Arifin ditangkap Minggu (18/7) petang sekitar pukul 18.30 usai melaksanakan sholat magrib di Masjid Al Huda tidak jauh dari rumah mertuanya.

Arifin bersama istrinya Na’im Murniati selama ini tinggal di Solo. Sesekali Arifin kembali ke Sragen mengantar istrinya. Warga sekitar rumah mertuanya tidak menyangka jika Arifin terlibat jaringan terorisme. Warga justru merasa kagum karena  Arifin sopan dan mau menyapa warga. Arifin juga sering menjadi imam sholat saat ikut berjamaah di masjid Al Huda.

Usai memimpin sholat jamaah, Arifin berniat pulang kerumah mertuanya. Namun baru beranjak keluar dari masjid, beberapa petugas Densus 88 yang berpakaian preman langsung menangkapnya. “Beberapa petugas yang membawa senjata laras panjang langsung menangkap Arifin dan membawanya ke dalam mobil,” kata Suyono, salah seorang warga Dukuh Ledok, Senin (19/7).

Warga yang melihat langsung penangkapan Arifin mengaku kaget dan tidak dapat berbuat apa-apa.

Mertua Arifin, Suparjo menuturkan, dirinya tidak tahu sama sekali sepak terjang menantunya terkait dugaan dengan jaringan teroris. Yang diketahuinya, Arifin tinggal di Solo dan bekerja sebagai pedagang di pasar. Suparjo mengaku kaget ketika ada Tim Densus yang datang dan menyerahkan surat penangkapan Arifin dengan  nomor : SP_Kap/61/VII/2010/densus tertanggal 17 Juli 2008. “Polisi datang kesini dengan tiga buah mobil dan lima sepeda motor,” kata Suparjo, Senin (19/7).

Sementara Na’im Murniati mengaku tidak tahu menahu soal keterlibatan suaminya dalam jaringan teroris. Selama ini Arifin tidak pernah pergi jauh atau hadir mengikuti jamaah pengajian tertentu. Sehari-hari Arifin bekerja sebagai pedagang serabutan. Usai berjualan, selalu kembali ke rumah. (BNC/tgr)

Dua calon wakil walikota yang hadir yakni Titiek Utami SSos ( pasangan dari H Budiyarto ) dan Dra Rahajeng Enny Rahayu SPd (pasangan dari Drs Koentjoro). Sedangkan  H Budiyarto, Drs Koentjoro dan pasangan Dr H S Budi Prasetyo SE MSi- Kholid Abidin ST (Sendhiko) tidak hadir tanpa alas an yang jelas.

Penetapan pasangan walikota terpilih ditandai dengan penandatangan berita acara KPU oleh Ketua KPU Dra Hj Eny Boedi Orbawati MSi didampingi tiga anggota. Yaitu Suharyono, Giyardi Suharyanto SH MKn dan Suyono Maolan. (BNC/tgr)

Kekompakan Ulfah Dwiyanti dan Farhan ternyata karena keduanya sama-sama menjadi duta perusahaan kacang kulit di Pati tersebut. Ulfah mengaku dirinya cukup bangga dipilih menjadi duta ’kacang’ sekaligus bangga dengan produk dalam negeri.

Menurutnya, produksi kacang kulit di Indonesia telah membuktikan bahwa Indonesia bisa menghasilkan produk yang bersaing di uar negeri. ”Produksi Indonesia ternyata bisa lebih baik dari luar negeri,” kata Ulfah.

Tak hanya itu, Ulfah juga mengaku statusnya sebagai duta membuatnya harus berupaya belajar dari orang-orang yang berhasil pengembangan produksi nasional. ”Kalau ingin berhasil harus fokus dan ulet, itu kunci suksesnya,” kata Ulfah Dwiyanti.

Dengan alasan fokus itulah Ulfa tidak mau berkomentar tentang masalah lain di luar posisinya sebagai duta perusahaan kacang kulit. Termasuk jika dia diminta berkomentar tentang status hukum tiga artis terkait peredaran rekaman video porno mirip Ariel, Luna, dan Cut Tari.

“Ulfah pesan kepada saya, dia tidak mau berkomentar kalau ditanya soal video porno. Dia pesan kalau tanya fokus masalah ini saja,” kata Farhan saat membuka jumpa pers usai mengikuti acara sepeda santai.

