Mereka akan dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Tengah H Bibit Waluyo, Senin (26/7) di Aula Setkab Kebumen. Menurut  Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kebumen, Titi Widagni, Jum’at (23/7) kepastian hari pelantikan tersebut diperoleh DPRD Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan Pemprop Jateng pada Kamis (22/7).

Molornya jadwal pelantikan disebabkan SK Mendagri yang masih belum diterima. Namun dikatakan urusan itu menjadi tugas Pemprop Jateng untuk pengurusannya. “Jadwal tersebut sudah sesuai dengan jadwal Gubernur”, katanya. (BNC/ist)

“Melalui suratnya bernomor 131/13060 tanggal 12 Juli 2010 yang ditujukan kepada bupati Purbalingga, Sekretaris Daerah Pemprop Jateng Drs Hadi Prabowo MM meminta pemkab Purbalingga mempersiapkan kegiatan tersebut,” ujar Kasubag Pemberitaan dan Media Massa Bagian Humas Setda Purbalingga, Ir Prayitno MSi di ruang kerjanya, Selasa (13/7).

Menurut Prayitno, pengambilan sumpah dan pelantikan bupati dan wakil bupati Purbalingga periode 2010-2015 itu melalui rapat paripurna istimewa DPRD Purbalingga , bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode sebelumnya pada hari yang sama.

“Pada acara itu, gubernur akan menyampaikan Keputusan Mendagri Nomor 131.33-317 Tahun 2010, dan nomor 132.33-318 kepada bupati dan wakil bupati terlantik,” ujarnya.

Bersama pasangannya, Sukento Ridho Marhaendriyanto, Heru Sudjatmoko memenangkan pemilukada April lalu. Pasangan yang diusung gabungan PDI Perjuangan, PAN, PKS dan PKB itu mendapat 235.158 suara, setara dengan 57,6 persen dari suara sah. Sementara dua rivalnya, masing-masing pasangan Bambang Budi Surjono-Drs Mohammad Wijaya MM (BBS Jaya) yang diusung koalisi Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Matahari Bangsa meraih 148.285 suara (36,3 persen) dan pasangan Ir Singgih Hidayat-Setyaningrum (Sing Setya) dengan kendaraan PPP, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan 15 partai non parlemen hanya meraup 24.888 suara (6,1 persen).

Berdasarkan catatan,  daftar pemilih tetap (DPT) pemilukada Purbalingga sebanyak 689.384 jiwa. Tidak kurang dari 229.343 pemilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suaranya, setara dengan 33,27 persen. Suara mubadzir  itu semakin besar dengan adanya 51.710 suara tidak sah (7,5 persen). Total suara yang hilang mencapai 332.763 (40,8 persen).

Bila dibanding jumlah pemilih sesuai DPT yang mencapai 689.384 jiwa, dukungan rakyat pemilih terhadap ketiga paslon itu lebih kecil dari prosentase perolehan masing-masing. Pasangan Heru Kento hanya mendapat suara 34,1 persen. BBS Jaya hanya 21,5 persen dan Sing Setya 3,6 persen.  (BNC/prs/ost)

Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Ir Budi Hianto Susanto mengatakan, mundurnya pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen terpilih karena pada tanggal 18 Juli 2010 merupakan hari libur. Disamping itu, pada tanggal 19, 20, dan 21, agenda di pemerintahan Propinsi Jateng juga padat. “Sehingga dimungkinkan pelantikan baru akan dilaksanakan pada 22 Juli 2010 mendatang,” kata Budi Hianto usai penyerahan SK KPU Kebumen No 270/26/KEP/2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kebumen di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Senin (12/7).

Ketua KPU Kebumen, Teguh Purnomo SH MHum mengatakan, penyerahan penetapan hasil pemenang Pilkada ke DPRD sempat tertunda karena ada gugatan dari pasangan lain, yakni pasangan KH M Nashiruddin AM dan Probo Indartono. Namun hasil keputusan MK tetap memenangkan pasangan Buyar Winarso dan Djuwarni. MK menolak semua gugatan yang diajukan oleh pasangan calon incumbent tersebut. “Dengan hasil keputusan tersebut, saya berharap DPRD secepat memproses penetapan pemenang hasil Pilkada Kebumen untuk secepatnya dilantik,” katanya. (BNC/tgr)

Ketua panitia penutupan muktamar, Haryadi Suyuti yang juga Wakil Walikota Yogyakarta menegaskan, acara penutupan saat ini bukan hanya bersifat tontotan tapi juga tuntunan yang tercermin dari hasil sidang-sidang komisi selama muktamar.

