews.com, dari ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) desa Galuhtimur, Drs Muhaimin, mengatakan kejadian diperkirakan sekitar pukul 21.00 wib, Selasa malam (09/03). Namun adanya mayat tergeletak diketahui sekitar pukul 23.00 oleh Abdul Malik (32), pegawai Perumka yang bertugas mengontrol jalur rel KA antara stasiun Bumiayu-Linggapura.

Tadi malam itu Malik yang penduduk desa Galuhtimur berangkat piket menelurusi dan mengontrol jalur rel menuju Bumiayu, namun baru kurang lebih 100 meter berjalan dikagetkan dengan jasad korban yang hancur kepalanya.

Kemudian Malik menghubungi Mahfudz, salah satu perangkat desa, dan perangkat desa segera menghubungi polsek Tonjong. Menurut Drs, Muhaimin, tidak ditemukan KTP (ia memang tidak pernah ber-KTP), hanya ada uang Rp. 47 ribu, sebungkus rokok ‘Jaya” dan singkong mentah yang baru sekerat bekas dimakan korban. Dugaan korban adalah Rakim, diperkuat dari tato di lengan dan tubuhnya.

“Rakim diketahui tidak memiliki keluarga di Galuhtimur, ia hidup sebatang kara, tinggal berpindah-pindah di gubuk-gubuk tegalan milik warga. Kami sudah menghubungi familinya di Patuguran (Winduaji -red), tapi tidak dipedulikan. AKhirnya pihak desa berinisiatif memakamkan korban di pamakaman desa”, kata Drs Muhaimin.

Dari kecil Rakim tinggal di desa Galuhtimur dengan pekerjaan serabutan, kuli panggul, cari kayu untuk dijual, dan menjadi ’suruhan’ warga yang membutuhkan tenaganya. (BNC/puh)

Jalur rel Galuhtimur Tonjong - lokasi penemuan mayat

Keterangan yang diperoleh banyumasnews.com, Selasa (09/03) menyebutkan, pelaku yang diketahui bernama Wiliam (27) menyaru sebagai mahasiswa. Untuk mengincar targetnya pelaku duduk duduk di parkir halaman Program Studi  Ilmu Kesehatan Kampus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.

Entah setan apa yang menggodanya, tiba tiba tanganyya menyambar helm yang berada diatas jok sepedamotor. Namun belum lagi beranjak jauh, seorang mahasiswa yang memergoki perbuatan tersebut kemudian meneriaki maling.

Hanya dalam tempo sekejap, puluhan mahasiswa berhasil menangkap mahasiswa gadungan tersebut. Tak pelak, bogem mentah bertubi tubi mampir di wajah pemuda pengangguran tersebut.

Petugas security kampus kemudian mengamankan warga Purwokerto Utara ini ke pos keamanan. Beberapa saat kemudian polisi membawa maling tersebut ke Mapolsek Purwokerto Utara (BNC/tia)

Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, para kiai ini membentuk tim lima. Di tim lima itu ada nama Rektor UIN Maliki Prof. Dr. Imam Suprayogo, pengasuh Ponpes Modern Gontor KH Sukri Zarkasih, KH Nur M Iskandar, KH Abudul Mujib Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan, dan Luthfi Mustofa.

Pertemuan halaqah tersebut awalnya membahas persoalan-persoalan yang dihadapi ponpes salaf selama ini. ‘’Di antaranya masalah pengakuan ijazah alumni pndok. Baik itu terkait dengan keahlian alumni maupun ijazah alumni pondok,’’ jelas Ketua Panitia Halaqah, Yahya.