Sama seperti Ulfah, Farhan juga mengaku bangga menjadi duta perusahaan kacang di Pati. Menurutnya, sebagai duta sebuah perusahaan kacang kulit di Kabupaten Pati, dirinya harus mengetahui karakter masyarakat Pati.  Karena itu ia merelakan banyak waktunya untuk berinteraksi  lebih dekat dengan warga Pati. (BNC)

Ketua panitia penutupan muktamar, Haryadi Suyuti yang juga Wakil Walikota Yogyakarta menegaskan, acara penutupan saat ini bukan hanya bersifat tontotan tapi juga tuntunan yang tercermin dari hasil sidang-sidang komisi selama muktamar.

Wapres Boediono beserta isteri dan didampingi beberapa anggota kabinet pun secara cermat mengikuti seluruh rangkaian acara penutupan. Sportorium yang hanya mampu menampung 5.000 orang itu memaksa penggembira untuk rela menyaksikan acara tersebut melalui layar LCD yang dipasang di luar bangunan kombinasi gedung olahraga dan auditorium itu, yang memang sengaja dibangun menyongsong muktamar seabad Muhammadiyah.

Prof Dr Din Syamsuddin yang dipilih kembali menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengaku, merasa lega karena agenda proses pemilihan PP bisa berjalan baik. Semua bersepakat memberikan dukungan amanah kepadanya.
Namun, imbuhnya, mengemban amanah selalu berdimensi ganda. “Ada kebahagiaan, tentu. Tapi, karena amanat kepemimpinan itu anugerah dari Tuhan sekaligus kepercayaan orang banyak, suasana kebatinan saya, amanat ini sangat berat,” ujar Din.

Mengenai program kerja ke depan, Din berjanji, akan sepenuhnya tunduk dan menjalankan amanat berdasar keputusan muktamar. Kebijakan kepemimpinan di PP Muhammadiyah adalah kebijakan kolektif. Jadi, segala keputusan yang ditetapkan forum muktamar menjadi panduan dalam kepemimpinan periode mendatang.”Muhammadiyah ke depan akan tetap menjaga netralitas dan tidak akan berafiliasi dengan partai politik mana pun. Kita tidak akan memiliki hubungan dengan partai politik mana pun,” kata Din. (BNC/tgr)

“Sebenarnya lucu karena keanggotaan Muhammadiyah itu ada laki-laki dan perempuan. Tapi, tidak apa-apa. Kami para anggota Aisyiyah akan tetap berkiprah secara ikhlas sesuai potensi yang kami miliki,” ujar Ketua Umum PP Aisyiyah periode 2005-2010, Prof Dr Siti Chamamah Soeratno, di arena muktamar Aisyiyah, Rabu (7/7), menanggapi tidak diresponnya nota keberatan Aisyiyah terhadap Muhammadiyah.

Seperti diberitakan sebelumnya, PP Aisyiyah sempat melayangkan protes dengan nota keberatan kepada panitia pemilihan dan PP Muhamamdiyah karena dari 39 orang calon tetap anggota PP Muhamamdiyah 2010-2015 ketika itu tidak ada seorang pun wakil perempuan. Nota keberatan itu pun ditandatangani 33 pimpinan wilayah Aisyiyah.
Namun, hingga ketua dan sekretaris umum PP Muhammadiyah 2010-2015 terpilih secara definitif, kabar nota keberatan dari ‘ibu-ibu’ Muhammadiyah itu tak terdengar lagi. Meski sempat berembus isu akan ada penambahan jumlah anggota PP Muhammadiyah, namun kabar itu pun juga tak ada tindaklanjutnya.

“Saya kira, jumlah anggota PP Muhamamdiyah saat ini perlu ditambah. Tapi, bukan karena untuk mengakomodir perempuan maupun figur muda seperti diembuskan di arena muktamar. Penambahan, kalau pun dilakukan, lebih karena tantangan serta persoalan Muhamamdiyah di bad keduanya akan jauh lebih kompleks sehingga membutuhkan personil yang ekstra pula,” kata Sekum PP Muhammadiyah 2010-2015, Agung Danarta.

Begitu pula dalam sidang komisi, beberapa peserta sempat melontarkan keberatan jika muncul unsur perempuan di dalam PP Muhammadiyah. Mereka beralasan, perempuan Muhammadiyah sudah memiliki wadah Aisyiyah. Jadi, biarlah isteri tetap isteri dan suami tetap suami.

Prof Chamamah dengan enteng menanggapi hal itu. “Biarkan saja kalau masih ada warga Muhammadiyah yang memiliki sikap seperti itu. Tidak apa-apa, kami kaum perempuan akan tetap bekerja dan berkarya. Apa pun, landasan di Muhammadiyah itu amanah,” katanya.

