Kabar Banyumas » TEMATIK

252 Lembaga Pendidikan Purbalingga Terima Bantuan Rp 1,6 M

Banyumas1 — Mon, 21 May 2012 07:35:13 +0000

PURBALINGGA (BNC)– Sebanyak 252 lembaga yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Mitra Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) menerima Bantuan Keuangan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) senilai total Rp 1,68 Miliar. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo, Senin siang (21/5).

“Mohon bantuan ini untuk diserahkan tepat sasaran, baik penerimanya maupun peruntukannya,” himbau Bupati kepada perwakilan penerima bantuan.

Bupati mengibaratkan bantuan ini seperti titipan barang pecah belah, harus sampai ke penerima yang berhak secara utuh. Si penerima juga harus menggunakannya sesuai peruntukan, misal gelas tentu saja untuk minum bukan untuk kegunaan yang lain.

“Penggunaan uang dari pemerintah itu ada pertanggungjawabannya berupa SPJ. Jadi satu rupiahpun, harus sesuai penggunaannya,” tegasnya.

Data Dinas Pendidikan menyebutkan ada sebanyak 4.620 siswa dari 248 lembaga PAUD yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang bersumber dari APBN senilai total Rp 1,108 miliar. Selain itu, ada pula bantuan yang bersumber dari bantuan Gubernur berupa Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal untuk 10 lembaga senilai total Rp 250 juta.

Bantuan Gubernur lainnya berupa Bantuan Pengadaan Alat Peraga Edukatif untuk PAUD Non Formal senilai Rp 100 juta, bantuan alat bermain in door untuk 9 lembaga senilai total Rp 67,5 juta, alat bermain out door senilai Rp 70 juta, dan Rp 75 juta untuk bantuan pengembangan PKBM. Sementara bantuan yang bersumber dari DID untuk penyelenggaraan Kegiatan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini bernilai total Rp 10 juta yang diserahkan kepada Ketua Himpaudi Dedi Priyantoro (BNC/cie)

Minim syarat dukungan, 4 calon independen ditolak

Banyumas1 — Sat, 12 May 2012 14:05:40 +0000

CILACAP – Seperti diprediksi sebelumnya, calon independen akan sulit muncul dalam Pilkada Cilacap, yang akan diselenggarakan 119 hari lagi, yaitu pada 9 September 2012. Hal ini karena syarat dukungan yang cukup berat, harus mengumpulkan 64.398 pendukung dari minimal 13 kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Hingga Jum’at malam pukul 00.00 WIB (11/05) memang ada empat pasangan yang menyerahkan berkas dukungan ke KPU Cilacap, namun semuanya tertolak karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan tersebut.

Ke-4 calon pasangan yang datang ke KPU Cilacap adalah (urutan berdasarkan banyaknya dukungan berupa fotocopy KTP): (1) Pasangan Giyo Adi Sofyan dan Muchammad Cholic dengan menyerahkan 24.500 dukungan; (2) Muji Prihationo dan Asnawi Rachmat dengan 1.812 dukungan; (3) Haryadi dan Suwarsono 107 dukungan dan (4) Moer hartono Widodo dan Joko Tirtono 10 dukungan. Nama-nama yang sebelumnya diberitakan akan mencalonkan diri lewat jalur independen ternyata tidak menyerahkan dukungan.

Penyerahan syarat dukungan dilakukan pada ‘detik-detik terakhir’ yaitu pada Jum’at malam mulai sekitar pukul 22.00 hingga menjelang pukul 00.00 WIB. Jumlah syarat dukungan yang sangat kecil dari beberapa calon menimbulkan pertanyaan, karena dapat dikesankan hanya sebagai upaya ‘mencari sensasi’. Hanya Giyo dan Cholic yang kelihatan sudah mempersiapkan diri jauh hari, terbukti dengan dukungan yang mencapai 24.500, namun tetap belum memenuhi syarat. “Kalau sudah tahu tidak memenuhi syarat, kenapa harus repot-repot menyerahkan berkas”, kata Ahmad Muthohar (32), warga kelurahan Gumilir.

