BANYUMAS (BNC) -Seorang ibu melahirkan bayi kembar, salah satunya tanpa memiliki batok kepala. selain itu bayi ini cukup aneh karena tak memiliki  mata dan hidung,namun memiliki mulut. Kelahiran bayi ini mengegerkan karyawan dan warga pasien di Rumah Sakit Islam (RSI) Purwokerto, Jateng. tengah.

Bayi kembar laki dan perempuan ini merupakan anak ke empat dan  lima pasangan suami isteri Maani (45 ) dan Mualifah (33) tahun, warga Grumbul Karanggedang, Desa Plompong, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes.  Bayi yang laki-laki seberat dua kilo gram yang lahir Minggu pukul 07.50 tersebut, tidak memiliki tempurung kepala, mata, hidung, tapi memiliki mulut. Disamping itu, pada bagian kaki juga terindikasi mengalami pembengkakan.

Sedangkan bayi kembar yang satunya, yang berjenis kelamin perempuan, memiliki tubuh yang sempurna. Bayi yang perempuan ini lahir lima menit kemudian, sekitar pukul 07.55, dengan berat badan 1,9 kilo gram.

Sebelum dirujuk di rs islam purwokerto, istrinya sempat dirawat Puskesmas rawat inap Kecamatan Bumiayu,Kabupaten Brebes. Di puskesmas itu Muslifah telah dirawat dua hari. “ Tapi karena sampai dua hari anak saya tidak juga lahir, maka dokter  merujuk ister saya untuk melahirkan di rumah sakit,” ujar Maani, ayah bayi.

Sementara itu menurut  Dokter Anton Sunaryo yang merawat bayi tersebut,proses kelahiran kedua bayi itu sendiri, memang tidak melalui proses yang normal, tapi melalui operasi cesar.  “ Kami masih megobservasi kondisi kesehatan kedua bayi dengan pengawasan di incubator, “ ujar Anton (BNC/nan).

“Semua makanan yang dijual disini bebas MSG, bebas pengawet, bebas boraks, bebas bahan-bahan kimia yang tidak baik buat tubuh. Pokoknya hanya menu-menu sehat saja yang kami sajikan,” ujar Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga Ny Sudarli Heru Sudjatmoko, di sela-sela Launching Warung Makan Srikandi, Sabtu (1/10).

Pada launching yang dihadiri Bupati Heru Sudjatmoko, para pejabat Pemkab, para camat dan PNS dari perkantoran di sekitar Pendopo Dipokusumo, disajikan menu-menu seperti bakso, rames, nasi bakar, berbagai jus buah, soft drink,mendoan hingga jajan pasar yang jarang ditemui saat ini seperti golak. Kantin ini juga terbuka bagi masyarakat umum yang bertandang ke kompleks perkantoran di sekitar pendopo.

“Karena sasarannya PNS di perkantoran sekitar pendopo, kami hanya buka jam kerja. Tapi kami juga menerima pesanan untuk rapat-rapat di sekitar sini saja, yang penting menginformasikan paling tidak dua hari sebelum kegiatan. Tapi kalau sekedar mendoan, ya bisa mendadak,” imbuh Sudarli.

Kantin yang melibatkan para anggota PKK, akan dibagi jadwal piket dan jawal menu. Setiap hari, menu yang disajikan selalu berubah. Misal setiap senin tersedia nasi bakar,selasa bakso, rabu soto dan seterusnya. Ketika Hal ini dilakukan agar para pelanggan tidak bosan.

Tidak Bersaing

Tujuan diselengarakan kantin ini, kata Sudarli, lebih pada penyajian menu sehat dan layak bagi PNS yang ingin sarapan atau makan siang saat jam kerja. Pihaknya tidak bermaksud menyaingi atau mematikan sumber penghasilan bagi para pedangang makanan yang telah bertahun-tahun berdagang di kantor Setda pada jam-jam tertentu.

