PURBALINGGA (BNC)– Sebanyak 252 lembaga yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Mitra Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (Himpaudi) menerima Bantuan Keuangan Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) senilai total Rp 1,68 Miliar. Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko MSi di Pendopo Dipokusumo, Senin siang (21/5).

“Mohon bantuan ini untuk diserahkan tepat sasaran, baik penerimanya maupun peruntukannya,” himbau Bupati kepada perwakilan penerima bantuan.

Bupati mengibaratkan bantuan ini seperti titipan barang pecah belah, harus sampai ke penerima yang berhak secara utuh. Si penerima juga harus menggunakannya sesuai peruntukan, misal gelas tentu saja untuk minum bukan untuk kegunaan yang lain.

“Penggunaan uang dari pemerintah itu ada pertanggungjawabannya berupa SPJ. Jadi satu rupiahpun, harus sesuai penggunaannya,” tegasnya.

Data Dinas Pendidikan menyebutkan ada sebanyak 4.620 siswa dari 248 lembaga PAUD yang menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD yang bersumber dari APBN senilai total Rp 1,108 miliar. Selain itu, ada pula bantuan yang bersumber dari bantuan Gubernur berupa Bantuan Pengembangan Sarana Prasarana PAUD Formal untuk 10 lembaga senilai total Rp 250 juta.

Bantuan Gubernur lainnya berupa Bantuan Pengadaan Alat Peraga Edukatif untuk PAUD Non Formal senilai Rp 100 juta, bantuan alat bermain in door untuk 9 lembaga senilai total Rp 67,5 juta, alat bermain out door senilai Rp 70 juta, dan Rp 75 juta untuk bantuan pengembangan PKBM. Sementara bantuan yang bersumber dari DID untuk penyelenggaraan Kegiatan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini bernilai total Rp 10 juta yang diserahkan kepada Ketua Himpaudi Dedi Priyantoro (BNC/cie)

Demo yang akan dikawal ratusan aparat kepolisian dan TNI ini dipusatkan di alun alun kota Purbalingga. Tuntutan merak sama, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Karena dampak kenaikan tersebut akan sangat terasa bagi rakyat, khusunya rakyat kecil.

Hingga pukul 10.00 siang tadi massa sudah mulai berdatangan di laun alun. Aparat Polisi ditempatkan di sejumlah titik lokasi ntuk mengamankan demo tersebut (BNC/ tgr)

DIJAGA PASCA KEJADIAN: Petugas Polisi dan TNI masih terlihat berjaga di depan toko emas Nur 4 (foto/prs/BNC)

PURBALINGGA (BNC) Enam perampok menggasak  dua toko emas di Kejobong, yakni toko emas Adil dan Nur 2, Selasa (20/03) sekitar pukul 16.00. Toko emas yang menjadi sasaran perampokan adalah toko emas Adil milik Muhammad Ali (40) warga Bukateja, Purbalingga dan toko emas Nur 2 milik Gatot (40) warga Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Purbalingga. Lokasi dua toko emas ini saling berhadapan, berjarak sekitar 15 meter, di belah oleh jalan raya jurusan Kejobong-Rembang, Purbalingga.

Perampokan ini tak diduga aparat karena lokasi toko emas berada jauh dari kota. Jarak wilayah Kejobong ke kota Purbalingga sekitar 28 kilometer. Selain itu, jalan lari perampok hanya ada tiga yakni ke arah Kabupaten Banjarnegara melalaui perempatan Bedagas Pengadegan, ke arah kota Purbalingga melalui Kecamatan Bukateja atau Kaligondang dan ke arah Banjarnegara melalui Desa Timbang kejobong.

Keterangan yang dihimpun BNC di lokasi menyebutkan, toko emas Adil dan Nur pada hari pasaran Selasa dan Sabtu cukup terbilang ramai. Pemilik toko mas Nur2 masih kerabat Wakil Bupati Purbalingga Sukento Ridho Marhaendrianto, sementara toko mas Adil milik Yusuf Rojabi (48), pengusaha toko emas di Kroya, Cilacap. Yusuf Rojabi yang kemarin langsung menuju ke Kejobong menceritakan, pada tahun 2008 lalu, sebuah toko emas miliknya di depan Pasar Nusawungu Kroya, juga jadi sasaran perampok.