Dengan tidak adanya calon independen yang memenuhi syarat dukungan, maka dipastikan Pilkada Cilacap 2012 akan diikuti pasangan calon dari jalur partai politik. Di kabupaten terluas di Jawa Tengah ini, sejauh ini nama incumbent Tatto Suwarto Pamuji dan anggota DPRD Jateng Novita Wijayanti santer diberitakan sebagai calon kuat. Tatto melamar melalui Partai Golkar dan Novita melalui PDIP. (BNC/mut/puh)

Akankah muncul calon independen di Pilkada Cilacap?

Banyumas1 — Mon, 07 May 2012 14:34:13 +0000

ilustrasi

CILACAP (BNC) – Menjelang Pilkada Cilacap muncul nama-nama yang dikabarkan akan mencalonkan diri melalui jalur independen, yaitu Suparmo Salim, Mustangin Mulyana (yang mundur dari pencalonan sebagai Wakli Bupati melalui PDIP), Yahya Karomi mantan Manager Koperasi Jamu Aneka Sari dan Taufik Hidayat.

Namun apakah mereka bisa mengikuti jejak pasangan calon bupati-wakil bupati independen Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu, yang ikut dalam Pilkada yang digelar 23 Juli 2011? Atau akankah Budhi Sarwono-Kusumo Winahyu akan menjadi satu-satunya calon independen yang pernah ada dalam sejarah politik di Bralingmascakeb? Pertanyaan ini layak diajukan mengingat syarat dukungan minimal yang harus diperoleh untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon independen yang cukup berat.

KPU Kabupaten Cilacap dalam pengumuman Nomor 133/kpu-Kab-012.329382/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap tahun 2012, menyebutkan bakal pasangan perseorangan harus didukung minimal 64.398 jiwa penduduk yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan tersebar minimal di 13 kecamatan di Kabupaten Cilacap.

Jumlah dukungan tersebut setara 3 % dari total jumlah penduduk bukan jumlah pemilih. Total jumlah penduduk Cilacap sekarang ini sebanyak 2.146.593 jiwa.

Jumlah dukungan yang tersebar di 13 kecamatan dihitung berdasarkan aturan persebaran yang ada di 50 persen plus satu dari total kecamatan yang ada. Dari 24 kecamatan di Kabupaten Cilacap, maka persebaran dukungannya harus ada di 13 kecamatan.

Kilas balik

Dibukanya jalur independen dalam Pilkada, bermula ketika keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-V/2007 yang menyatakan adanya pelanggaran hak konstitusional terhadap individu ketika jalur menuju kekuasaan hanya melalui parpol. Menurut MK, pencalonan kepala daerah yang hanya menjadi dominasi parpol berdasar UU No 32/2004 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengabaikan hak konstitusional warga negara yang memenuhi syarat.

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Pasal 59 Ayat (2a) menentukan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan. Ayat 2b menentukan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan.

Kehadiran calon independen akan membuka wacana baru dan dianggap sebagai peluang untuk penyaluran aspirasi warga negara yang tidak terfasilitasi parpol. Secara tidak langsung, hal itu juga untuk menghindari hegemoni parpol dalam menentukan calon-calonnya untuk dimajukan dalam pilkada. Memang tidak bisa diyakini 100 persen bahwa calon independen ini akan terbebas dari politik uang (money politics). Tetapi setidaknya pada awal pencalonannya, para calon independen sudah terbebaskan oleh hegemoni parpol dan menghindari terjadinyamoney politics dalam memperoleh dukungan.

Sekedar mengingatkan, sesuai pasal 59 UU Pemda, terhadap calon perseorangan ini diberlakukan aturan dukungan kepada calon perseorangan sesuai jumlah penduduk di kabupaten/kota tsb. Jika kabupaten/kota berpenduduk 250 ribu maka harus mendapat dukungan dari minimal 6,5 % populasi. Kabupaten berpenduduk antara 250 ribu sampai 500 ribu harus didukung minimal 5 % populasi, dan yang berpenduduk antara 500 ribu sampai 1 juta jumlah dukungannya minimal 4 % populasi,dan kabupaten/kota yang berpenduduk lebih dari 1 juta seperti Kabupaten Cilacap maka calon perseorangan harus mendapat dukungan dari 3 % populasi.

