Petani Sering Dipermainkan Tengkulak, Korporasi Petani Bisa Jadi Solusi

Ditulis 28 Nov 2017 - 10:16 oleh Banyumas1

BanyumasNews.com, PURBALINGGA – Kesejahteraan petani yang belum baik menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga. Jalur distribusi pangan yang begitu panjang membuat petani hanya menjadi produsen tanpa profit yang baik. Petani sering kali “dipermainkan” oleh pihak yang mengambil keuntungan dari jalur distribusi yang begitu panjang. Sebagai contoh oleh para tengkulak skala besar.

Hal tersebut disampiakan oleh Komisaris BUMR Sukabumi, Ir. Luwarso pada saat sosialisasi pendirian Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) di Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, Senin (27/11/2017). Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Purablingg, Tasdi dan diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) rumpun ekonomi.

“Masalah utama mengapa petani Indonesia sulit berkembang karena adanya gap waktu yang begitu panjang dari hulu ke hilir, sehingga yang bisa menikmati keuntungan lebih banyak adalah pemodal,” kata Luwarso.

Gap waktu distribusi akan terpangkas, menurut Luwarso, jika pemangku kebijakan bisa mengajak petani lebih berkiprah dan mengenalkan sistem korporasi bagi petani. Maksudnya petani diajak memiliki saham atas produksi mereka sendiri dan korporasi tersebut mampu mempromosikan hasil produksi petani dengan metode e-commerce agar tidak ketinggalan zaman dan distribusi barang bisa lebih cepat sampai ke tangan konsumen.

“Selama ini harga banyak dimainkan oleh tengkulak. Petani dipaksa untuk menjual hasil pertanian jauh dari standard dengan alasan untuk menutup biaya distribusi. Padahal sampai kepada konsumen harga sudah melambung begitu tinggi,” ungkap Luwarso.

Luwarso mengatakan untuk mewujudkan pendirian BUMR pangan di Purbalingga membutuhkan modal Rp 250 miliar yang akan dialokasikan ke beberapa pos. Seperti dana pinjaman biaya produksi petani, pengadaan lahan dan alat-alat pertanian, serta membangun informasi pertanian dalam bentuk aplikasi i-pangan.

Menurut Luwarso, petani tidak akan dibebani biaya bunga untuk mengembalikan modal produksi. Namun Pemkab Purbalingga yang akan dibebani biaya administrasi sebesar 3% yang diambilkan dari biaya Rp 250 miliar rupiah tersebut. Tentu dengan pinjaman lunak dan mudah ini petani akan merasa terbantu seperti yang sudah diaplikasikan di Sukabumi.

Sedangkan Bupati Purbalingga sangat mengapresiasi adanya pendidirian BUMR Pangan karena di Purbalingga mempunyai potensi lahan sawah seluas 28,68 persen dari total luas wilayah Purbalingga atau sebasar 21.075,8 hektar. Potensi tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Purbalingga sangat potensial menjadi lumbung pangan dunia karena semua komoditas pangan bisa ditanam di Purbalingga. Tetapi kesejahteraan petani kita masih tertinggal dan membutuhkan kebijakan strategis,” kata Tasdi.

Bupati Tasdi berkeinginan mengadopsi model korporasi petani yang telah diterapkan di Sukabumi. Model korporasi tersebut diharapkan dapat memajukan petani dalam sisi kesejahteraan. untuk itu diperlukan akselarasi pembangunan disektor pertanian.

“Besok seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait pada bidang ekonomi harus mendampingi saya meninjau dan mensurvey tempat yang akan kita jadikan korporasi petani. Semua harus cepat,” pungkas Tasdi. (BNC/LL/DL/PI-2)

Tentang Penulis

Leave A Response