Wapres Boediono beserta isteri dan didampingi beberapa anggota kabinet pun secara cermat mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan. Sportorium yang hanya mampu menampung 5.000 orang itu memaksa penggembira untuk rela menyaksikan acara tersebut melalui layar LCD yang dipasang di luar bangunan kombinasi gedung olahraga dan auditorium itu, yang memang sengaja dibangun menyongsong muktamar seabad Muhammadiyah.

Prof Dr Din Syamsuddin yang dipilih kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku, merasa lega karena agenda proses pemilihan PP bisa berjalan baik. Semua bersepakat memberikan dukungan amanah kepadanya.
Namun, imbuhnya, mengemban amanah selalu berdimensi ganda. “Ada kebahagiaan, tentu. Tapi, karena amanat kepemimpinan itu anugerah dari Tuhan sekaligus kepercayaan orang banyak, suasana kebatinan saya, amanat ini sangat berat,” ujar Din.

Mengenai program kerja ke depan, Din berjanji, akan sepenuhnya tunduk dan menjalankan amanat berdasar keputusan muktamar. Kebijakan kepemimpinan di PP Muhammadiyah adalah kebijakan kolektif. Jadi, segala keputusan yang ditetapkan forum muktamar menjadi panduan dalam kepemimpinan periode mendatang.”Muhammadiyah ke depan akan tetap menjaga netralitas dan tidak akan berafiliasi dengan partai politik mana pun. Kita tidak akan memiliki hubungan dengan partai politik mana pun,” kata Din. (BNC/tgr)

Ketua KPUD Banjarnegara Wahyu Setiawan mengatakan, dengan mundurnya dua orang tersebut, pihaknya meminta agar KPU Provinsi Jateng segera mengisinya. Penggantian dari calon anggota KPU yang berada di rangking dibawahnya ketika seleksi terdahulu. “Kekosongan ini jelas mempengaruhi kinerja, karena setiap anggota mengelola divisi kerja. Apalagi, saat ini KPUD Banjarnegara tengah menyusun agenda pelaksanaan pemilukada untuk tahun 2011 mendatang,” kata Wahyu, Kamis (8/7). (BNC/tgr)

“Sebenarnya lucu karena keanggotaan Muhammadiyah itu ada laki-laki dan perempuan. Tapi, tidak apa-apa. Kami para anggota Aisyiyah akan tetap berkiprah secara ikhlas sesuai potensi yang kami miliki,” ujar Ketua Umum PP Aisyiyah periode 2005-2010, Prof Dr Siti Chamamah Soeratno, di arena muktamar Aisyiyah, Rabu (7/7), menanggapi tidak diresponnya nota keberatan Aisyiyah terhadap Muhammadiyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, PP Aisyiyah sempat melayangkan protes dengan nota keberatan kepada panitia pemilihan dan PP Muhamamdiyah karena dari 39 orang calon tetap anggota PP Muhamamdiyah 2010-2015 ketika itu tidak ada seorang pun wakil perempuan. Nota keberatan itu pun ditandatangani 33 pimpinan wilayah Aisyiyah.
Namun, hingga ketua dan sekretaris umum PP Muhammadiyah 2010-2015 terpilih secara definitif, kabar nota keberatan dari ‘ibu-ibu’ Muhammadiyah itu tak terdengar lagi. Meski sempat berembus isu akan ada penambahan jumlah anggota PP Muhammadiyah, namun kabar itu pun juga tak ada tindaklanjutnya.

