Perbaikan remunerasi PNS harus diikuti disiplin tinggi

Ditulis 22 Mar 2010 - 19:35 oleh Banyumas1

logo korpriPURBALINGGA – Perubahan sistem penggajian yang mempertimbangkan imbalan atas jasa atau Remunerasi, ternyata akan memberikan konsekuensi logis bagi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Remunerasi ini menuntut kedisiplinan yang tinggi dari PNS, sehingga PNS yang terbukti tidak disiplin seperti berangkat kerja terlambat, akan menerima sanksi tegas.

Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kodadiyanto, SH, MM, saat ini pemerintah pusat sedang menggodog Peraturan Pemerintah atau PP tentang remunerasi yang didalamnya juga banyak menyinggung tentang disiplin pegawai. Salah satunya, jika ada PNS yang selama 7 ½ jam tidak bekerja maka dianggap tidak bekerja 1 hari.

“Misalkan setiap hari masuk jam 8 dan pulang jam 1 siang, berarti sehari sudah korupsi 2 jam. Berarti dalam satu minggu ada enam hari berarti sudah 12 jam tidak bekerja atau dianggap 1 ½ hari tidak bekerja. Sementara dalam rencana PP itu, jika dalam 1 tahun terbukti tidak bekerja selama 52 hari maka bisa terancam diberhentikan dengan tidak hormat,” jelas Koda saat memimpin Upacara Luar Biasa Hari Senin (22/03) di Halaman Pendopo Dipokusumo Kabupaten Purbalingga.

Terpisah, Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi Drs. Mugiyarto mengatakan kedepan dalam Analisa Beban Kerja akan lebih rinci sehingga segala permasalahan seputar kinerja PNS bisa dicari solusinya secara efektif.

“Kadang orang sering pulang sampai sore, lalu merasa beban kerjanya terlalu berat. Tapi setelah dianalisa, ternyata ada beberapa jam kerja yang tidak efektif karena digunakan untuk ngobrol hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, atau jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Sehingga dia baru bisa bekerja siang hari dan pulang sore. Kalau yang seperti ini kan bukan karena beban tugas yang terlalu berat, tapi banyaknya waktu yang tidak efektif,” jelasnya.

Mugi menambahkan, jika PNS yang pulang melebihi jadwal karena komputer harus mengantri berarti disebabkan keterbatasan fasilitas sehingga solusinya dnegan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sebaliknya jika seorang PNS benar-benar bekerja terus-menerus tanpa henti hingga melebihi jadwal berarti memang menghadapi beban tugas yang berat sehingga membutuhkan tambahan personil.

”Analisa beban tugas ini akan dilaporkan secara berkala oleh masing-masing kepala SKPD. Lalu oleh SKPD yang menangani masalah kepegawaian akan dipelajari untuk kemudian mempertimbangkan solusi yang ditawarkan masing-masing kepala SKPD,” jelasnya.

Menurut Mugi, PP tersebut kemungkinan besar akan terbit pada tahun 2010 ini untuk kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi. Biasanya pada tahun berikutnya atau setelah sosialisasi dirasa mencukupi, PP inipun akan segera berlaku. (BNC/cie)

Tentang Penulis

Leave A Response