Hingga Jum’at malam pukul 00.00 WIB (11/05) memang ada empat pasangan yang menyerahkan berkas dukungan ke KPU Cilacap, namun semuanya tertolak karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan tersebut.

Ke-4 calon pasangan yang datang ke KPU Cilacap adalah (urutan berdasarkan banyaknya dukungan berupa fotocopy KTP): (1) Pasangan Giyo Adi Sofyan dan Muchammad Cholic dengan menyerahkan 24.500 dukungan; (2) Muji Prihationo dan Asnawi Rachmat dengan 1.812 dukungan; (3) Haryadi dan Suwarsono 107 dukungan dan (4) Moer hartono Widodo dan Joko Tirtono 10 dukungan. Nama-nama yang sebelumnya diberitakan akan mencalonkan diri lewat jalur independen ternyata tidak menyerahkan dukungan.

Penyerahan syarat dukungan dilakukan pada ‘detik-detik terakhir’ yaitu pada Jum’at malam mulai sekitar pukul 22.00 hingga menjelang pukul 00.00 WIB. Jumlah syarat dukungan yang sangat kecil dari beberapa calon menimbulkan pertanyaan, karena dapat dikesankan hanya sebagai upaya ‘mencari sensasi’. Hanya Giyo dan Cholic yang kelihatan sudah mempersiapkan diri jauh hari, terbukti dengan dukungan yang mencapai 24.500, namun tetap belum memenuhi syarat. “Kalau sudah tahu tidak memenuhi syarat, kenapa harus repot-repot menyerahkan berkas”, kata Ahmad Muthohar (32), warga kelurahan Gumilir.

Dengan tidak adanya calon independen yang memenuhi syarat dukungan, maka dipastikan Pilkada Cilacap 2012 akan diikuti pasangan calon dari jalur partai politik. Di kabupaten terluas di Jawa Tengah ini, sejauh ini nama incumbent Tatto Suwarto Pamuji dan anggota DPRD Jateng Novita Wijayanti santer diberitakan sebagai calon kuat. Tatto melamar melalui Partai Golkar dan Novita melalui PDIP. (BNC/mut/puh)

ilustrasi

CILACAP (BNC) – Menjelang Pilkada Cilacap muncul nama-nama yang dikabarkan akan mencalonkan diri melalui jalur  independen, yaitu Suparmo Salim, Mustangin Mulyana (yang mundur dari pencalonan sebagai Wakli Bupati melalui PDIP), Yahya Karomi mantan Manager Koperasi Jamu Aneka Sari dan Taufik Hidayat.

Namun apakah mereka bisa mengikuti jejak pasangan calon bupati-wakil bupati independen Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu, yang ikut dalam Pilkada yang digelar 23 Juli 2011? Atau akankah Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu akan menjadi satu-satunya calon independen yang pernah ada dalam sejarah politik di Bralingmascakeb? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat syarat dukungan minimal yang harus diperoleh untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon independen yang cukup berat.

KPU Kabupaten Cilacap dalam pengumuman Nomor 133/kpu-Kab-012.329382/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, menyebutkan bakal pasangan perseorangan harus didukung minimal 64.398 jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan tersebar minimal di 13 kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Jumlah dukungan tersebut setara 3 % dari total jumlah penduduk bukan jumlah pemilih. Total jumlah penduduk Cilacap  sekarang ini sebanyak 2.146.593 jiwa.

Jumlah dukungan yang tersebar di 13 kecamatan dihitung berdasarkan aturan persebaran yang ada di 50 persen plus satu dari total kecamatan yang ada. Dari 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap, maka persebaran dukungannya harus ada di 13 kecamatan.

Kilas balik

Dibukanya jalur independen dalam Pilkada, bermula ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan adanya pelanggaran hak konstitusional terhadap individu ketika jalur menuju kekuasaan hanya melalui parpol. Menurut MK, pencalonan kepala daerah yang hanya menjadi dominasi parpol berdasar UU No 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat.

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 59 Ayat (2a) menentukan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan. Ayat 2b menentukan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan.