“Para pedagang yang sudah ada, silahkan berdagang saja. Kami menyajikan menu yang berbeda dengan mereka. Ciri khas kami, semua bebas penyedap aau MSG dan bahan kimia makanan lainnya,” jelasnya (BNC/cie)

Namun, menurut Debby Herbenick, associate director di Center for Sexual Health Promotion, Indiana University mengatakan, beberapa kondisi yang menyebabkan sakit saat penetrasi seks bisa diatasi. Berikut ini tipsnya, seperti dikutip dari Womens Health Mag.

1. Sakit Karena Miss V Kering
Kekurangan cairan lubrikasi merupakan salah satu penyebab paling umum mengapa seks terasa menyakitkan. Cara palin cepat untuk mengatasinya adalah mengoleskan cairan lubrikan berbahan dasar air pada Miss V, beberapa saat sebelum penetrasi seks. Penelitian di Indiana University menemukan bahwa wanita yang menggunakan lubrikan saat bercinta, secara signifikan berkurang rasa skitnya. Ditambah lagi, tingkat kepuasan akan semakin bertambah.

2. Gatal Pada Miss V Sehingga Timbulkan Sakit Saat Bercinta
Gatal pada vagina biasa disebabkan karena bakteri atau jamur. Cara mengatasinya, adalah menyembuhkan gatal-gatal tersebut lebih dulu dengan anti-biotik. Ada baiknya jika Anda berkonsultasi kepada dokter spesialis kelamin untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Selama Anda masih mengalami gatal-gatal, sebaiknya tidak berhubungan seks dulu untuk beberapa hari. Selain berisiko membuat vagina teriritasi, juga bisa membuat pasangan Anda tertular infeksi.

3. Sakit Karena Otot Miss V Kaku
Sakit saat bercinta, bisa jadi karena Miss V belum siap untuk penetrasi sehingga ototnya masih kaku. Menurut Debby, banyak wanita yang beranggapan jika gairah seksnya sudah muncul, maka dia siap untuk bercinta.

“Tubuh Anda butuh waktu untuk menaikkan uterus dan membentuk ‘ruang’ bagi lubang Miss V untuk melebar sampai akhirnya siap ‘menerima’ Mr Happy’ masuk,” terang Debby.

Masalah ini bisa diatasi dengan melakukan foreplay yang benar. Idealnya, foreplay dilakukan selama 20 menit untuk memastikan organ reproduksi pria dan wanita siap untuk ‘beraksi’. Baca tips melakukan foreplay di sini.

4. Sakit Setelah Persalinan
Wanita yang baru melahirkan, terutama yang masih dalam masa menyusui biasanya mengalami penurunan level estrogen yang kerap menyebabkan Miss V lebih kering dari biasanya. Selain itu, bekas jahitan setelah persalinan juga bisa jadi penyebab wanita merasakan sakit saat penetrasi.

Jika ini yang jadi penyebabnya, sangat disarankan untuk istirahat bercinta sementara waktu. Menurut Elizabeth G. Stewart, M.D., penulis buku ‘The V Book’, dibutuhkan sedikitnya enam minggu untuk bercinta pasca melahirkan. Namun Anda bisa mengurangi sakitnya dengan mengoleskan krim estrogen yang bisa mengatasi kekeringan dan membuat jaringan pada kulit Miss V lebih elastis.

5. Sakit Karena Ulvodynia
Ulvodynia merupakan gangguan pada sistem nerves. Sebanyak 16% wanita pernah didiagnosa menderita gangguan ini. Sejumlah kasus sulit diidentifikasi dan dokter kerap keliru dengan mendiagnosanya sebagai infeksi yang disebabkan jamur.