Di kompleks itu ada juga beberapa toko emas lainnya, yakni toko emas Gajah yang cukup besar. Namun entah mengapa, justru  yang dirampok dua toko emas yang berukuran sedang.

IDENTIFIKASI: Polisi melakukan identifikasi di toko emas Adil (foto:prs/BNC)

Kemarin petang, Wakil Bupati Purbalingga Sukento menengok  toko Mas Nur 2 yang dirampok. “Saya sangat prihatin dengan kasus perampokan ini. INI pekerjaan buat kita semua, khususnya aparat keamanan, agar lebih meningkatkan kewaspadaan, tak hanya di kota namun juga di daerah pinggiran,” ujarnya singkat.

Polisi menyebutkan kasus perampokan dengan sasaran toko emas pernah terjadi di Purbalingga, sekitar bulan Maret tahun 2010.  Ketika itu pelaku yang berjumlah empat orang dengan mengendarai sepeda motor merampok Toko Mas Samiaji di Jalan Jenderal Soedirman 47. Kawanan perampok yang beraksi menjelang toko tutup menggasak perhiasan emas yang ada di etalase toko. Kini polisi masih memburu ke enam pelaku tersebut (tyo/BNC)

 Secara sederhana, bila kita mengacu kata pemberdayaan (empowering) selama ini adalah sebuah proses untuk menguatkan serta mendayagunakan agar apa yang sebelumnya tidak berdaya menjadi berdaya. Berdaya dapat bersifat individual maupun juga bersifat tatanan sosial kemasyarakatan. Dapat pula disebut sebagai kemandirian, membangun potensi yang dimilikinya, mengidentifikasi masalah serta sanggup menemukan problem solving-nya sendiri yang mungkin berasal dari dalam diri maupun yang ada di luar diri. Kalau meminjam kata Bung Karno adalah “Berdikari”. Suatu manifesto yang berarti “berdiri di kaki sendiri”. Yaitu suatu kesanggupan dan juga etos untuk dapat menggerakkan, membangkitkan semangat juang untuk maju secara kolektif dan “gagah” dalam menghadapi masalah. Masalah bisa macam-macam, bisa masalah pribadi ataupun masalah sosial yang peta persoalannya mungkin juga adalah kombinasi dari keduanya.  Bisa datang dari internal masyarakat namun juga ada yang dari faktor-faktor eksternal di luar masyarakat.

Term pemberdayaan, menjadi populer ketika dalam sebuah survei dan penelitian ilmiah yang di dasarkan pada Human Development Index (HDI) menampilkan bahwa index manusia Indonesia rata-rata masih tergolong menengah di antara negara-negara lain di dunia. Masih jauh di bawah negara-negara maju di eropa dan Amerika. Namun sedikit lebih baik di atas negara-negara Afrika yang hanya memilki lautan gurun pasir saja. Bandingkan dengan Indonesia, yang memiliki sumber daya yang melimpah ruah namun masih saja miskin. Bahkan masih kalah dengan negara serumpun Malaysia dan ironisnya kalah juga dengan negara “kecamatan” Singapura.

Dari itulah, di tarik benang merah penyebab masalahnya. Dan salah satu yang menjadi faktor (katanya) adalah ketidakberdayaan masyarakat Indonesia yang mencakup ketidakberdayaan ekonomi, sosial dan politik. 30 Tahun di bawah rezim yang represif, membuat masyarakat Indonesia, gagal dalam menghadapi arus modernisasi yang datang menyerbu bagai air bah bergulung-gulung. Rakyat Indonesia, tidak benar-benar bisa memahami, mengetahui keunggulan sumber daya lokal maupun potensi yang luar biasa ini. Untuk itulah maka, diperlukan pendobrak kejumudan cara berpikir masyarakat untuk membawa masyarakat indonesia menjadi kondisi masyarakat yang berdaya.

