APBD Kebumen 2011 Rp. 950 M, 75 % untuk belanja pegawai

Ditulis 17 Mar 2010 - 12:26 oleh Banyumas1

KEBUMEN – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011 Kabupaten Kebumen direncanakan mencapai sekitar Rp. 950 milyar. Dari dana tersebut sekitar Rp. 600 milyar lebih (75%),  pergunakan untuk belanja pegawai. Meskipun besaran belanja pegawai dominan, tetapi keluarannya dalam bentuk pelayanan masyarakat, utamanya bidang pendidikan dan kesehatan sampai dipelosok desa dan pegunungan yang tidak dilirik oleh swasta.

Demikian rilis Dinas Inkomfortel Kebuman yang disampaukan Rabu (17/03).

Tujuh milyar sendiri dialokasikan untuk belanja pegawai Guru Tidak tetap (GTT) di lingkungan Dinas Pendidikan serta dua milyar untuk tenaga honorer di Dinas Kesehatan.

Kepal Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program pada Badan Perencanaan Daearah (BAPPEDA), Drs Aden Andri Susilo, M.Si di kantornya, menanggapi pernyataan salah satu anggota LSM, yang mengatakan 75 % anggaran APBD diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang belum jelas pada salah satu cetak media hari ini.

Lebih lanjut Aden Andri menambahkan berbagai program pembangunan yang arahnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga telah diakomodir melalui RAPBD 2011. Program- program tersebut ada yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Program yang sifatnya langsung bisa dirasakan masyarakat, di antaranya program pengurangan angka kemiskinan, Seperti program beasiswa bagi anak tidak mampu sebanyak Rp 3,5 milyar, Program kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar 1,5 milyar serta Program Bedah Rumah / P2P yang mendapatkan alokasi dana sekitar Rp 3,2 milyar.

Sedangkan program pengentasan kemiskinan yang sifatnya tidak langsung antara lain berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti P2KP Mandiri Perkotaaan dan Perdesaan, program Alokasi Dana Desa (ADD) dan lainnya.

Aden menambahkan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten Kebumen. Pemkab Kebumen juga tidak menutup mata serta sangat terbuka terhadap semua masukan dari masyarakat. Terkait adanya perbedaan penafsiran terhadap RAPD 2011, pihaknya bisa memahami. Perbedaan tersebut bisa jadi karena tidak mengikuti tahap-tahap perencanaan dari tingkat dasar / desa, sehingga informasi yang diterima menjadi tidak utuh. (BNC/ist/hum)

Tentang Penulis

Leave A Response