Untuk mengatasinya, mungkin dibutuhkan obat yang bisa mengontrol sensitivitas pada saraf. Namun pemakaiannya dibutuhkan resep dan pengawasan dokter. Selain itu, Anda juga disarankan melakukan terapi fisik. Produk-produk perawatan tubuh yang mengandung bahan kimia keras mungkin bisa membuat kondisi memburuk. Oleh karena itu, pilihlah pembersih Miss V yang tidak mengandung parfum dan sabun (hst/hst/ sumber dtik.com)

Heru menyontohkan, Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2010 sebesar 11 per 1.000 kelahiran, sementara target nasional 24 per 1.000 kelahiran. Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 98 per 100.000 kelahiran, sedang target nasional 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran. Untuk cakupan imunisasi balita telah mencapai 100 persen, sementara secara nasional pada tahun 2014 baru mentargetkan 90 persen. ”Keberhasilan ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka indeks pembangunan manusia atau IPM,” kata Bupati Heru, Rabu (13/7).

Untuk angka harapan hidup, lanjut Heru, mengalami peningkatan dari 69,6 di tahun 2008 menjadi 69,8 pada tahun 2009. Kemudian angka kematian ibu menurun dari 121,17 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 menjadi 98 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010. ”Keberhasilan pembangunan kesehatan di Purbalingga telah diakui oleh pemerintah pusat dengan diperolehnya penghargaan MDGs Award dari Menko Kesra bekerjasama dengan leadershippark Institut,” kata Heru.

Purbalingga juga masih diberi kepercayaan sebagai daerah percontohan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara nasional, dan telah dikunjungi setidaknya oleh 290 kabupaten/kota dan sejumlah lembaga pemerintah atau swasta lainnya untuk melakukan studi banding. ”Bahkan ada kabupaten/kota yang merujuk program kesehatan di Purbalingga untuk diterapkan di daerah mereka,” kata Heru.

Meski telah berhasil, namun Heru mengakui program kesehatan yang diterapkan belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh masyarakat. ”Masih ada kekurangan yang harus kami benahi, utamanya terkait pola hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat,” kata Heru. (BNC/tgr)

“Saat ini teknologi terus mengalami kemajuan pesat, termasuk dalam hal kontrasepsi hormonal. Pelatihan ini dimaksudkan agar tenaga dokter dan bidan mampu mengaplikasikan teknologi terkini dalam pemasangan kontrasepsi hormonal termasuk bagaimana cara mengatasi efek samping yang biasanya dikeluhkan pasien,” jelas Kepala Bidang KB yang juga Ketua Penyelenggara Pelatihan, Drs Hendroko Suroso.

Menurut Hendro, masing-masing angkatan mendapatkan teori selama 4 hari di tempat wisata atau warung makan, dan sehari untuk praktik di RS. Diharapkan setelah mengikuti rangkaian pelatihan ini, kata dia, dokter dan bidan mampu melakukan konseling dan penapisan klien untuk pelayanan KB, mampu mengaplikasikan kewaspadaan standar dan pencegahan infeksi dalam pelayanan KB dan mampu menjelaskan informasi penting dan melaksanakan Pelayanan KB baik penggunaan/ penghentian metode kontrasepsi yang sesuai standar.

Hendro menambahkan, pada pelatihan ini ada empat penyaji yang masing-masing berasal dari BKBPP Purbalingga, Balai Diklat KBN Banyumas, Bidan Delima Purbalingga dan Pusat Pelatihan Klinik Primer (P2KP). Kabupaten Purbalingga. Sedangkan untuk peserta pelatihan terdiri dari 3 dokter dan 9 bidan utusan RSUD Goeteng Tarunadibrata, serta 42 dokter dan 144 bidan utusan Dinas Kesehatan.

“Peserta yang tuntas mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh P2KS Provinsi Jateng disertai pemberian satuan kredit profesi oleh IDI untuk dokter dan IBI untuk bidan,” jelasnya.

Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi, kata dia, masing-masing peserta harus berhasil melayani calon akseptor KB sebanyak 10 IUD dan 10 implant. Ke-10 akseptor IUD dan Implant ini tidak harus dilakukan saat pelatihan. Sebanyak 2 akseptor untuk  IUD dan implant dilayani saat praktek pelatihan, sedangkan 8 akseptor IUD dan Implan setelah pelatihan (BNC/cie)

“Seperti para ibu yang menggunakan kontrasepsi suntik, seharusnya setelah 10 kali suntik, harus ganti kontrasepsi non hormonal kalau belum ingin punya anak lagi,” jelas Kepala Bidang KB DKBPP Drs Hendroko Suroso di sela-sela Penerimaan Tim Penilai Lomba PIK-R Tingkat Jateng di Pringgitan Rumah Bupati Purbalingga, Kamis (24/3).

Menurut Hendroko, kontrasepsi hormonal jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu lama tetap memberikan efek samping yang kurang baik bagi kesehatan, seperti penggunaan obat-obatan kimia lainnya. Karenanya, penggunaan kontrasepsi juga harus memperhatikan aturan penggunaannya.

“Petugas kesehatan seharusnya memberikan informasi secara lengkap tentang kontrasepsi sebelum memberikan tindakan kepada pasien. Namun karena kontrasepsi hormonal seperti suntik itu memberikan tambahan penghasilan, tidak kami pungkiri ada petugas kesehatan yang diam saja,”imbuhnya.

Pasangan usia subur juga diimbaunya untuk aktif menggali informasi tentang kontrasepsi sebanyak-banyaknya sebelum menentukan yang akan dipilihnya. Sejauh sesuai penggunaan, kontrasepsi yang beredar di Indonesia relatrif teruji tingkat keamanannya. Tanpa memperhatikan aturan penggunaannya, selain menimbulkan masalah kesehatan juga memperbesar peluang gagal dalam menunda kehamilan.

“Ada seorang ibu yang baru dipasang implant sore, malam harinya melakukan hubungan seks dengan suaminya. Akhirnya program KB-nya gagal. Karena hormon dalam implant belum bekerja sepenuhnya,” lengkapnya.

Tak hanya itu, kata dia, ada juga seorang bapak yang belum sempurna kesembuhan luka sisa MOP sudah melakukan hubungan seks. Sudah dapat diduga, bapak tersebutpun gagal melaksanakan program KB. Atau seorang ibu yang memasang IUD di luar masa haid dan lupa telah melakukan hubungan seks sebelumnya, tidak disadarinya janin dalam kandungannya membesar sementara IUD masih tertancap di mulut rahimnya. (BNC/cie)

”Dari jumlah penderita HIV/AIDS, sebanyak  93 persen mayoritas merupakan lelaki hidung belang yang sering melakukan aktivitas seks tidak sehat dengan PSK,” kata Kasi Pengendalian Penyakit Dinkes Provinsi Jawa Tengah, dr Puji Lestari, disela-sela sosialisasi HIV/AIDS di RSUD Saras Husada Purworejo, selasa (8/3).

Disebutkan Puji, dari total keseluruhan penderita HIV/AIDS, sekitar 32,56 % merupakan usia produktif, usia antara 29 hingga 35 tahun. Penyebab tertular penyakit ini, 74,98 % karena heterosex atau aktifitas seks yang tidak sehat.  ”Jika dilihat dari profesi pekerjaan, penderita HIV-AIDS di Provinsi Jawa Tengah mayoritas wiraswasta,” kata Puji sembari menambahkan pola penanganan HIV/AIDS telah diatur dalam Perda Nomor 5 tahun 2009 tentang Penanganan dan Rehabilitasi HIV/AIDS.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Purworejo, Suhar mengungkapkan, penderita HIV- AIDS di Purworejo mengalami peningkatan dua kali lipat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hingga bulan Februari 2011 jumlah pasien HIV-AIDS sudah ada tiga orang. “Pada 2010 penderita HIV-AIDS di Purworejo ada 15 orang,” kata Suhar yang juga Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Purworejo. (BNC/tgr)

Dalam kesempatan Pembukaan Diklat tersebut, Syamsudin secara berkelakar menyatakan sambutannya kali ini merupakan “Pesan Terakhir” sehingga sudah semestinya pesan tersebut harus diikuti oleh jajaran aparatur Pemkab. Menurutnya, di masa-masa sekarang kini sudah saatnya kita melakukan melakukan reformasi di tubuh birokrasi pemerintah. Reformasi yang dimaksud, katanya, adalah mengubah paradigma Pangreh Projo menjadi Pamong Projo. “Aparat harus siap melayani dan mengayomi masyarakat dengan cara merubah budaya kerja konvensional menjadi lebih profesional serta menata organisasi yang visioner, sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja” katanya.