“Saya kira, jumlah anggota PP Muhamamdiyah saat ini perlu ditambah. Tapi, bukan karena untuk mengakomodir perempuan maupun figur muda seperti diembuskan di arena muktamar. Penambahan, kalau pun dilakukan, lebih karena tantangan serta persoalan Muhamamdiyah di bad keduanya akan jauh lebih kompleks sehingga membutuhkan personil yang ekstra pula,” kata Sekum PP Muhammadiyah 2010-2015, Agung Danarta.

Begitu pula dalam sidang komisi, beberapa peserta sempat melontarkan keberatan jika muncul unsur perempuan di dalam PP Muhammadiyah. Mereka beralasan, perempuan Muhammadiyah sudah memiliki wadah Aisyiyah. Jadi, biarlah isteri tetap isteri dan suami tetap suami.

Prof Chamamah dengan enteng menanggapi hal itu. “Biarkan saja kalau masih ada warga Muhammadiyah yang memiliki sikap seperti itu. Tidak apa-apa, kami kaum perempuan akan tetap bekerja dan berkarya. Apa pun, landasan di Muhammadiyah itu amanah,” katanya.

Hanya saja, jika dulu perempuan Muhammadiyah akan diam, mengalah, menerima kenyataan apa adanya, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. “Kami akan bunyi, teriak, terus bersuara hingga aspirasi tersampaikan dan terpenuhi. Kami akan menunjukkan kaum perempuan Muhammadiyah itu seorang yang intelek, militan, cerdas, seperti yang diteladankan Aisyiyah isteri Rasulullah,” tandas Chamamah.

Tekad lebih keras justru ditunjukkan Dra Siti Noordjannah Djohantini MM MSi. “Sebagai tindaklanjut nota keberatan itu, kami akan mendorong pimpinan wilayah Aisyiyah untuk juga mendesakkan persoalan itu ke pimpinan wilayah Muhamamdiyah masing-masing,” kata Siti. (BNC/tgr)

Termasuk Din Syamsuddin, delapan nama yang sebelumnya termasuk 13 anggota PP Muhamamdiyah 2005-2010 juga masih dipilih peserta muktamar. Namun, beberapa nama kondang tersingkir. Begitu pula beberapa nama yang disebut-sebut datang dari kalangan muda, tak mampu meraih suara yang cukup untuk masuk ke dalam 13 besar.

Pemilihan atau pemungutan suara untuk memenentukan 13 anggota PP Muhammadiyah periode lima tahun ke depan itu memang dilakukan Senin (5/7) sore. Tapi, penghitungan suara baru dimulai pukul 19.30 WIB dan baru berakhir Selasa (6/7) dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB. Dari 2.222 total suara yang masuk, akhirnya hanya 2.186 suara yang dinyatakan sah.

Delapan nama pejabat lama PP Muhammadiyh yang masih dipercaya muktamirin, masing-masing secara berurutan Din Syamsuddin dengan 1.915 suara, Drs H Muhammad Muqaddas Lc MAg (1.650), Prof Drs H Abdul Malik Fadjar MSc (1.562), Drs H Ahmad Dahlan Rais MHum (1.508), Dr H Haedar Nashir MSi (1.482), Prof Dr H Yunahar Ilyas Lc MAg (1.431), Drs HM Goodwill Zubir (931), dan Prof Dr H Bambang Sudibyo (887).
Sedangkan lima nama lama yang terlempar dari pemilihan, masing-masing dr H Sudibyo Markus MBA, Prof Dr H Zamroni, dan Prof Dr H Fasich Apt. Sementara Drs HA Rosyad Sholeh dan HM Muchlas Abror sejak jauh hari memang menyatakan mengundurkan diri dan tak bersedia untuk dipilih kembali.

Dengan masih bercokolnya delapan nama lama, terdapat lima nama pendatang baru dalam PP Muhamammadiyah. Masing-masing Dr Med H Abdul Mu’ti yang berada di urutan tujuh dengan 1.322 suara, Dr H Agung Danarta MAg (8 – 1.034), Prof Dr H Syafiq A Mughni (9 – 952), Dr H Fattah Wibisono MA (10 – 942), dan Drs H Syukriyanto AR MHum (13 – 797).