Maka disebarlah, orang-orang pilihan. Mempunyai kualifikasi dan pengalaman dalam hal pemberdayaan masyarakat. Strateg ulung yang mampu mengakomodir semua pihak, mampu di terima di semua tingkatan dan golongan serta selalu aktif mencurahkan energi, fikiran untuk masyarakat, sanggup menjadi pelayan masyarakat. Mempunyai ketrampilan teknis dan pengetahuan yang dapat di berikan untuk kemajuan masyarakat. Bahkan kalau perlu pantang makan bila rakyat belum makan. Tidak akan bisa tidur nyenyak bila masyarakat belum memperoleh hak-haknya. Pokoknya segala yang memenuhi arasy otaknya adalah tentang masyarakat. Mereka menyandang amanah selayaknya wali atau nabi utusan Tuhan yang bertugas membawa manusia dari jaman jahiliyah atau kebodohan menuju jaman “kepintaran”. Sehingga idealnya seorang pemberdaya masyarakat adalah seorang yang memang benar-benar berdaya dan sanggup mengatasi segala ketidakberdayaan. Karena tidak logis apabila seorang yang tidak berdaya akan sanggup mengatasi ketidakberdayaan di luar dirinya. ”Ngurus awake dewe wae gak iso kok meh ngurus wong liyo”.

Pemberdaya masyarakat menyandang amanah yang sangat berat. Diserang dari bawah dan ditekan dari atas. Kondisi masyarakat yang masih mualaf dalam hal demokrasi, merupakan tantangan yang tidak ringan. Cerita tentang seorang fasilitator yang di intervensi, di ancam baik secara verbal maupun fisik, sudah merupakan makanan sehari-hari yang harus dihadapi.  Seorang pemberdaya masyarakat sesuai dengan yang telah di amanahkan oleh MDGs (Milenium Development Goals) harus dapat mengurangi kemiskinan di wilayah tugasnya masing-masing. Meskipun agak sedikit kurang masuk akal, bagaimana mungkin hanya dengan pemberian bantuan 1 milyar s.d 3 milyar, dapat langsung mengubah masyarakat menjadi berdaya. Lha wong yang tiap tahun diberi dana bantuan saja belum tentu masyarakatnya tiba-tiba menjadi sejahtera. Namun karena itu sudah merupakan tugas dan tanggung jawabnya, pemberdaya masyarakat mau tidak mau tetap harus sanggup dan siap dalam melaksanakan tugas mulia ini.

Mungkin karena dirasa sebagai seorang yang harus multi talented, agent culture of change, pendekar mumpuni yang sanggup menguasai segala bidang, maka seorang pemberdaya merasa kelelahan. Capek. Melihat realita yang di jumpai di lapangan ternyata njomplang dan seringkali malah bertabrakan dengan teori-teori pemberdayaan baku. Belakangan baru di ketahui bahwa tidak semudah dan segampang yang tercantum dalam buku teknis dan pedoman. Teori pemberdayaan terkadang dirasa tidak relevan lagi di hadang keruwetan kondisi masyarakat.

Banyak faktor seperti faktor struktural, kultural, birokratis serta  faktor-faktor yang tidak akan terlacak oleh ilmu-ilmu sosial karena memang akan sangat sulit di identifikasi. Namun jelas, bahwa permasalahan yang menghadang akan sangat complicated. Anda akan mendapati 10 persen yang dilaporkan dan di umumkan dan menyimpan 90 persen hal-hal yang tabu untuk di ungkapkan kepada publik.

Dalam situasi seperti itu yang berlangsung selama bertahun-tahun, membuat nilai pemberdayaan mengalami distorsi dan reduksi. Nilai pemberdayaan bukan lagi menjadi nilai yang kualitatif, namun sudah bergeser menjadi nilai normatif saja. Sudah tidak peduli lagi apakah berpihak kepada masyarakat miskin atau tidak, tidak perduli apakah kualitas proses pengambilan keputusan merupakan representasi demokrasi atau tidak, karena yang terpenting adalah di atas kertas kerja saja yang penuh dengan data manipulatif. Dan puncaknya adalah kita sanggup menyelenggarakan sebuah musyawarah besar yang ternyata merupakan sandiwara serta rekayasa belaka.

Kondisi ini sangat ironis, karena sebagai pemberdaya kita sendiri malah tidak berdaya. Tidak berdaya menghadapi tekanan,  beban tahapan program, laporan yang absurd sehingga menyebabkan ruh moral dan etika pemberdaya terselip di tengah-tengah himpitan kegiatan. Kita di hadapkan dengan pilihan simalakama, bekerja dengan nilai dan etika namun progres akan mengalami keterlambatan ataukah bekerja di atas meja yang semuanya dapat di olah dan dibuat tanpa kita melihat kondisi sejati masyarakat namun keuntungannya adalah akan meningkatkan citra diri kita kepada program. Keterlambatan laporan akan membuat anda terancam, dan atasan akan menganggap anda tidak becus bekerja secara profesional. Sedangkan indikator evaluasi kinerja juga tidak mampu menyentuh aspek yang murni karena disana sini karena berbias dengan subjektivitas.