KPU Cilacap membuka penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan mulai 7 sd 11 Mei 2012. Kita tunggu akankah muncul calon independen di Pilkada Cilacap. (BNC/ist)

Gubernur Bibit Waluyo resmikan Hotel Aston Purwokerto

Banyumas1 — Mon, 30 Apr 2012 14:39:44 +0000

Aston Imperium Purwokerto

PURWOKERTO (BNC) – Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo meresmikan operasional Hotel Aston Purwokerto, Senin siang (30/04), dalam acara bertajuk “The Grand Opening of Aston Imperium Purwokerto – Hotel & Convention Center”, di Kamandaka Room, Lt 2 hotel bintang 4 pertama di kota Purwokerto itu. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng.

Dalam sambutannya Gubernur Bibit Waluyo mengatakan Hotel Aston Purwokerto diharapakan dapat mendukung Visit Jateng 2013, dimana Jawa Tengah mengandalkan 4 destinasi wisata, yaitu Karimun Jawa, Sangiran, Borobudur dan Cilacap-Pangandaran. “Kita ingin wisatawan menikmati Jawa Tengah, belanja dan menginap ya di Jawa Tengah”, kata gubernur disambut tepuk tangan hadirin.

Gubernur yang dikenal melalui program Bali Desa Mbangun Desa itu juga meminta investor untuk tidak ragu masuk ke Jawa Tengah karena pemerintah telah membangun infra struktur yang mendukung investasi, seperti sarana transportasi berupa jalan tol Semarang Solo yang sebentar lagi selesai, rehabilitasi Bandara A Yani Semarang, pelabuhan Tanjung Emas, dan pembangunan berbagai PLTU. “Kita telah bekerja keras mewujudkan percepatan pembangunan Jawa Tengah” katanya.

Dari jajaran manajemen hadir Direktur PT Star Imperium Yuda Wijaya (selaku owner Hotel Aston) dan General Manager Aston Purwokerto Lies Yuwati. Hadir pula perwakilan Aston dari Jakarta yang memberikan sambutan mewakili Aston Management.

Hotel Aston Purwokerto merupakan hotel dalam jaringan Aston ke-4 di Jawa Tengah. Sebelumnya Aston telah berdiri di Semarang, Solo dan Jogjakarta. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Aston memiliki 46 hotel.

Menurut General Manager Aston Purwokerto Lies Yuwati, kehadiran Hotel Aston yang merupakan hotel bertaraf internasional menjadi kebanggaan bersama warga Jawa Tengah bagian selatan, khususnya masyarakat eks karesidenan Banyumas. Hotel ini menyediakan fasilitas hotel bintang 4 plus yang belum dimiliki hotel sejenis. Keramahan dan pelayanan dengan menonjolkan kearifan local menjadi ciri khas dalam melayani para tamu.

Hotel ini dengan tag “Hotel & Convention Center” juga bertujuan menjadi mitra bisnis untuk pertemuan skala regional, nasional, dan internasional. Hotel ini menyediakan ruangan untuk kegiatan seminar, meeting maupun pesta pernikahan. Tersedia 3 type room, yaitu Yudhistira dengan kapasitas 50 orang, Kresna yang memuat 100 orang, dan Kamandaka room yang bisa menampung 1.200 orang. (BNC/ist)

Perkuat Networking PTM Melalui RAKORPIM

Banyumas1 — Sun, 29 Apr 2012 12:46:51 +0000

BANYUMAS (BNC)-Rapat Koordinasi Pimpinan (RAKORPIM) dan workshop Pengelolaan Perguruan tinggi Muhammadiyah (PTM) se-wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang diadakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP MUhammadiyah) dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) dibuka hari ini, Jumat (27/4) dengan bertempat di aula Queen garden, Baturaden, Purwokerto.