Hanya saja, jika dulu perempuan Muhammadiyah akan diam, mengalah, menerima kenyataan apa adanya, sekarang tidak bisa lagi seperti itu. “Kami akan bunyi, teriak, terus bersuara hingga aspirasi tersampaikan dan terpenuhi. Kami akan menunjukkan kaum perempuan Muhammadiyah itu seorang yang intelek, militan, cerdas, seperti yang diteladankan Aisyiyah isteri Rasulullah,” tandas Chamamah.

Tekad lebih keras justru ditunjukkan Dra Siti Noordjannah Djohantini MM MSi. “Sebagai tindaklanjut nota keberatan itu, kami akan mendorong pimpinan wilayah Aisyiyah untuk juga mendesakkan persoalan itu ke pimpinan wilayah Muhamamdiyah masing-masing,” kata Siti. (BNC/tgr)

Termasuk Din Syamsuddin, delapan nama yang sebelumnya termasuk 13 anggota PP Muhamamdiyah 2005-2010 juga masih dipilih peserta muktamar. Namun, beberapa nama kondang tersingkir. Begitu pula beberapa nama yang disebut-sebut datang dari kalangan muda, tak mampu meraih suara yang cukup untuk masuk ke dalam 13 besar.

Pemilihan atau pemungutan suara untuk memenentukan 13 anggota PP Muhammadiyah periode lima tahun ke depan itu memang dilakukan Senin (5/7) sore. Tapi, penghitungan suara baru dimulai pukul 19.30 WIB dan baru berakhir Selasa (6/7) dini hari tadi sekitar pukul 01.00 WIB. Dari 2.222 total suara yang masuk, akhirnya hanya 2.186 suara yang dinyatakan sah.

Delapan nama pejabat lama PP Muhammadiyh yang masih dipercaya muktamirin, masing-masing secara berurutan Din Syamsuddin dengan 1.915 suara, Drs H Muhammad Muqaddas Lc MAg (1.650), Prof Drs H Abdul Malik Fadjar MSc (1.562), Drs H Ahmad Dahlan Rais MHum (1.508), Dr H Haedar Nashir MSi (1.482), Prof Dr H Yunahar Ilyas Lc MAg (1.431), Drs HM Goodwill Zubir (931), dan Prof Dr H Bambang Sudibyo (887).
Sedangkan lima nama lama yang terlempar dari pemilihan, masing-masing dr H Sudibyo Markus MBA, Prof Dr H Zamroni, dan Prof Dr H Fasich Apt. Sementara Drs HA Rosyad Sholeh dan HM Muchlas Abror sejak jauh hari memang menyatakan mengundurkan diri dan tak bersedia untuk dipilih kembali.

Dengan masih bercokolnya delapan nama lama, terdapat lima nama pendatang baru dalam PP Muhamammadiyah. Masing-masing Dr Med H Abdul Mu’ti yang berada di urutan tujuh dengan 1.322 suara, Dr H Agung Danarta MAg (8 – 1.034), Prof Dr H Syafiq A Mughni (9 – 952), Dr H Fattah Wibisono MA (10 – 942), dan Drs H Syukriyanto AR MHum (13 – 797).

Nama paling kontroversial, Ketua PP Tapak Suci Mayjen TNI (Purn) H Muchdi PR, harus tersingkir. Meski sebelumnya mantan Kepala Deputi V Bakin itu masuk dalam 39 bursa nama, tapi kemudian ia hanya memperoleh 267b suara dan berada pada urutan ke-34.

Tapi, ia tidak sendirian. Beberapa nama lama maupun tokoh muda yang diharapkan bisa masuk ke dalam jajaran elit Muhammadiyah itu pun harus tersingkir. Sebut saja, Yahya A Muhaimin, AM Fatwa, Abdul Munir Mulkhan, Chairil Anwar, Bahtiar Effendy, Umar Anggara Jenie, serta Amin Abdullah. (BNC/tgr)

Iwan mengaku tidak merasakan sakit pada lengan kanannya yang ditumbuhi kutil. Iwan hanya merasakan gatal-gatal. Penyakit Iwan kemudian. “Teman-teman tidak ada yang mengejek kondisi penyakit saya. Namun saya merasa malu ada benjolan-benjolan daging tumbuh berwarna merah kehitaman ini,” kata Iwan yang kelahiran 21 Juni 1996 dan masih bersekolah di MTs Rowo Seneng Temanggung.