Kehadiran calon independen akan membuka wacana baru dan dianggap sebagai peluang untuk penyaluran aspirasi warga negara yang tidak terfasilitasi parpol. Secara tidak langsung, hal itu juga untuk menghindari hegemoni parpol dalam menentukan calon-calonnya untuk dimajukan dalam pilkada. Memang tidak bisa diyakini 100 persen bahwa calon independen ini akan terbebas dari politik uang (money politics). Tetapi setidaknya pada awal pencalonannya, para calon independen sudah terbebaskan oleh hegemoni parpol dan menghindari terjadinyamoney politics dalam memperoleh dukungan.

Sekedar mengingatkan, sesuai pasal 59 UU Pemda, terhadap calon perseorangan ini diberlakukan aturan dukungan kepada calon perseorangan sesuai jumlah penduduk di kabupaten/kota tsb. Jika kabupaten/kota berpenduduk 250 ribu maka harus mendapat dukungan dari minimal 6,5 % populasi. Kabupaten berpenduduk antara 250 ribu sampai 500 ribu harus didukung minimal 5 % populasi, dan yang berpenduduk antara 500 ribu sampai 1 juta jumlah dukungannya minimal 4 % populasi,dan kabupaten/kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta seperti Kabupaten Cilacap maka calon perseorangan harus mendapat dukungan dari 3 % populasi.

KPU Cilacap membuka penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan mulai 7 sd 11 Mei 2012. Kita tunggu akankah muncul calon independen di Pilkada Cilacap. (BNC/ist)

Aksi Purwokerto Hijau di depan GOR Satria

PURWOKERTO (BNC) – Puluhan aktivis lingkungan dan pecinta alam di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar sejumlah aksi memperingati Hari Bumi, pada 22 April 2012. Aktifis dari berbagai perguruan tinggi dan ormas kepemudaan melakukan aksi membersihkan Kali  Banjaran, dengan memungut sampah yang mengganggu arus Kali yang melintasi kota Purwokerto itu.

Tidak tangguung-tanggung, sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar satu ton, yang kemudian diangkut  ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, selatan kota Purwokerto.

Aksi lain yang dilakukan adalah dengan membersihkan sampah di jalan-jalan utama kota Purwokerto. Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Fordik (Froum Dinamika Kepencitaalaman) Banyumas membersihkan sampah yang terserak di jalan Jenderal Sudirman dari depan Sri Ratu sampai alun-alun dan Jalan Ahmad Yani. Mereka yang mengambil srart di Sri Ratu dan STAIN kemudian bertemu di alun-alun Purwokerto dan bertemu dengan Bupat Mardjoko yang mengapresiasi kegiatan positif generasi muda itu.

Sementara itu di kompleks GOR Satria juga digelar aksi oleh puluhan pemuda / mahasiswa berupa orasi bertajuk “Aksi Purwokerto Hijau” mengusung tema ‘ubah polah urip sing ngruag lingkungan’. Dalam orasinya aktifis menghimbau  pengunjung GOR untuk peduli kepada kelestaria bumi, salah satu caranya memulai dari diri sendiri dengan cara mengambil sampah yang ada di dekat mereka.

Aksi orasi diselingi dengan hiburan music berupa penampilan band yang membawakan lagu-lagu yang bernuansa kepedulian pada lingkungan.

Kompleks GOR yang pagi itu kotor, di mana banyak sampah sisa dari acara nonton bareng sepak bola Minggu malam berserakan di halaman parkir depan GOR, seharusnya menjadi contoh nyata aksi pembersihan sampah. (BNC/ist)

rekam data

PURWOKERTO (BNC) – Dengan KTP elektronik (disingkat e-KTP), sistem perekaman sidik jari dan pencatatan data di kecamatan, termasuk yang sedang dilakukan di kecamatan yang ada di wilayah Banyumas, nanti akan terhubung secara online dengan database kependudukan milik kementerian yang berada di Kalibata, Jakarta sehingga data penduduk dari pencatatan itu akan selalu diperbarui secara realtime.

e-KTP memang merupakan cara jitu yang dilakukan pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional. Dengan menggunakan sistim biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemiliki e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. KTP elektronik menggunakan sistem biometrik atau sidik jari, sehinga setiap warga hanya membutuhkan satu KTP saja yang dapat dihubungkan dengan database nasional.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: 1. Menghindari pajak 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota 3. Mengamankan korupsi 4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris). Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu.

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 1. Identitas jati diri tunggal2. Tidak dapat dipalsukan3. Tidak dapat digandakan 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Struktur e-KTP sendiri terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak.

Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai 4. spiral) 5. Printing,yaitu pencetakan kartu 6. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 7. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman.

Sistem kependudukan melalui e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan identitas kepada masyarakat. Nah, pada tahun 2012 mendatang sistem tersebut mulai diberlakukan.

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. KTP elektronik sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun.

KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktifitas seperti pertanian, perdagangan, perjalanan dan perkantoran dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Keadaan ini memerlukan ketahanan fisik kartu dan komponennya dalam penggunaan yang sering dan jangka waktu yang lama. Kartu kredit biasanya dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) karena diharapkan dapat digunakan selama tiga tahun. Tetapi masa berlaku KTP selama lima tahun memerlukan bahan yang lebih kuat yaitu polyester terephthalate (PET) yang memiliki ketahanan hingga sepuluh tahun. Chip dapat dipasang pada kartu dengan interface kontak atau nirkontak. Kartu elektronik dengan interface kontak telah banyak diluncurkan untuk keperluan kartu telpon, kartu kredit dan kartu kesehatan (APSCA 2007).

Kartu nirkontak mulai banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi umum karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan dengan cukup menempelkan kartu ke perangkat pembaca tanpa memasukkan kartu ke dalam slot perangkat pembaca. Kartu nirkontak tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung chip. Kartu nirkontak juga memiliki daya tahan tinggi karena terlindungi dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya. Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khusunya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak.(BNC/Tempo Interaktif.com)

Uji coba 5 hari kerja didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerapan Uji Coba Lima hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas,  yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yakni 30 Maret 2012. Dengen demikian efektif mulai minggu pertama Arpil 2012 Pemkab tidak lagi bekerja di hari Sabtu, kecuali lembaga dan unit kerja tertentu yang diatur terpisah.

Perbup tersebut telah disosialisasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Banyumas kepada para kepala SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab Banyumas pada Jumat (30/3). (BNC/hum)

Gayung pun bersambut. “DPD Partai Golkar Jateng secara resmi menerima lamaran Tatto. Golkar adalah partai besar yang sangat terbuka untuk menerima siapa saja yang ingin bergabung,” kata Wisnu Suhardono, Ketua DPD Golkar Jawa Tengah saat menerima lamaran Tatto

Tatto sendiri merasa mantap masuk Golkar. Dalam menghadapi Pilkada Cilacap September 2012 ia merasa mantap dan teduh di bawah naungan pohon beringin. Hal itu dikatakannya di depan para kiai dan tokoh agama Islam dalam acara silaturahmi keluarga Pamuji di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Sikap Tatto sudah melalui pertimbangan matang termasuk, katanya, meminta pertimbangan orang tua, khususnya ibu. “Mungkin kalau ibu saya melarang, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi untuk masuk ke Partai Golkar dan meninggalkan PDIP, itu semua sudah direstui ibu. Jadi saya sangat mantap,” ujarnya.

Kejutan lain adalah mundurnya Bambang Sri Wahono (BSW) dari pencalonannya sebagai calon wakil bupati PDIP. Sekalipun ia telah melewati fit and proper test di DPP PDIP, dengan alasan tidak punya dana yang mencukupi untuk pemenangan Pilkada, pengacara kondang di Cilacap ini menyatakan mundur. Ia yang juga ketua Asosiasi Pengusah Indonesia (APINDO) Cilacap menyatakan finansial yang dimiliki tidak akan mencukupi untuk biaya pemenangan Pilkada yang menurutnya sangat besar.

Lalu siapa calon PDIP? “Kemungkinan besar calon bupati yang direkomendasikan adalah Novita Wijayanti, sedangkan cawabup yang mendampinginya belum pasti” kata Ketua DPC PDIP Cilacap Fran Lukman, Kamis (16/02). Novita, kini anggota DPRD Jawa Tengah, adalah putri Fran Lukman.