Acara ini dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed, Ketua Majelis Dikti Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris Dikti, Drs. M. Safar Nasir, M. Si, Rektor UMP, Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M. H, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dr. Furqanul Aziez, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Adminstrasi Umum, Drs. Joko Purwanto, M. Si, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Anjar Nugroho, S. Ag., M. S. I, Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama, Ir. Regawa Bayu Pamungkas, M. T, jajaran Badan Pelaksana Harian (BPH), jajaran Kabiro dan peserta yang hampir mencapai 100 orang dari berbagai PTM di wilayah Jateng, DIY, Kalbar serta Kalteng.

Dalam sambutannya Rektor UMP Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, M. H mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, “Semoga melalui kegiatan ini kita semua bisa mendapatkan banyak hal yang dapat kita aplikasikan pada perguruan tinggi masing-masing, baik itu mengenai pengelolaan keuangan, borang, akreditasi ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan PTM ke arah yang lebih baik,” harapnya. Rektor menambahkan, pengelolaan PTM yang baik dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan nasional.

Ketua Majelis Dikti Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris Dikti, Drs. M. Safar Nasir, M. Si ikut memberikan sambutan, “Kami (Dikti Muhammadiyah) beserta tim hadir merupakan bentuk keseriusan kami dalam penyelenggaraan acara ini. Bapak Din Syamsudin mengatakan agar Dikti dapat terus melakukan inovasi-inovasi dalam lembaga pendidikan kita, maka dari itu pengelolaan PTM regional menjadi salah satu agenda kami untuk kemajuan amal usaha Muhammadiyah.”, katanya. Safar meyakinkan bahwa pertemuan yang sifatnya regional itu sangat baik, karena salah satu kekuatannya akan terletak pada networking. Harapannya, PTM yang sudah baik dapat saling berbagi pengalaman untuk PTM yang lain sehingga dapat menjadi satu kesatuan utuh amal usaha Muhammadiyah.

Di kesempatan terpisah, Ketua PP Muhammadiyah yang diwakili oleh Sekretaris PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’ti, M. Ed menuturkan keberadaan PTM Muhammadiyah di mata orang luar itu dinilai baik “Di beberapa pertemuan, seperti dengan Kementerian Agama, saya bertanya kenapa alokasi dana untuk Muhammadiyah itu kecil? Jawabnya, karena Muhammadiyah itu sudah maju dan tidak perlu disumbang lagi, yang perlu disumbang itu yang belum maju. Saya malah balik ditanya bagaimana Muhammadiyah bisa maju”, tuturnya. Mu’ti menjelaskan, kemajuan Muhammadiyah itu karena amal usaha Muhammadiyah dilandasi oleh 2 hal, pertama adalah konsep the right man in the right place, mengedepankan orang ahli di bidangnya, “Jangan sampai kita memilih dosen matematika yang latar belakang pendidikanyan filsafat, ya itu jelas tidak profesional”, contohnya. Kedua, manajemen yang sehat, artinya menerima setiap pekerjaan sebagai amanah. Dalam hal ini level iman di bangun untuk mendedikasikan diri, “Namun permasalahan disini tetap ada, contohnya, kita tidak pernah bisa tahu pasti orientasi yang mendasari seseorang bekerja di amal usaha Muhammadiyah”, jelasnya. Menurut Mu’ti ada 4 dimensi amal soleh yang harus ditekankan untuk mengatasinya, yaitu “Niat yang soleh (baik itu dosen atau karyawan), prosedur tata kelola yang betul, konsep manfaat dalam kehidupan sehari-hari demi kemaslahatan umat dan dimensi Islam yang baik, pembaharu”, imbuhnya.