Kepala Humas RS Elisabeth Semarang, Probowatie Tjondronegoro mengatakan, pasien Iwan ditangani oleh ahli kulit Prof Dr AG Soemantri. Jenis penyakit yang diderita Iwan belum bisa dipastikan karena menunggu hasil pemeriksaan darah untuk menentukan diagnosis. Namun sebelumnya, Iwan pernah didiagnosis menderita kanker pembuluh darah, tapi hasil tersebut merupakan pemeriksaan beberapa tahun yang lalu.

‘Tim dokter belum bisa menyimpulkan jenis penyakit yang diderita Iwan. Apakah kanker pembuluh darah ataukah menderita Human Papilloma Virus (HPV) seperti yang diderita Dede, manusia akar asal Bandung sekitar tahun 2007 silam,” katanya. (BNC/tgr)

Selain Pernong, tiga perwira lainnya yang masih ‘menganggur’ adalah mantan Kapolwil Pekalongan, Kombes Pol Fathurrahman, mantan Kapolwil Banyumas Kombes Pol Ghufron, dan mantan Kapolwil Kedu Kombes Pol Agus Sofyan Abadi.

“Di Jateng ada enam Polwil yang dilikuidasi, namun baru dua mantan Kapolwil yang telah memiliki pos baru. Mereka adalah mantan Kapolwil Surakarta Kombes  Erry Subagyo yang kini menjabat Wakapolda Sumatera Barat, dan mantan Kapolwil Pati Kombes  Bambang Sudarisman yang mendapat pos jabatan di jajaran Intelkam Mabes Polri,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes  Djoko Erwanto di Semarang, Jum’at (02/07).

Dikatakan Djoko, restrukturisasi Polwil/Polwiltabes sesuai Kep Kapolri No Pol : B/15/XII/2009 tentang Likuidasi Polwil dan Polwiltabes jajaran kepolisian RI. Keberadaan Polwil dan Polwiltabes semula dibentuk mengikuti sistem atau struktur pemerintahan karesidenan. “Namun kini bentuk karesidenan sudah tidak ada lagi. Praktis keberadaan Polwil/Polwiltabes harus diubah. Tidak ada lagi padanannya dengan struktur pemerintahan yang ada,” kata Djoko Erwanto. (BNC/tgr)

Diungkapkan Dian, pada tahun 2006, MA memutus 24.826 kasus. Kemudian tahun 2009, kasus yang diputus sebanyak 20.820. “Meski MA sudah mereformasi diri sejak tahun 2000, namun jumlah kasus yang ditangani masih terlalu banyak. Perlu kebijakan restrukturisasi yang ketat lagi di tubuh MA,” katanya.

Menurut Dian, masih ada kekeliruan pemikiran bahwa pengadilan di semua level sama. Penyelesaian sengketa mestinya dilakukan di pengadilan pertama. Pengadilan kedua fungsinya mereview, sedangkan kasasi atau MA fungsinya menjaga kesatuan tingkat hukum. Sementara fungsi MA adalah mengawasi efektivitas pengadilan di bawahnya.

Yang terjadi saat ini, lanjut Dian, justru MA membuka kran sebesar-besarnya untuk semua penyelesaian kasus. Hasilnya, hampir semua kasus naik ke tingkat kasasi. MA kebanjiran perkara dan sulit menghasilkan putusan yang berkualitas. “Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) seharusnya dibatasi. Tidak semua kasus bisa dinaikkan ke tingkat kasasi. Hanya bila ada novum baru, kasus dapat naik ke MA. Melalui cara ini, kasus yang ditangani MA tidak terlalu banyak,” ujarnya. (BNC/tgr)

Penjaga warnet, Veronika mengungkapkan, dalam dua pekan terakhir ada beberapa orang pelanggan baru yang datang ke warnetnya. Veronika menduga, mereka mahasiswa baru di Unwida Klaten. “Mereka sering datang ke warnet saya. Saya sempat ngobrol dengan mereka. Namun anehnya, setiap menggunakan warnet, mereka memilih bilik nomor tujuh. Dari bilik itu, lokasinya memang sangat mudah untuk melihat rumah Mulyono,” kata Veronika, Kamis (24/06).

Namun, Veronika tidak menyangka jika mereka adalah anggota Tim Densus 88. Saat penggerebekan terjadi, Veronika menjadi kaget karena pelanggan warnetnya itu ikut berjaga mengamankan lokasi. “Sejak penggerebekan kemarin, saya belum melihat orang tersebut datang lagi ke warnet saya. Barangkali ikut ikut sibuk mengamankan orang yang telah ditangkap. Saya juga kesulitan menghubungi nomor handphone yang sempat  diberikannya,”kata Veronika.(BNC/tgr)