Bupati Jasri: Jangan Anggap Enteng Rakor Kepegawaian

BANJARNEGARA – Rapat Koordinasi dalam rangka mensikronkan pelaksanaan peraturan kepegawaian, bertempat di Pendopo Dipayudha Adigraha, Rabu siang (31/03) dibuka oleh Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT. Hadir pada acara tersebut 250 PNS dari beragam golongan dan kepangkatan yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) se Kabupaten Banjarnegara. “Rakor kepegawaian ini penting dalam rangka koordinasi dan sosialisasi peraturan kepegawaian” kata Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT di sambutan pembukaan acara.

Pemahaman akan peraturan ini, lanjut Bupati, penting untuk diketahui dan dicermati mengingat masih banyak kasus kepegawaian yang terjadi di lingkungan PNS berkaitan dengan pelanggaran atas peraturan yang ada. Diantaranya yang menonjol dan paling banyak adalah kasus menikah lagi. Sehingga Ia meminta maaf bila terpaksa harus memberhentikan pegawai. “Biasanya kalau sudah keterlaluan dan sudah tidak bisa dinasehati lagi” katanya.

Bupati mengingatkan kepada hadirin, bahwa keberadaan seorang PNS itu diatur oleh beragam aturan yang menyangkut disiplin kepegawaian, disiplin administrasi dan juga disiplin anggaran. Ia minta kepada para pegawai untuk patuh dan taat pada peraturan yang ada. Apalagi sekarang ini pengawasan kepegawaian dilaksanakan bertingkat dan dari beberapa lembaga. “Regulasi di masa sekarang ini terlihat makin kencang ditegakkan. Hukum tegas menindak siapa saja yang terbukti bersalah. Hati-hati….” katanya.

Akan tetapi sebagai PNS kita juga mempunyai hak untuk memperoleh kesejahteraan sesuai pangkat, golongan dan beban tanggung jawabnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai PNS seseorang mempunyai hak yang melekat untuk memperoleh gaji, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, cuti, tali asih, taspen, taperum, askes dan satya lencana karya satya.

Sementara itu, di tempat yang sama Drs,. Fahrudin Slamet Susiadi, MM menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakor ini juga dimaksudkan sebagai forum komunikasi serta konsultasi beragam hal yang berkaitan dengan perkembangan peraturan kepegawaian. Keynote speaker Bupati Banjarnegara Drs. Ir. Djasri, MM, MT dengan materi pembinaan dan peningkatan kesejaterhaan PNS. Materi tentang manajemen kepegawaian dibawakan oleh Drs. Slamet Wiyono, Kabid Bintek Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional I Yogyakarta. “Usai pemaparan kedua pemateri akan dilaksanakan tanya jawab” katanya.

Kondisi Kepegawaian

Di dalam laporan pelaksanaan yang dibacakan oleh Sekretaris BKD, Fahrudin menyatakan bahwa sampai tahun 2010 ini jumlah PNS yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah 11.130 orang. Terbanyak Tenaga Guru sebesar 6.039 orang, Tenaga lainnya 4.696 orang, dan Tenaga Kesehatan sebesar 401 orang.

Jumlah pegawai tersebut masih ditambah dengan tenaga honorer yang tidak memenuhi ketentuan PP No. 48 tahun 2005 sejumlah 331 orang dan tenaga Wiyata Bhakti yang di luar Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejumlah 2.943 orang. “Jumlah itu tidak termasuk guru-guru sekolah swasta atau yayasan, TK Pertiwi atau PGRI dan sebagainya” katanya.

Berkaitan dengan pengadaan CPNS, pada tahun 2009 Kabupaten Banjarnegara mendapat jatah formasi 434, terdiri dari formasi umum 201, honorer 207, dan Sekdes 26 orang. Dari jumlah 434 tersebut tenaga honorer selesai 100% per pebruari 2010, formasi umum selesai 100% per Maret 2010. ”Sedangkan untuk formasi Sekdes, 24 orang telah mendapat persetujuan dan sisanya dalam proses BKN” katanya.

Untuk PNS yang pensiun sampai dengan tahun 209 sejumlah 365 orang pegawai. Sedangkan berkaitan penindakan kasus disiplin PNS selama tahun 209 dari jumlah 17 kasus yang diadukan, terselesaikan 14 kasus. “Untuk semester I tahun 2010 sampai dengan bulan Maret sudah ada 5 kasus yang masuk” ungkapnya. (BNC/eko)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.