Rakorpim dan Workshop ini akan berlangsung selama 2 hari dengan beberapa materi yang akan disajikan oleh 3 pembicara. Dr. Sabar Narimo, M.M.,Mp.d dan Prof. Dr. H. Thobroni akan menyajikan materi tentang “Pengantar Akreditasi” yang meliputi standar penilaian borang akreditasi, prinsip penyusunan standar penilaian borang akreditasi dan latihan penyusunan borang akreditasi. Banu witono SE. Akt, M.Si akan berbicara tentang “Sistem Informasi Akuntansi PTM”, ada beberapa aspek yang dibahas, yaitu anggaran berbasis kinerja dan sistem penganggaran PTM, prinsp mekanisme dalam penyusunan penganggaran PTM, latihan pembahasan sistem penganggaran PTM, sistem informasi akuntansi dan latihan pembahasan sistem informasi akuntansi (BNC/pra)

Dr. Furqanul Aziez, M. Pd : “Wisuda Ke 48 UMP, Merupakan Wisuda yang Istimewa”

Banyumas1 — Fri, 27 Apr 2012 11:43:43 +0000

PURWOKERTO (BNC)-Pada Sabtu (21/4), Kemegahan Auditorium Ukhuwah Islamiyah Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) terlihat sangat pretensius dengan dipadati oleh sejumlah wisudawan yang mengikuti wisuda ke 48 program Magister, Sarjana dan Diploma periode April 2012 UMP. Wisuda kali ini merupakan prosesi ke 35 dengan jumlah mahasiswa yang berhasil lulus sebanyak 972, terdiri dari program S2 sebanyak 37, program S1 sebanyak 928 dan Diploma III sebanyak 7 orang.

Prosesi akbar ini dihadiri oleh Ketua Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Pekalongan, Pimpinan dan anggota Badan Pelaksana Harian (BPH) UMP, Rektor UMP, Wakil Rektor UMP, Senat Universitas UMP, tamu undangan dan orang tua atau keluarga dari wisudawan/wisudawati.

Acara dimulai dengan Pembukaan rapat senat terbuka Wisuda ke-48 UMP oleh Ketua Senat yang juga Rektor UMP, Dr. H. Syamsuhadi Irsyad, MH, “Kami mengucapakan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kami mengiringi dengan doa semoga alumni sukses menyongsong masa depan dan dapat mengharumkan almamater kita”, ujarnya. Ditambahkan juga oleh rektor bahwa kemajuan infrastruktur UMP yang sedang berkembang, penambahan sarana prasarana yang menunjang kegiatan akademik itu seiring dengan cita-cita UMP “Untuk mencetak insan pendidikan yang unggul, modern dan Islami. UMP tumbuh dan besar untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan nasional”, tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan laporan Wakil Rektor I (Bidang Akademik), Dr. Furqanul Aziez, M. Pd, “Wisuda kali ini merupakan wisuda yang istimewa, karena untuk pertama kalinya UMP mewisuda program magister (S2) program studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia serta bertepatan pula dengan rangkaian kegiatan Milad ke-47 UMP”, jelasnya. Aziez juga memaparkan, 972 wisudawan di periode ini terdiri dari 782 orang berasal dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 10 orang dari Fakultas Agama Islam, 37 orang dari Fakultas Ekonomi, 41 orang dari Fakultas Teknik, 8 orang dari Fakultas Pertanian, 14 orang dari Fakultas Psikologi, 23 dari orang Fakultas Farmasi, 7 orang dari Fakultas Sastra, 3 orang dari Fakultas Hukum dan 11 orang dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Masih menurutnya, sampai dengan hari ini jumlah Magister, Sarjana, Ahli madya dan Ahli Muda yang telah dihasilkan oleh UMP sebanyak 19218 alumni dengan rincian Magister 37, Sarjana 12973, Diploma III 2630, Diploma II 1553, Akta Mengajar 1332, Profesi Apoteker 597 dan Profesi Ners 96 alumni.

Penyerahan penghargaan diberikan oleh Rektor UMP dengan didampingi oleh Wakil Rektor I bagi wisudawan terbaik. Untuk Program Magister, wisudawan terbaik diraih oleh Budi Handoyo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia masa studi 2 tahun dan IPK 3, 83 dengan predikat cum laude. Sedangkan 3 wisudawan terbaik jenjang Strata Satu (S1) terdiri dari Regi Willi Sartika, Fakultas Ilmu dan Ilmu Pendikan program studi Pendidikan Bahasa Inggris, IPK 3, 90 dengan masa studi 3 tahun 6 bulan, Diah Tri Utami, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, IPK 3, 87 dengan masa studi 3 tahun 6 bulan dan Marliana Rahayu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IPK 3, 83 dengan masa studi 3 tahun 6 bulan. Ketiganya meraih predikat cum laude.