Sekarang peta sudah mulai jelas, dimana dua partai urutan teratas di Cilacap, PDIP dan Golkar sudah menunjukkan titik terang siapa yang bakal diusung dalam Pilkada 2012 September nanti. Partai-partai lain kemungkinan besar akan bergabung dengan salah satu partai tersebut, atau akan membuat kubu sendiri dengan mengusung calon lain? Kita tunggu bersama. (BNC/ist)

Novita Wijayanti

ilustrasi

CILACAP  – Kepedulian terhadap Kuatno (22),  seorang pemuda warga Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara,  Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang diduga  menderita keterbelakangan mental atau idiot namun menjadi tahanan polisi dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cilacap karena tertangkap basah mencuri buah pisang kepok, ditunjukkan oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Banyumas, dengan mendatangi Mapolres Cilacap, Sabtu (07/01). Mereka menyerahkan ribuan pisang sebagai bentuk protes terhadap langkah Polres Cilacap yang tetap memproses hukum pencuri pisang itu.

Aktifis demo datang sekitar pukul 14.30 dengan naik sepeda motor dan membawa serta sebuah mobil bak terbuka bertuliskan “Gerakan 1.000 Pisang untuk Kuatno”. Mobil tersebut mengangkut pisang berbagai jenis, yang dikumpulkan oleh  IMM selama dua hari sebelumnya, di sekeretariat IMM Banyumas, Jl. Dr Angka, Purwokerto. Selain mengumpulkan pisang, perwakilan juga mengunjungi keluarga Kuatno di rumahnya.

Koordinator aksi Erfan Faturohman mengatakan aksi ini bukan berarti mereka mendukung aksi pencurian, tetapi lebih menginginkan keadilan ditegakkan.  Menurutnya, Kuatno lemah mental sehingga  dia harus dibebaskan karena tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Saat aksi berlangsung tidak ada satu pun perwira polisi yang terlihat di Markas Polres Cilacap. Kendati demikian para aktivis IMM Banyumas tetap menyerahkan ribuan pisang yang telah mereka kumpulkan kepada dua PNS yang sedang jaga.

Kuatno dan 15 tandan pisang

Seperti diketahui, Kuatno bersama seorang kawannya, Topan (25), tertangkap basah mencuri buah pisang di Desa Kalisabuk, Kecamatan Kesugihan, Cilacap pada 11 November 2011 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat ditangkap, polisi menemukan 15 tandan pisang di tempat kejadian perkara.

Akan tetapi berdasarkan pengakuan tersangka, mereka baru sekali melakukan pencurian dan hanya sebanyak sembilan tandan pisang. Setiap tandan pisang pisang akan dijual dengan harga Rp10 ribu dan uangnya untuk membeli rokok.

Kejaksaan Negeri Cilacap saat menerima pelimpahan tahap dua dari Polres Cilacap, segera melakukan pemeriksaan psikologi terhadap para tersangka, dengan mendatangkan dua psikolog dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilacap. Pemeriksaan psikologi ini dilakukan lantaran adanya berbagai pemberitaan yang menyebutkan jika Kuatno mengalami keterbelakangan mental.

Berdasarkan pemeriksaan psikologi tersebut, diketahui kedua tersangka mengalami retardasi mental (lemah mental). Oleh karena itu, Kejari Cilacap tidak bersedia menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polres Cilacap.

Terkait hal itu, Polres Cilacap mendatangkan psikolog dari Universitas Indonesia Prof Dr Sarlito Wirawan untuk memeriksa psikologi kedua tersangka. Hasilnya, kedua tersangka dinyatakan normal, sehingga Polres Cilacap pun menyerahkan para tersangka ke Kejari Cilacap.

Kendati sempat menolak, Kejari Cilacap akhirnya menerima pelimpahan tahap dua tersebut, tetapi kedua tersangka tidak ditahan selama menunggu proses hukum selanjutnya. Kepala Kejari Cilacap Sulijati mengatakan, pihaknya memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan jika polisi tetap melimpahkan tahap dua.

Sementara, Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Cilacap Eko Bambang Marsudi mengatakan, berkas perkara kedua tersangka akan diteliti dan dipertimbangkan apakah akan dilimpahkan ke pengadilan atau dihentikan. (BNC/ln/ist).

Darimun, Ketua Panitia Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati PDI Perjuangan Cilacap, mengatakan dua bakal calon bupati yang telah mengambil formulir pendaftaran, yakni Novita Wijayanti (Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah) dan Mustangin Mulyana (Koordinator LSM Forum Rakyat Bersatu Cilacap).

Yang menarik, untuk bakal calon wakil bupati ada seorang kepala desa yang mendaftar, yaitu Nurchosin yang saat ini Kepala Desa Dondong, Kecamatan Kesugihan, Cilacap. Batas akhir pengembalian formur pendaftaran pada Kamis (24 November 2011).