Di tengah keruwetan tersebut,  pemberdaya menjadi oleng dan mengapung-apung di tengah gelombang tahapan program kegiatan. Semuanya harus di kerjakan, dilaksanakan, diselesaikan dan di laporkan. Tidak hanya tuntutan atasan namun juga keadaan masyarakat yang menuntut pendampingan. Belum selesai satu sudah muncul tugas dan beban yang lain. Belum lagi di tambah permasalahan di dalam tubuh internal yang juga harus di selesaikan dan juga tetap di laporkan. Para pelaku pemberdayaan, menjadi malah sibuk berkutat, berdiskusi, berdebat, sampai melupakan esensi pemberdayaan itu sendiri. Kita seolah-olah harus mampu apa saja, siap kapan saja, dan tidak boleh mengeluh.

Sehingga bukanlah hal yang aneh, apabila di balik (katanya) kesuksesan program namun di belakang layar, kita sering mendengar celotehan bernada minor.

“Kalau suatu pekerjaan dikerjakan, maka pekerjaan itu akan sedikit-demi sedikit terselesaikan. Namun bila disini, semakin suatu pekerjaan itu dikerjakan, bukan malah  selesai namun malah akan tambah semakin banyak pekerjaan….” Kata pelaku di tingkat desa.

Bahkan terkadang kita sering mendengar anekdot : “Kalo seperti ini bukan pemberdayaan namun lebih tepat diperdayai. Karena bukan semakin kita berdaya namun malah semakin bingung karena kebijakan sering tidak konsisten dan kurang relevan dengan kondisi di lapangan.”

“Kita bekerja kepada antek Kumpeni yang tidak punya hati nurani. ” Kata seseorang. “ Tidak boleh melakukan sedikit kesalahan apapun. Karena satu kesalahan yang kita lakukan akan membumihanguskan seluruh kinerja yang telah kita hasilkan.”

“Tidak sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, hak-hak kita diperkosa…” Tambah seseorang pemberdaya yang sudah senior.

“Kita disuruh mengentaskan kemiskinan tapi tidak di beri reward  dan jaminan keamanan hari tua. Bila program ini berhasil kita sendiri malah akan menjadi miskin, menjadi pengangguran karena kita terkena PHK.”

Bermacam-macam lagi uneg-unegnya yang masalahnya menggumpal dari dalam mereka masing-masing yang bersumber dari kekesalan dan pressure beban pekerjaan  yang tidak dimengerti harus di salurkan ke arah mana amarah tersebut. Karena toh bila terpaksanya dikembalikan lagi juga banyak yang tidak berani nyali. Karena perjanjian kontraknya jelas. Silahkan angkat kaki bila tidak berminat disini.

Dari satu sisi saja sudah dapat kita identifikasi ketidakberdayaan dalam diri kita. Alih-alih memberdayakan masyarakat,  memberdayakan diri kita sendiri saja masih tanda tanya besar. Terlihat dari banyaknya hal yang ternyata tidak sanggup kita selesaikan sehingga menjadi kebuntuan.

Tantangannya adalah apakah kita akan terus berkeluh kesah, terhadap pekerjaan kita yang semakin memperlihatkan ketidakberdayaan kita. Ataukah kita memulai menata kembali nilai pemberdayaan untuk dapat diterapkan kepada masyarakat yang tidak melanggar mekanisme kebijakan namun dapat diterima dengan hati dan bukan hanya administrasi. Setidaknya mari kita memulai dari kita sendiri. ***

N. Gilang Prayoga

Praktisi Pemberdayaan- Tinggal di Purbalingga

Purbalingga,BNC – SMP Negeri  1 Padamara, Purbalingga (Jateng) sebagai sekolah yang mengembangkan basis kesenian, semakin mengokohkan diri sebagai sekolah seni.Berbagai prestasi di bidang kesenian sudah diraih oleh sekolah ini. Terakhir, dalam lomba karawitan antar SMP/MTs se-Kabupaten Purbalingga yang digelar di Taman Kota Usman Janatin Purbalingga, Sabtu (25/02/2012), sekolah ini mampu menggondol juara 1.Sebab itu, sekolah ini berhak memboyong piala bergilir Bupati Purbalingga, piala tetap dan uang pembinaan.