Di kesempatan terpisah, Rektor UMP mengungkapkan “Semoga alumni UMP dapat menjadi contoh dimanapun dia berada (bekerja atau wirausaha), karena mereka bukan saja kader persyarikatan tetapi juga kader bangsa, karena umumnya mahasiswa kita merupakan mahasiswa yang dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja dan itu sudah kita persiapkan selama mereka menempuh pendidikan di sini,” harapnya. Rektor juga menerangkan, salah satu upaya untuk mencetak mahasiswa yang unggul, modern dan Islami adalah melalui standar minimal IPK mahasiswa UMP yang harus mencapai 2, 76. Disadari olehnya, meskipun IPK bukan satu-satunya aspek yang bisa menggambarkan kualitas mahasiswa, namun bagi mahasiswa yang ingin menempuh karir di dunia kerja, ada instansi, perusahaan atau lembaga yang meminta persyaratan akademik standar pelamar kerja dengan minimal IPK 2, 75. Mantan Wakil Ketua MA ini menyikapi hal ini dengan jeli, maka pada tahun 2008 menciptakan aturan mengenai standar minimal IPK yang harus ditempuh oleh mahasiswa UMP. “Peraihan IPK itu pun bukan merupakan sistem subjektifitas dosen saja tetapi merupakan upaya dan tekad dari mahasiswa itu sendiri. Ya, kita membentuk CDC (dalam hal ini adalah SAC) salah satu tujuannya adalah membantu mahasiswa mengatasi hambatan akademiknya yang sekaligus juga harus mampu mencetak prestasi mahasiswa itu melalui akademik,” jelasnya.

Senada dengan Rektor, Kepala Biro Humas dan Kerjasama, Soediro, S. H., LL. M, berpesan kepada para alumni “Kita bukan semata-mata menciptakan wisudawan saja, tetapi kita juga menciptakan mahasiswa yang siap bekerja dan mampu terserap lahan kerja. Jaga nama baik almamater, tunjukan bahwa para alumni ini merupakan sosok yang layak terjun ke masyarakat. Ingat juga, alumni ini adalah implementasi dari lulusan yang unggul, modern dan Islami,” tandasnya. (BNC/pra/hum

Peringati Hari Bumi, aktifis bersihkan Kali Banjaran dan Jalan Utama

Banyumas1 — Sun, 22 Apr 2012 10:52:05 +0000

Aksi Purwokerto Hijau di depan GOR Satria

PURWOKERTO (BNC) – Puluhan aktivis lingkungan dan pecinta alam di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menggelar sejumlah aksi memperingati Hari Bumi, pada 22 April 2012. Aktifis dari berbagai perguruan tinggi dan ormas kepemudaan melakukan aksi membersihkan Kali Banjaran, dengan memungut sampah yang mengganggu arus Kali yang melintasi kota Purwokerto itu.

Tidak tangguung-tanggung, sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar satu ton, yang kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel, selatan kota Purwokerto.

Aksi lain yang dilakukan adalah dengan membersihkan sampah di jalan-jalan utama kota Purwokerto. Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Fordik (Froum Dinamika Kepencitaalaman) Banyumas membersihkan sampah yang terserak di jalan Jenderal Sudirman dari depan Sri Ratu sampai alun-alun dan Jalan Ahmad Yani. Mereka yang mengambil srart di Sri Ratu dan STAIN kemudian bertemu di alun-alun Purwokerto dan bertemu dengan Bupat Mardjoko yang mengapresiasi kegiatan positif generasi muda itu.

Sementara itu di kompleks GOR Satria juga digelar aksi oleh puluhan pemuda / mahasiswa berupa orasi bertajuk “Aksi Purwokerto Hijau” mengusung tema ‘ubah polah urip sing ngruag lingkungan’. Dalam orasinya aktifis menghimbau pengunjung GOR untuk peduli kepada kelestaria bumi, salah satu caranya memulai dari diri sendiri dengan cara mengambil sampah yang ada di dekat mereka.

