Ancaman boikot pajak makin marak, di Purworejo Kades ancam boikot PBB

Acaman aksi boikot membayar pajak setelah terungkapnya kasus mafia pajak yang diungkapkan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji dan tertangkapnya Gayus Tambunan ternyata terus meluas. Sebagian orang menyatakan keprihatian dengan ikut bergabung dalam Facebook ”Gerakan 1.000.000 Rakyat Boikot Bayar Pajak”. Kini facebooker grup itu telah beranggotakan lebih dari 2.000 anggota.

Ada pula grup ”Gerakan 1.000.000 Facebooker Dukung Boikot Bayar Pajak untuk Keadilan” yang anggotanya bahkan telah mencapai di atas 40 ribu. Grup ini digagas oleh Alexander A Spinoza, dan di gambar profilnya terpampang sebuah tulisan yang menantang:  Pajak = kemewahan pejabat?

Sementara itu, di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,  beredar kabar adanya ancaman pemboikotan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh para kepala desa (Kades).  Namun ancaman boikot ini tidak terkait langsung dengan kasus markus Gayus Tumbunan, namun disebabkan kekecewaan akibat molornya penerbitan Undang-undang tentang Desa dab RUU Pembangunan Desa.

RUU Desa dan RUU Pembangunan Pedesaan antara lain menuntut alokasi minimal 10% dari APBN dalam bentuk block grant, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 atau 10 tahun,  biaya Pilkades ditanggung 100% oleh APBD kabupaten,  batasan masa jabatan perangkat desa sampai dengan usia 60 s/d 65 tahun, penetapan dana purnabhakti bagi kepala desa dan perangkat desa apabila purna tugas, dan asuransi kesehatan kematian bagi kepala desa, perangkat desa dan keluarga.

Namun demikian, kasus Gayus Tambunan semakin memperbesar ancaman mereka. Seorang staf di Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan selain alasan molornya penetapan RUU yang akan meningkatkan kesejahteraan pamong desa itu, juga dipicu oleh kasus markus pajak Gayus.

“Ya bagaimana pun, itu secara tidak langsung menambah semangat para kades untuk mengancam boikot“ katanya Jum’at (02/04) via sms.

Tentu ancaman itu, kalau tidak diantisipasi dengan tindakan kongkrit dari penegak hukum akan semakin meluas. Dan kalau warga negara memboikot bayar pajak, apa kata dunia ? (BNC/ist/rin)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.