Pilkada Cilacap 2012 juga bakal diikuti oleh Siti Fatimah yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati melalui Partai Golkar. Ia sudah mengambil formulir di sekretariat DPC Partai Golkar, akhir Oktober lalu. Menurut Ketua Tim Pemilukada Partai Golkar, Ir Parsiyan, dengan mendaftarnya Siti Fatimah, ada dua bakal calon yang positif mendaftar melalui Partai Golkar. Nama lain yang juga mendaftar adalah Sujarwo pensiunan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Apabila Siti Fatimah lolos verifikasi Partai Golkar maka untuk yang kedua kalinya mencalonkan diri sebagai bupati Cilacap melalui mekanisme pemilihan bupati langsung. Pada Pilkada 2007 dia kalah tipis dari Probo Yulastoro, yang kini diganti pasangannya Tatto S Pamuji karena tersandung perkara korupsi. “Akan menarik kalau Siti Fatimah mendapat kompetitor Novita yang juga anak kandung sekaligus anak ideologis Fran Lukman tokoh PDIP Cilacap yang memiliki pengaruh tinggi di Cilacap”, kata Sarwono warga Cilacap. (BNC/Ist)

“Sampunlah, mboten napa-napa….wis tuwa ikih (Sudahlah, tidak apa-apa…sudah tua),” ujarnya pasrah.

Janda Alm Sanmuksi ini mengaku telah merasa ada yang tidak beres di tubuhnya sejak 30 tahun lalu setelah melahirkan anak terakhirnya. Pada mulanya hanya muncul benjolan sebesar biji jagung di sekitar ketiaknya. Meskipun tidak terlalu sakit, Rajem sebenarnya sedikit terganggu dalam beraktivitas sehari-hari.

Semakin lama benjolan semakin membesar, terutama setelah suami tercinta berpulang 15 tahun kemudian. Sejak beberapa tahun terakhir, pihak desa telah menindaklanjuti hingga kecamatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk operasi gratis bagi nenek yang menempati gubug beralas tanah ini. Tapi, Rajem bergeming.

“Menawi kula dioperasi mangke sinten ingkang nenggoni? Lha wong anak kula sami tebih (Kalau saya dioperasi, nanti siapa yang menunggui? Lha wong anak saya jauh-jauh),” tuturnya pelan.

Rajem kini hidup seorang diri di dalam gubug yang sama-sama renta. Satu-satunya kerabat terdekat hanyalah seorang anak tiri yang berdiam tak jauh dari gubugnya. Anak-anaknya yang jauh secara bergiliran memasok kebutuhan sehari-hari nenek yang sudah kurang pendengarannya ini.

Bantuan TP PKK Kabupaten Purbalingga

Sebagai tanda tali asih, TP PKK Kabupaten Purbalingga menyumbangkan uang senilai Rp 750 ribu dan bingkisan sembako kepada Rajem. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga, Ny Sudarli Heru Sudjatmoko didampingi para pengurus TP PKK Kabupaten lainnya dan disaksikan oleh Camat Pegadegan dan perangkatnya serta Kades Tetel dan istrinya.

“Bantuan ini terserah penggunaannya pada Bu Rajem. Mau buat berlebaran monggo…mau buat berobat monggo. Bantuan yang tidak seberapa, tapi ini bentuk perhatian Pemkab Purbalingga kepada penderitaan hidup Bu Rajem,” jelas Sudarli. (BNC/cie)

Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ny Siti Nurul Subeno mengatakan, pihaknya telah mengirimkan sebanyak 180 kupon melalui Camat Karangreja untuk dibagikan kepada warga miskin di dua desa itu. Hanya warga miskin yang memiliki kupon inilah yang berhak menerima zakat fitrah yang berhasil dihimpun kedua organisasi wanita ini.

Rencananya, Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga Ny Sudarli Heru Sudjatmoko dan Wakil Ketuanya, Ny Erna Sukento Ridho Marhaendrianto akan secara langsung terjun menyerahkan zakat ini secara simbolis. Rombongan berangkat dari Graha Srikandi PKK Purbalingga pukul 07.00 WIB dan berharap sampai di tujuan paling lambat pukul 08.30 WIB. (BNC/cie)