Menurut Yahya, lantaran banyak sekolah hingga perguruan tinggi tidak mau mengakui ijazah dari ponpes salaf tersebut. Apalagi, dunia kerja. Sehingga, banyak alumni pesantren yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Mereka juga tidak bisa melamar pekerjaan di dunia kerja formal. Bahkan, untuk sekadar menjadi ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), hingga menjadi kepala desa (kades) alumni pesantren ini tidak bisa, karena ijazahnya tak diakui. Sementara, alumni pesantren itu banyak dibutuhkan menjadi pemimpin di daerah atau desa-desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, sekitar 150 kiai dari Ponpes salaf berkumpul di kampus UIN Maliki Malang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55/2007 tentang Ponpes, juga menyebutkan soal Ponpes Muadhalah (pendidikan formal sebagaimana pendidikan nasional). Namun, dalam realitasnya pendidikan alumni dari ponpes belum diakui. Padahal, sesuai PP tersebut, bahkan perundang-undangan yang ada, ponpes masih memiliki peluang untuk diakui. ”Peluang itulah yang saat ini sedang diperjuangkan,” jelas Yahya yang juga dosen UIN Maliki Malang ini.

Hal senada juga diungkapkan Rektor UIN Maliki Malang, Prof Dr Imam Suprayogo. Menurut dia, upaya agar alumni pesantren itu diberi hak sama dengan lulusan pendidikan formal perlu diperjuangkan. Sehingga, alumni pesantren tersebut bisq melanjutkan pendidikannya dan juga bias diterima di dunia kerja.

Menurut Imam, hal tersebut sangat penting. Alasannya, berdasarkan fakta yang ada di UIN Maliki Malang, justru mahasiswa yang berprestasi itu kebanyakan dari produk-produk pondok salaf.

Harapan Imam mendapat respon positif dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI, M Ali. Menurut dia, yang saat membuka acara halaqah ini didampingi Sekretaris Dirjen Pendis, Affandy Mochtar dan Direktur Pendidikan Ponpes, M Choirul Fuad, persoalan ini memeng perlu mendapat perhatian serius.

Menurut Ali, Menteri Agama, Surya Dharma Ali, sebenarnya ingin mendengar langsung hambatan-hambatan yang dihadapi para kiai selama ini dalam mengembangkan ponpes. ‘’Persoalan pengakuan ini, nanti akan kami sampaikan ke Pak Menteri. Jika memang diperlukan, Pak menteri tidak akan keberatan mengeluarkan peraturan menteri,’’ jelasnya seperti dilansir berita jatim.com. (BNC/ist/www.nu.or.id)

foto ilustrasi

Tentu saja untuk dapat memberlakukan sistem ini, harus dimulai dengan meningkatkan penguasaan teknologi ini di kalangan para pejabat Pemkab Banyumas, dan merubah mind-set para pejabat, dari pola pikir dan pola kerja yang ‘tradisional’ dan kurang praktis kearah pola pikir dan pola kerja yang lebih ‘modern’ dan praktis.

Untuk keperluan itu, Dinhubkominfo Kabupaten Banyumas berkerjasama dengan PT. Telekomunikasi (Telkom) Indonesia Enterprise Regional IV Area 2 Purwokerto menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) bagi para pejabat di lingkungan Pemkab Banyumas.

Dalam sembutannya ketika membuka workshop, Wakil Bupati Ir. Achmad Husein mengatakan, apabila sistem ini benar-benar terealisasi, efisiensi anggaran dapat diperoleh dalam hal penggunaan ATK (Alat Tulis Kantor) yang bisa mencapai 75%, angka yang sangat signifikan dan akan membawa perubahan besar bagi kinerja Pemkab ke depan.

Workshop dilaksanakan Selasa (9/03) di gedung Graha Satria Kabupaten Banyumas, yang dibagi dalam 2 termin: Termin I diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, para Asisten, Staf Ahli, Sekretaris Dewan, para Kepala Badan dan Dinas; Termin II diikuti oleh para Kepala Kantor, Para Camat dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Banyumas. Materi disampaikan oleh Manager Area PT. Telkom Unit Enterprise Regional IV Area 2 Purwokerto, Meyer Silaban, kemudian dilanjutkan dengan simulasi oleh peserta. (BNC/ist/hum)

Workshop e-office - humas