Di dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pemerintah menyadari hal tesebut dengan terus berupaya untuk bisa melaksanakan praktek tata pemerintahan yang bersih dan baik atau Good and Clean Governance. “Salah satu paramaternya adalah hukum harus bisa menjadi panglima dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel” katanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk membekali aparatur dengan pengetahuan dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan aspek hukum yang diwadahi dalam kegiatan Diklat Teknis Advokasi Hukum yang diselenggarakan di Surya Yudha Sport Center dari tanggal 28 februari sampai dengan 3 Maret 2011. “Diklat teknis Advokasi Hukum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam kaitannya dengan masalah hukum” katanya.

Menurut Project Implementing Unit (PIU) Sustainabel Capacity Building for Decentralization (SCBD), Drs. Titho dari Bappeda, Program peningkatan kapasitas yang berkelanjutan untuk mendukung otonomi daerah di Kabupaten Banjarnegara telah menyusun 44 jenis diklat untuk para pejabat eselon maupun staf. Sampai dengan saat ini, lanjutnya, telah dilaksanakan 30 macam diklat dengan materi yang beraneka ragam. “Dengan demikian masih tersisa 14 Diklat yang belum terlaksana” urainya.

Sementara itu, untuk pengisi materi kegiatan Diklat Teknis Advokasi Hukum ini adalah dosen dan praktisi hukum dari Universitas Sultan Agung, STIKUBANG Semarang, Polres Banjarnegara, serta Kejaksaan Banjarnegara. “Diklat ini merupakan salah satu respon positif Pemkab untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance” katanya.

Melalui kegiatan ini, kata Titho, peserta diharapkan mampu dan menjelaskan pengertian Hukum Acara Perdata, Isi/tugas Hukum Acara Perdata, dan Obyek Hukum Perdata; Peserta mampu memahami dan menjelaskan sejarah terbentuknya HIR, sumber Hukum Acara Perdata dan asas-asas Hukum Acara Perdata; Peserta mampu memahami dan menjelaskan sejarah Peradilan Tata Usaha Negara; peserta mampu menjelaskan perbedaan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Perdata; dan peserta mampu memahami dan menjelaskan asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara.

“Melalui proses pembelajaran ini para peserta pelatihan diharapkan akan memiliki pengetahuan dan pada akhirnya mampu menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” katanya. (BNC/eko)

“Untuk menentukan pilihan teknologi sanitasi yang akan diterapkan, seluruh
kelurahan atau desa diklasifikasikan berdasarkan area urban, peri-urban dan
rural,” tambahnya. Penentuan klasifikasi ini, kata dia, didasarkan kepadatan
populasi sebagaimana acuan dari World Bank Policy Research Paper.
Untuk 22 desa/kelurahan di empat kecamatan yang menjadi wilayah penelitian,
hanya mencakup dua areal yakni area urban dan peri urban. Yang dimaksud area
urban bila kepadatan lebih dari 125 orang/ha seperti Purbalingga Kulon,
Purbalingga Lor, Kandanggampang dan Purbalingga Kidul. Sementara untuk area
peri-urban jika kepadatan berkisar antara 25-125 orang/ha, seperti Purbalingga
Wetan, Bancar, Penambongan, Kalikabong, Babakan, Karangsentul, Kembaran Kulon,
Wirasana, Kalikajar, Penaruban, Jatisaba, Kedungmenjangan, Mewek, Bojong,
Toyareja, Lamongan, Selabaya, dan Karangmanyar.