Aksi orasi diselingi dengan hiburan music berupa penampilan band yang membawakan lagu-lagu yang bernuansa kepedulian pada lingkungan.

Kompleks GOR yang pagi itu kotor, di mana banyak sampah sisa dari acara nonton bareng sepak bola Minggu malam berserakan di halaman parkir depan GOR, seharusnya menjadi contoh nyata aksi pembersihan sampah. (BNC/ist)

UMP kembali gelar konferensi internasional COTEFL

Banyumas1 — Fri, 06 Apr 2012 13:38:09 +0000

PURWOKERTO (BNC) – Fakultas Sastra Universitas Muhammadiyah Purwokerto (FS UMP), Jawa Tengah, untuk yang ke 4 kalinya akan menggelar konferensi internasional bertajuk “Conference on Teaching English as a Foreign Language” (COTEFL) pada tanggal 5-6 Mei 2012. Inti dari kegiatan ini adalah memupuk suasana kelimuan dan menjadikannya wadah penghubung antar pengajar Bahasa Inggeris dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Ketua panitia Khristianto S.S. M.Hum mengatakan, berdasarkan pengalaman tahun lalu, antusiasme peserta begitu tinggi, tidak hanya peserta dari dalam negeri, tetapi juga dari Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Iran dengan jumlah peserta selurunya mencapai 300 orang. Peserta meliputi guru, dosen, mahasiswa (S1, S2 dan S3) dan juga masyarakat umum yang menaruh perhatian besar pada pengajaran Bahasa Inggeris.

Tema konferensi tahun ini “Eastly Circling the Western Square: The Quest for a Best Sinergy of English in Local Culture” dengan menghadirkan pembicara utama Ass Prof Angela Scarino (University of South Australia), Prof Dr Zumbarlal N Patil (University of Hyderabad, India), dan Dr Michelle Kohler (University of South Australia). Selain pembicara utama, juga akan ikut sebagai penyaji para guru, dosen, mahasiswa dan pemerhati Bahasa Inggeris dari kalangan umum untuk saling berbagi pendapat, sharing dan presentasi hasil penelitian dari peserta konferensi.

Event internasional tahunan UMP, universitas swasta terbesar di Banyumas, ini akan diadakan di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP, Dukuhwaluh Purwokerto. Untuk menjadi parsitipan dalam acara ini dipungut kontribusi, mahasiswa Rp. 150 ribu, guru dan dosen Rp. 400 ribu. Bagi peminat dapat menghubungi panitia di 0281-636751, email cotefl.sastra.ump@gmail.com, website www.cotefl.ump.ac.id dengan CP Titik 081328833868, dan Khristianto 085643534723 (BNC/ist)

Mengenal lebih jauh e-KTP yang baru di-launching

Banyumas1 — Thu, 05 Apr 2012 00:46:08 +0000

rekam data

PURWOKERTO (BNC) – Dengan KTP elektronik (disingkat e-KTP), sistem perekaman sidik jari dan pencatatan data di kecamatan, termasuk yang sedang dilakukan di kecamatan yang ada di wilayah Banyumas, nanti akan terhubung secara online dengan database kependudukan milik kementerian yang berada di Kalibata, Jakarta sehingga data penduduk dari pencatatan itu akan selalu diperbarui secara realtime.

e-KTP memang merupakan cara jitu yang dilakukan pemerintah untuk membangun database kependudukan secara nasional. Dengan menggunakan sistim biometrik yang ada di dalamnya, maka setiap pemiliki e-KTP dapat terhubung kedalam satu database nasional, sehingga setiap penduduk hanya memerlukan 1 KTP saja. KTP elektronik menggunakan sistem biometrik atau sidik jari, sehinga setiap warga hanya membutuhkan satu KTP saja yang dapat dihubungkan dengan database nasional.

Proyek e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya.

Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal berikut: 1. Menghindari pajak 2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota 3. Mengamankan korupsi 4. Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris). Untuk mengatasi duplikasi tersebut sekaligus menciptakan kartu identitas multifungsi, digagaslah e-KTP yang menggunakan pengamanan berbasis biometrik.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu.

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut: 1. Identitas jati diri tunggal2. Tidak dapat dipalsukan3. Tidak dapat digandakan 4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Struktur e-KTP sendiri terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. Chip ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua layer teratas (dilihat dari depan). Chip ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak.

Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan layer, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya: 1. Hole punching, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan chip 2. Pick and pressure, yaitu menempatkan chip di kartu 3. Implanter, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai 4. spiral) 5. Printing,yaitu pencetakan kartu 6. Spot welding, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik 7. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman.

Sistem kependudukan melalui e-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik merupakan cara baru yang akan ditempuh oleh pemerintah untuk memberikan identitas kepada masyarakat. Nah, pada tahun 2012 mendatang sistem tersebut mulai diberlakukan.

Penyimpanan dua buah sidik jari telunjuk di dalam chip sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan Machine Readable Travel Documents ICAO 9303 serta EU Passport Specification 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. KTP elektronik sebagaimana KTP kertas memiliki masa berlaku 5 tahun.

KTP selalu dibawa dan digunakan oleh penduduk dalam kondisi dan cuaca yang beragam serta berbagai aktifitas seperti pertanian, perdagangan, perjalanan dan perkantoran dengan frekuensi penggunaan yang tinggi. Keadaan ini memerlukan ketahanan fisik kartu dan komponennya dalam penggunaan yang sering dan jangka waktu yang lama. Kartu kredit biasanya dibuat dari bahan polyvinyl chloride (PVC) karena diharapkan dapat digunakan selama tiga tahun. Tetapi masa berlaku KTP selama lima tahun memerlukan bahan yang lebih kuat yaitu polyester terephthalate (PET) yang memiliki ketahanan hingga sepuluh tahun. Chip dapat dipasang pada kartu dengan interface kontak atau nirkontak. Kartu elektronik dengan interface kontak telah banyak diluncurkan untuk keperluan kartu telpon, kartu kredit dan kartu kesehatan (APSCA 2007).

Kartu nirkontak mulai banyak digunakan untuk kebutuhan transportasi umum karena kemudahan dan kenyamanan penggunaan dengan cukup menempelkan kartu ke perangkat pembaca tanpa memasukkan kartu ke dalam slot perangkat pembaca. Kartu nirkontak tidak bergesekan langsung dengan perangkat pembaca yang dapat menyebabkan terkikisnya lapisan pelindung chip. Kartu nirkontak juga memiliki daya tahan tinggi karena terlindungi dari kontak langsung lingkungan seperti udara, air dan cairan lainnya. Ia juga terlindung dari karat karena kelembaban udara dan air khusunya di daerah tropis seperti di Indonesia. Oleh karena itu, kartu e-KTP menggunakan interface nirkontak.(BNC/Tempo Interaktif.com)

Mulai April Pemkab Banyumas uji coba 5 hari kerja

Banyumas1 — Sun, 01 Apr 2012 00:56:24 +0000

PURWOKERTO (BNC) – Bagi Anda yang biasa berurusan dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyumas pada hari Sabtu, maka mulai bulan April 2012 ini tidak bisa lagi, karena pemkab Banyumas memberlakukan 5 hari kerja. Penerapan 5 hari kerja ini masih uji coba dan diberlakukan di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan unit kerja di lingkungannya.

Uji coba 5 hari kerja didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penerapan Uji Coba Lima hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yakni 30 Maret 2012. Dengen demikian efektif mulai minggu pertama Arpil 2012 Pemkab tidak lagi bekerja di hari Sabtu, kecuali lembaga dan unit kerja tertentu yang diatur terpisah.

Perbup tersebut telah disosialisasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Banyumas kepada para kepala SKPD dan unit kerja di lingkungan Pemkab Banyumas pada Jumat (30/3). (BNC/hum)