“Ada kepuasaan dan kebanggan tersendiri bisa meraih juara 1 lomba karawitan ini. Ini menunjukkan, di tengah derasnya arus budaya dan seni modern, namun siswa-siswi SMPN 1 Padamara masih peduli dengan seni tradisional karawitan,” ujar Kepala Sekolah SMPN 1 Padamara, Heru Prayitno S.Pd.

Atas prestasi itu, Heru bertekad akan mengembangkan seni karawitan lebih optimal. Bahkan pihaknya berniat dalam waktu dekat akan membeli seperangkat gamelan, di mana setiap siswa SMPN 1 Padamara diharapkan dapat memainkan gamelan.

“Lomba ini semakin menyadarkan para kepala sekolah dan stake holder bidang pendidikan, betapa pentingnya melestarikan seni karawitan yang adilihung. Banyak juga kepala skeolah SMP/MTs yang akhirnya berniat membeli gamelan sebagai bagian dari pembelajaran di sekolah,” ujar Heru Prayitno.

Lomba karawitan di Taman Usman Janatin  itu sendiri berlangsung meriah. Lomba ini diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Purbalingga.

Seperti dikatakan Ketua Dewan Pendidikan Purbalingga, Soedino SE, sudah lama sekali lomba karawitan seperti ini digelar di wilayah Eks Karesidenan Banyumas, termasuk di Purbalingga. Padahal dulu, kata Soedino, sekitar tahun 1970-an hingga 1980 an sering digelar lomba karawitan.

“Untuk nguri-nguri seni karawitan, akhirnya kami berusaha kembali membangkitkan lewat lomba semacam ini. Ini lomba pertama yang kami gelar. Ke depan, akan kami agendakan setahun sekali diadakan lomba karawitan, baik tingkat SD/MI, SMP/MTs maupun SMA/SMK/MA,” ujar Soedino yang didampingi ketua panitia, SBJ Utomo.

Dalam lomba karawitan yang disaksikan ratusan penonton, baik pelajar, guru maupun masyarakat umum itu, setiap sekolah menampilkan tiga tembang yang diiringi grup karawitan. Yakni membawakan Ladrang Ambangun Laras Pelog Pathet 6, Ketawang Mijil Palupi Laras Slendro Pathet  Manyuro, dan Lancaran Program Diknas Laras Slendro Pathet Manyuro.

Menurut SBJ Utomo, kriteria yang dinilai dalam lomba itu, meliputi leres (kesesuaian notasi), garap yang menyangkut kreativitas dalam penggarapan, rempeg (kekompakan laras atau keharmonisan nada), dan penyajian yang menyangkut mimik, etika dan penjiwaan.

Dewan juri yang terdiri dari praktisi seni karawitan yang sudah berpengalaman, seperti Sukoco (pensiunan Pemkab Purbalingga), Eko dari pengajar SMKN 3 Banyumas (dulu SMKI Sendang Mas), dan Ahmadi selaku seniman karawitan handal yang juga anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), berhasil menetapkan para juara. Juara selengkapnya, yakni juara 1, SMPN 1 Padamara, disusul juara 2 SMPN 2 Kaligondang, dan juara 3 SMPN 3 Bobotsari. Kemudian juara harapan  1 SMPN 3 Purbalingga, harapan 2 SMPN 1 Purbalingga, harapan 3 SMPN 2 Purbalingga, harapan 4 SMPN Karangmoncol, dan harapan 5 SMPN 2 Bukateja. (BNC/tgr)

PURBALINGGA, BNC – Posisi profesi guru sangat penting dan strategis dalam mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berbudaya. Karenanya, para guru diminta terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pendidikan bermutu bagi anak didiknya.

“Guru harus hidup. Dan untuk bisa hidup, guru harus profesional, sejahtera dan terlindungi,” ungkap Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Taruno SH di sela-sela pembukaan Konferensi Kerja (Konker) PGRI Kabupaten Purbalingga tahun ke-3 masa bhakti XX, di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jum’at (24/2).