Nama paling kontroversial, Ketua PP Tapak Suci Mayjen TNI (Purn) H Muchdi PR, harus tersingkir. Meski sebelumnya mantan Kepala Deputi V Bakin itu masuk dalam 39 bursa nama, tapi kemudian ia hanya memperoleh 267b suara dan berada pada urutan ke-34.

Tapi, ia tidak sendirian. Beberapa nama lama maupun tokoh muda yang diharapkan bisa masuk ke dalam jajaran elit Muhammadiyah itu pun harus tersingkir. Sebut saja, Yahya A Muhaimin, AM Fatwa, Abdul Munir Mulkhan, Chairil Anwar, Bahtiar Effendy, Umar Anggara Jenie, serta Amin Abdullah. (BNC/tgr)

Tahun 2009, penduduk Purbalingga 906.573 jiwa. Proyeksinya, pada tahun 2014 akan mencapai 947.658 jiwa. Tahun 2019 meningkat jadi 991.160 jiwa. Dan pada 2029 sudah mencapai 1.086.106 jiwa

“Hingga akhir tahun perencanaan pada 20 tahun mendatang,  penduduk Purbalingga akan bertambah sebanyak 172.129 jiwa,” tutur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purbalingga, Ir Setiyadi MSi.
Setiyadi yang didampingi Kasubid Prasarana Wilayah Hadi Iswanto,ST memaparkan, hingga 20 tahun mendatang, kecamatan Mrebet diprediksi masih menjadi wilayah paling banyak penduduknya. Tahun 2009, Mrebet berpenduduk 72.511 jiwa. Dan diprediksi meningkat menjadi 94.445 jiwa pada 2029.

Pertambahan jumlah penduduk tersebut, tambah Setiyadi, perlu diantisipasi dengan berbagai upaya menyediakan kebutuhan ruang secara memadai. Karenanya, pada perencanaan rancangan tata ruang dan wilayah (RTRW) juga dilakukan kajian untuk menghasilkan pola pemanfaatan ruang yang optimal.

Hingga 2007, luas lahan yang sudah digunakan untuk bangunan mencapai 15.248 hektar, setara 19,61 persen dari total luas lahan di Purbalingga. Sedang luas lahan non bangunan 62.516 hektar (80,39 persen. , dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk maka kebutuhan akan lahan semakin besar, sedangkan ketersediaan lahan yang ada semakin terbatas.
Untuk mengantisipasi kemungkinan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian akibat kebutuhan lahan hunian yang meningkat pula, diperlukan kebijakan penataan ruang yang mengatur peruntukan lahan bagi setiap kawasan dengan kriteria dan hukum yang berlaku.

“Jumlah penduduk terus bertambah. Artinya, kebutuhan lahan juga meningkat. Padahal ruang (lahan tanah) tidak mengembang. Jadi diperlukan kebijakan dan strategi terkait daya tampung dan daya dukung ruang,” ujar Setiyadi.  (BNC/ost)

Massa yang sebagian besar adalah pendukung pasangan Buyar Winarso-Djuwarni menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPRD Kebumen, Rabu (23/6).

Koordinator aksi ‘Gerak Beriman’ Ma’rifun Arief mengatakan, pembentukan pansus pilkada adalah sesuatu yang salah kaprah dan bodoh. Sebab, dalam konteks sengketa pilkada maupun pelanggaran pilkada, sudah ada lembaga lain yang lebih berwenang menanganinya seperti yang diamanatkan dalam peraturan.

“Pembentukan pansus DPRD yang khusus menangani sengketa dan pelanggaran pilkada Kebumen adalah sebuah tindakan yang inkonstitusional. DPRD bukanlah sebuah lembaga peradilan,” kata Arief. (BNC/tgr)

Ketua DPD II Partyai Golkar Sultoni, berdasar keputusan DPP Partai Golkar No : JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/XII/2009 tentang Tatacara Pemilihan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar, untuk memilih salah satu calon dilakukan melalui tiga tahapan survei. Survei awal dapat dimulai pada H-12 bulan. “Oleh karenanya, untuk memenuhi survai tersebut, kami sudah melakukan penjaringan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada,” kata Sultoni. (BNC/tgr)