Jelang Pilkada Banyumas: ASN Harus Jaga Netralitas

ASN harus jaga netralitas dalam Pilkada

BanyumasNews.com, PURWOKERTO –  Menjelang Pilkada 2018, Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pegawai Negeri Sipil (PNS) diingatkan untuk menjaga netraliatas dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Hal itu disampaikan Sekda Banyumas Wahyu Budi Saptono saat membacakan sambutan Bupati pada Apel Kesadaran Korpri Rabu (17/01/2018) di Halaman Pendopo Sipanji, yang diikuti oleh ratusan ASN dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan dan Badan Keuangan Daerah

“Dalam menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas tanggal 27 Juni 2018, saya menghimbau segenap Anggota Korpri Kabupaten Banyumas untuk bersikap netral. Netralitas Korpri sangat diperlukan demi terwujudnya iklim sejuk dan kondusif jajaran birokrasi pemerintahan, dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat desa/kelurahan,” katanya.

Sekda menambahkan paradigma baru Korpri yaitu profesional, netral, dan sejahtera, harus terus mendorong anggota Korpri untuk selalu profesional dalam bekerja melalui pemberian pengabdian, karya dan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan pada sisi yang lain, secara bertahap berupaya meningkatkan kesejahteraannya.

“Saudara-saudara harus tetap fokus dan bekerja secara profesional, serta menjaga monoloyalitas hanya kepada bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, jaga persatuan dan kesatuan, persaudaraan, kebersamaan, dan jiwa korps,” tambahnya.

Yang harus dikuatkan menurut Sekda adalah persaudaraan dan harmoni di Bumi Banyumas tetap terjaga. Hal ini juga selaras dengan pesan Bapak Presiden Joko Widodo selaku Ketua Penasehat Nasional Korpri pada Peringatan HUT ke–46 Korpri tahun 2017, bahwa korpri harus mampu menjaga netralitas organisasi, menempatkan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi, organisasi dan golongan.

“Setiap anggota Korpri terus memperbaiki diri, meninggalkan cara-cara rutin, dan memperkuat semangat debirokratisasi. Jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menciptakan terobosan layanan publik yang sfektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Seperti diketahui PNS tidak boleh berpolitik sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS. Larangan ini dipertegas pada dalam UU Nomor 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara serta UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang disiplin PNS untuk tidak boleh berpolitik. (BNC / Pars)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*