Konkerkab dibuka oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko Msi dan dihadiri Wabup Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM, Wakil Ketua DPRD Drs Mugo Waluyo serta unsur Muspida lainnya. Peserta Konkerkab adalah anggota PGRI dari 20 cabang khusus dan cabang teritorial. Pelaksanaan konferensi  dipusatkan di Gedung PGRI, usai acara pembukaan di Pendopo Dipokusumo.

Diungkapkan Taruno, guru yang profesional adalah guru yang menguasai materi pembelajaran, menguasai metode, berahlak mulia, mau melaksanakan kewajiban dan memiliki sertifikat pendidik. Kesejahteraan guru, lanjutnya, terus diperjuangkan adanya penghasilan guru diatas standar kebutuhan hidup dan fasilitas tambahan penghasilan penunjang untuk meningkatkan mutu guru. Dia menuturkan, agar guru terlindungi dalam melaksanakan tugasnya, PGRI telah melakukan Mou perlindungan guru dengan Kepolisian RI.

“Saya minta hal tersebut dijadikan sandaran dalam menyusun program kerja PGRI Purbalingga. Termasuk menyangkut visi PGRI yakni menjadi organisasi yang kuat bermartabat dan misi PGRI yang meliputi misi perjuangan, profesi dan kesejahteraan,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi meminta anggota PGRI ikut berpartisipasi mewujudkan keinginan Pemkab menjadikan tahun 2012 memperoleh opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”. Tahun ini, lanjut Bupati, Pemkab bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hampir separoh dari total APBD Kabupaten Purbalingga yakni mencapai hampir Rp 600 miliar. Jumlah anggaran itu belum termasuk anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.

“Dibutuhkan menejemen pengelolaan keuangan yang lebih baik dari tingkat dinas, UPT bahkan sampai ditingkat sekolah. Termasuk menejemen pengelolaan asetnya,” tandas Bupati.

Diakui Bupati, pengelolaan aset di tingkat sekolah menjadi rumit karena terdapat penambahan aset selain dari pemerintah. Yakni penambahan aset yang berasal dari swadaya dan masyarakat. “Meski tidak dibeli dari dana pemerintah, namun kalau sudah diberikan kepada sekolah maka harus dicatat sebagai aset pemkab,” tambahnya.

Di bagian lain, Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga Iskhak SPd MPd menuturkan, konkerkab dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan program organisasi tahun 2011. Selain itu, untuk menyusun dan menetapkan program organisasi tahun 2012. Termasuk menentukan sikap, pendirian dan strategi organisasi dalam menyikapi perkembangan situasi di berbagai bidang.

“Nanti juga akan ditetapkan pernyataan sikap organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan perkembangan situasi terkini,” katanya.

Saat ini, PGRI Purbalingga memiliki kekuatan anggota mencapai 7.447 orang. Terdiri dari anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) 6.878 orang ditambah anggota baru mencapai 569 orang.

Dari jumlah itu, lanjut Iskak, jumlah anggota bersertivikasi mencapai 3.875 orang atau baru 44,9 % dari 8.628 guru. Dia merinci, pada 2010 jumlah anggota sertivikasi 2.455 orang, kemudian 2011 bertambah 779 orang dan tahun 2012 sejumlah 641 orang.

“Saya berharap 44,9 persen guru yang telah memiliki kompetensi memadai mampu menjadi pionir dalam meningkatkan mutu pendidikan di Purbalingga,” harapnya.

Selain itu, dirinya juga menyadari masih ada 763 tenaga honorer guru yang perlu mendapat perhatian pemkab sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tenaga honorer yang ada, terdiri dari honorer yang masuk kategori K1 sebanyak 293 orang dan kategori K2 sejumlah 470 orang. (BNC/tgr/Hr)

”Prioritas tetap persuasif, karena itu hingga sekarang terjalin hubungan baik antara satpol dengan pedagang,” kata Plt Sekda Purbalingga Imam Subijakto, S.Sos, M.Si disela-sela acara senam bersama dalam rangkaian HUT ke-62 Satpol PP di halaman Pendopo Dipokusumo, Jum’at (24/2).

Imam Subijakto yang didampingi Kepala satpol PP Drs Satya Giri Podo mengemukakan, tugas Satpol PP adalah membantu kepala daerah menegakkan peraturan daerah (Perda), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, juga harus melakukan penertiban non yustisial. Penertiban non yustisial ini berupa penindakan kepada warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melanggar Perda, mengganggu ketertiban umum, penyidikan hingga tindakan administratif.