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
Terpisah, Kepala Bidang Fisik dna Prasarana Wilayah Bappeda Purbalingga
menambahkan Kabupaten Purbalingga masuk sebagai kabupaten yang kaan mengikuti
Program Memorandum Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Pelaksanaan program ini akan dimulai tahun 2011 setelah Strategi Sanitasu Kota
(SSK) disusun.

Salah satu bentuk program memorandum yang akan dilaksanakan yakni Program Urban
Sanitation and Rural Infrastructure (USRI). Dalam program ini, Purbalingga akan
mendapat bantuan terkait penanganan air limbah di 40 lokasi selama periode
2011-2014. (BNC/cie)

“Kalau kita harus melakukan tindakan medis seperti operasi, jangan memaksa kalau memang pasien tidak mau. Kita harus menghargai keputusan pasien, apapun itu. Kalau pasien tak rela dioperasi, dan ternyata operasi mengalami kegagalan, maka kita sebagai dokter tetap kalah di pengadilan,” ujarnya saat mengisi sambutan dalam Pelantingan Pengurus IDI Cabang Purbalingga (Jateng) di Owabong Cottage, Sabtu (4/12).

Bantuk juga meminta para dokter tak hanya memposisikan diri sebagai tenaga medis yang mengobati pasien. Lebih jauh, kata dia, seorang dokter juga harus memiliki jiwa sosial dan semangat pengabdian sekaligus sebagai agent of change, agent of developement dan agent of treatment.

“Tanggal 20 Mei itu bukan saja sebagai Hari Kebangkitan Nasional, tapi sejak tahun 2008 juga diabadikan sebagai Hari Bhakti Dokter. Karena, Budi Utomo sebagai lokomotif gerakan nasional digagas pertama kali oleh para dokter lulusan STOVIA,” jelasnya.

Menelusuri sejarah perjuangan para dokter pada masa 1928-an itu, kata dia,  seharusnya mampu menjadi pelajaran berharga bagi para dokter pada masa sekarang. Dokter selayaknya tidak hanya berorientasi komersial, tapi juga sosial. Bantuk berharap semua dokter bisa memahami UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi menyampaikan harapannya agar para dokter yang tergabung dalam IDI Cabang Purbalingga mampu bersinergi dengan Pemkab Purbalingga dalam upaya menyukseskan pembangunan di bidang kesehatan. Karena menurut Bupati Heru, kesehatan selalu prioritas utama dalam program pembangunan di Purbalingga.

”Seperti pelaksanaan JPKM, saya mohon para dokter mendukung dengan sepenuh hati. Karena ini amanat UUD 1945, terlebih kita akan menyongsong Universal Coverage 2014 yang mana seluruh penduduk di dunia harus memiliki asuransi kesehatan,” jelasnya.

Tuan Rumah Raker VII IDI Jateng

Pelantikan Pengurus IDI Cabang Purbalingga yang disaksikan Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi ini dirangkai dengan Rapat Kerja VII IDI Wilayah Jateng yang mana Purbalingga menjadi tuan rumahnya. Pelaksanaan Raker berlangsung dua hari, yakni Sabtu – Minggu 4-5 Desember 2010. Purbalingga ditunjuk menjadi tuan rumah karena IDI Cabang Purbalingga termasuk kelompok terbaik IDI Jateng.

”Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada pengurus IDI yang lalu. Saya berharap pengurus ini periode 2010-2013 yang terlantik hari ini, agar mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang telah diraih Purbalingga,” imbuh Bantuk.

Dalam kepengurusan yang baru, dr H Sri Wahyudi Wiryodiharjo menjadi Ketua IDI Cabang Purbalingga, didampingi dr Absul Salam sebagai wakilnya. Jabatan sekretaris diduduki dr Jusi Febrianto dan dr Hj Retno Srihaswati. Sementara untuk bendahara I dijabat dr Dewanto MKes didampingi Bendahara II dr Nur Sulistiyati, SpM. (BNC/t)