Ditandatangani, Kesepakatan Bersama Turunkan AKI-AKB

BANJARNEGARA – Advokasi percepatan pencapaian Milenium Development Goals (MDGs) yang dihadiri oleh Eksekutif dan Legislatif di Aula Sasana Bhakti Setda, Selasa siang (23/03) berhasil mencapai komitmen bersama dalam rangka upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjarnegara. Sebagai bentuk formalitas atas kesepakatan tersebut seluruh eksekutif, legislative, lintas sektoral dan lintas program yang hadir setuju untuk menandatangani piagam komitmen bersama.

Diawali oleh Syamsudin, S. Pd., M.Pd. Sekretaris Daerah dilanjutkan perwakilan legislative Nursulistyanto, S. Pt. Ketua Komisi D DPRD, Wasis dari Komisi C, Dinas dan Instansi terkait, Camat-Camat, Kementrian Agama dan dari DKK sendiri.

Menurut Dr. Jusri Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), pencapaian standar AKI dan AKB merupakan salah satu Indikator keberhasilan Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia sehat. “Standar capaian sasaran Milenium Development Goals (MDGs) Angka Kemaitan Ibu adalah sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) dan Angka Kematian Bayi sebesar 23 per 1.000 KH pada tahun 2015” katanya.

Saat ini, kedua hal tersebut masih menjadi masalah nasional, termasuk di Kabupaten Banjarnegara.  Untuk skala nasional pada tahun 2009 ini adalah AKI 307/100.000 KH dan AKB 34/1.000 KH. Sedangkan untuk tingkat Propinsi Jawa Tengah AKI adalah 117,02/100.000 KH dan AKB 10,37/1.000 KH.

Pada tahun 2009 AKI di Kabupaten Banjarnegara berada pada kisaran 125,20/100.000 KH. Capaian ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 140,30/100.000 KH. “Namun sebaliknya untuk AKB belum berhasil diturunkan, tahun 2008 AKB sebesar 18,56/1000 KH naik menjadi 19,9/1000 KH pada tahun 2009” ungkapnya.

Jusri menambahkan, permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Banjarnegara berhubungan dengan upaya penurunan AKI dan AKB secara umum diantaranya  masih adanya persalinan yang tidak ditangani oleh tenaga kesehatan; kurangnya tenaga terampil dalam penanganan emergency obstetric dan neonatal; kondisi infrastruktur kesehatan, jalan dan sarana transportasi; pernikahan dini meningkat dan secara reproduksi belum siap; kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kehamilan yang sehat dan persalinan yang aman.

Sementara itu, Syamsudin, S. Pd., M. Pd. Sekretaris Daerah menyampaikan melihat kompleksnya permasalahan tersebut Dinas Kesehatan tidak akan mampu menurunkan AKI dan AKB tanpa dukungan pihak lain baik dari lintas sektoral maupun tokoh masyarakat. “Untuk mendukung keberhasilan akselerasi penurunan AKI-AKB tersebut perlu adanya komitmen dari semua pihak baik dukungan politis maupun anggaran untuk keberlangsungan  program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) secara kontinyu” katanya. (BNC/eko)

Leave a Reply

Your email address will not be published.