”Dengan tugas dan wewenang seperti itu, terkadang dalam realitanya potensi berbenturan rawan terjadi. Namun, sejatinya pendekatan yang dilakukan Satpol PP dilapangan jauh lebih sabar ketimbang institusi lain. Sebelum melakukan tindakan, kita lakukan pendekatan persuasif berupa teguran sebanyak tiga kali. Kalau itu tetap dilanggar, barulah tindakan penertiban dilakukan,” katanya.

Satya Giri Podo menambahkan, dalam peringatan HUT Satpol tahun ini, digelar sejumlah kegiatan antara lain penanaman 600 pohon berbagai jenis antara lain mahoni, jambon dan sonokeling di sekitar stadion Goentur darjono. Penanaman ini dengan melibatkan sekitar 100 pedagang kaki lima. ”Kegiatan lainnya yakni aksi donor darah dan Penegakan Perda khususnya untuk disiplin PNS,” kata Satya Giri Podo. (BNC/Tgr)

Mahasiswa KKN Unsoed Pamerkan kerupuk berbahan pewarna tekstil.

PURBALINGGA,BNC – Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi mengatakan permasalahan penggunaan pewarna tekstil oleh para perajin krupuk di Desa Senon dan Pegandekan Kemangkon sangat dilematis. Karenanya, Pemkab terus melakukan pembinaan baik kepada konsumen bekerja sama dengan ibu-ibu Tim Penggerak PKK dan produsen perajin krupuk.

“Kita tidak mungkin serta merta menutup produsen karena itu sumber mata pencaharian mereka. Jika mereka langsung menggunakan pewarna yang direkomendasikan apalagi pewarna alami, mereka harus menaikkan harga dan nanti dia akan kesulitan menjualnya, takut tidak laku dan nanti menjadi permasalahan lagi. Makanya kita pelan-pelan, melakukan pembinaan,” jelasnya di sela-sela Kegiatan Pelepasan Mahasiswa KKN – Posdaya Unsoed di Gedung Sarwa Guna, Rabu (22/2).

Menurut Bupati, penggunaan pewarna tekstil hampir dilakukan di semua usaha kecil menengah di Kabupaten Purbalingga. Menindak tegas produsennya, jelas tidak bijaksana karena dapat semakin menambah jumlah pengangguran, kemiskinan dan dampak dari ini bisa menimbulkan gangguan sosial dan kriminalitas.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Dinperindagkop) Purbalingga Drs Agus Winarno MSi menegaskan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Purbalingga pernah menurunkan tim untuk menguji kandungan pewarna yang digunakan para perajin krupuk di Desa Senon. Hasilnya, pewarna yang digunakan 100% pewarna tekstil Rhodamine B yang sangat berbahaya bagi kesehatan.

“Pembinaan kita lakukan kepada dua sasaran, yaitu produsen dan konsumen. Untuk konsumen, kita kerja sama dengan ibu-ibu PKK mensosialisasikan bahaya pewarna tekstil pada makanan. Nah, untuk produsen, kita rutin melakukan pembinaan kesana. Kita sampaikan, kalau mereka mau mengganti pewarna itu dengan yang lebih aman, kami akan bantu pemasarannya,” paparnya.

Menurut Agus, pihaknya bersama ibu-ibu Tim Penggerak PKK berusaha meningkatkan kehati-hatian dan sikap kritis para ibu di berbagai pelosok desa terhadap komposisi makanan yang akan dikonsumsi keluarganya. Diharapkan, jika setiap konsumen bersikap kritis tentang komposisi bahan makanan terutama untuk pewarnanya, secara otomatis produsen akan mengikuti permintaan pasar.

Dalam Bazzar KKN Posdaya Unsoed di tempat yang sama, Bupati juga menegur mahasiswa yang memamerkan kerupuk sebagai hasil produksi asal Desa Senon dan Pegandekan. Bupati meminta mahasiswa ikut mensosialisasikan bahayanya pewarna tekstil untuk campuran makanan.

