Raperda Pengendalian Miras Didukung Bupati

BanyumasNews.com, PUBRALINGGA  – Bupati Purbalingga, H. Tasdi, SH, MM tidak menyetujui satu raperda prakarsa DPRD pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga. Namun mendukung empat Raperda lain, salah satunya Raperda larangan dan pengendalian minuman beralkohol (miras).

Bupati berpendapat Raperda tentang sistem perencanaan, pembangunan, dan penganggaran terpadu tidak perlu dibahas lebih lanjut karena telah diatur oleh pemerintah pusat. “Sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 dan tidak ada amanat kepada pemerintah daerah untuk menyusun raperda tersebut,” katanya dalam Pendapat Bupati terhadap 5 Raperda Prakarsa DPRD, Jum’at (24/11/2017).

Ditambahkan Bupati, Pemkab Purbalingga telah menyiapkan pengaturan sistem yang terpadu. Sistem tersebut telah masuk dalam fase implementasi dan merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, BPPT serta mendapat advokasi dari KPK. “Cukup dalam bentuk standar oprasional prosedur (SOP),” ungkapnya.

Sementara empat raperda yang lain mendapat apresiasi dan dukungan. Yakni Raperda tentang pelaksanaan, pengawasan dan retribusi tera dan tera ulang. Bupati mengatakan Kabupaten Purbalingga memiliki  potensi yang cukup besar dari sisi pelayanan dan pemungutan retribusi tera dan tera ulang.

“Mengingat di Kabupaten Purbalingga masih banyak alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya yang belum dilakukan tera dan tera ulang. Selain itu,  terdapat  24.868 alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya pada tahun 2016, sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru,” katanya.

Bupati menambahan  dasar hukum UU Nomor 7 tentang perdagangan perlu dimasukan, ketentuan pengawasan diperinci dan dipilah, serta ketentuan besarannya tarif retribusi.

Terkait dengan raperda pencegahan HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga, Bupati mengapresiasi dengan harapan dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, Bupati mendukung raperda mengenai penataan pembangunan dan  pengoprasian menara telekomunikasi bersama. Namun, bedasarkan peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 14 tahun 2016, menyebutkan perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika, baik provinsi, kabupaten, maupun kota tidak diberikan wewenang otonom untuk mengelola komunikasi pengaturan frekuensi BTS.

“Hanya berwenang dalam penataan pembangunan yaitu izin mendirikan bangunan, karena itu judul raperda juga harus dicermati, ” katanya.

Bupati juga mengapresiasi raperda tentang larangan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Purbalingga. “Perlu dicermati dari ke-empat Raperda tersebut yaitu  ketika merumuskan ketentuan dalam Raperda yang mengadopsi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hendaknya utuh, tidak sepotong-potong,” kata bupati. (BNC/PI)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.