“Lihat itu batik saja yang dipakainya di badan, pakai pewarna alami. Ini kerupuk yang dimakan, masa menggunakan pewarna tekstil. Kalau dimakan kita, itu bisa berbahaya bagi kesehatan, seperti menyebabkan penyakit ginjal, kanker hati, dan penyakit lainnya,” tegurnya.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, mahasiswa KKN sebagai mitra pemerintah sebisa mungkin turut menyukseskan program pemerintah, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan pewarna tekstil untuk campuran bahan makanan. Selama ini, mahasiswa KKN dinilai berhasil memberikan motivasi dan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih berdaya dan mandiri. (BNC/tgr)

Bupati Heru menegaskan hal tersebut saat menerima perwakilan Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Cabang Purbalingga di ruang rapat bupati, Rabu (22/2) sore. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Iskak, S.Pd, M.Pd. Sementara Bupati didampingi Wakil Bupati Drs Sukento Ridho Marhaendrianto, MM, Plt Sekda Imam Subijakto, S.Sos, M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, C Sumarni, Kepala Bappreda Ir Setiyadi, M.Si, Inpektur Inspektorat Yanuar Abidin, SH dan sejumlah pejabat lainnya.

Diakui Bupati, untuk pengangkatan tenaga honorer tentunya berkaitan dengan penganggaran untuk gaji. Tidak mungkin mengangkat guru honorer menjadi CPNS, tanpa ada alokasi anggaran untuk gaji. ”Kami berharap, kebijakan pemerintah pusat yang akan mengangkat tenaga honorer yang memenuhi syarat juga diikuti dengan penambahan anggaran. Jika ada petunjuk agar daerah menutup dana dulu, maka Pemkab juga akan berusaha menggunakan dana yang ada,” kata Bupati Heru Sudjatmoko.

Dikatakan Bupati Heru, jika mengacu pada hasil penyampaian aspirasi para guru honorer di Jakarta Senin (20/2), tenaga honorer yang masuk kategori K-1 akan diangkat mulai Maret 2012 hingga akhir 2012, maka Pemkab harus menyediakan anggaran untuk gaji. Sementara, APBD 2012 sudah berjalan. ”Kami tentunya berharap, dalam APBD Perubahan 2012  ada penambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk penggajian tenaga honorer yang diangkat CPNS tahun ini,” ujarnya.

Tenaga honorer yang terdata di Pemkab Purbalingga sebanyak 479 orang yang terinci 239 orang masuk kategori K-1 dan sisanya sebanyak 240 masuk kategori K-2.  Ketika mendata tenaga honorer masuk kategori-1 atau kategori 2, diakui bupati, harus meyakinkan ke pemerintah pusat. Karena ada tenaga honorer yang kategorinya unik. Misalnya honorer di Puskesmas, meski gajinya tidak tercantum dalam APBD/APBN, tetapi secara tidak langsung mereka dibayarkan juga dari dana APBD. Dana APBD yang dimaksud disini, merupakan pemasukan dari puskesmas yang dikembalikan kembali ke puskesmas setelah disetorkan ke kas daerah.

”Jika dahulu, 85 persen pendapatan puskesmas dikembalikan lagi ke puskesmas yang bersangkutan, sebagian dananya dipergunakan untuk membayar tenaga honorer tersebut,” kata Bupati Heru.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Heru menyatakan, dapat menghargai perjuangan para guru honorer yang memperjuangkan nasibnya di depan istana negara dengan cara yang sopan. ”Kebetulan ketika bertugas di Jakarta, saya sempat melihat aksi penyampaian aspirasi tersebut. Saya jadi teringat punya baju PGRI di rumah, jika membawa mungkin saya ikut bergabung,” ujarnya.

Sementara itu, ketua FTHSNI Cabang Purbalingga Andri Supriyanto, S.Pd mengungkapkan, pihaknya berharap Bupati Purbalingga segera menindaklanjuti dengan bijaksana apabila Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan honorer menjadi CPNS telah disahkan oleh Presiden. ”Diantara para tenaga honorer, ada yang sudah mengabdi hingga 23 tahun. Terus terang pak bupati, jika harus bersaing dengan lulusan yang muda dalam seleksi CPNS, kami pasti kalah. Sementara usia kami juga sudah tidak bisa memenuhi syarat jika melalui jalur seleksi CPNS. Oleh karenanya, kami meminta Bapak Bupati untuk memperjuangkan semua honorer terakomodir menjadi CPNS,”  pinta Andri Supriyanto. (BNC/tgr)