Maraknya Makanan Berbahaya, DKPP Purbalingga Studi Banding ke Pekalongan

Ditulis 06 Jul 2017 - 02:24 oleh Banyumas1

BanyumasNews.com, PURBALINGGA – Jelang lebaran lalu banyak beredar makanan mengandung zat berbahaya seperti formalin, boraks, zat pewarna pakaian serta zat berbahaya lainnya di wilayah Kabupaten Purbalingga. Atas kasus itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Purbalingga mengadakan studi tentang pengawasan pangan ke Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Pekalongan.

Kepala DKPP Purbalingga, Sediyono, mengatakan tujuan kunjungan studi tersebut untuk belajar penanganan makanan yang berbahaya jika dikonsumsi masyarakat. Sebagaimana diketahui hasil dari uji cepat yang dilakukan Dinas Kesehatan baru-baru ini, di semua pasar baik tradisional maupun modern ditemukan makanan yang mengandung bahan berbahaya.

“Dari hasil kunjungan nantinya akan menjadi referensi tindakan-tindakan apa yang pernah dilakukan DPP Kota Pekalongan yang bisa diterapkan  di Purbalingga, termasuk regulasinya,” kata Sediyono saat kunjungan di aula DPP Kota Pekalongan, Rabu (5/7/2017).

Langkah selanjutnya menurut Sediyono akan dilakukan pembinaan kepada produsen yang menggunakan bahan berbahaya serta kepada pedagang besar (grosir) yang menjual makanan berbahaya. Sedangkan jangka panjangnya akan membuat Perda tentang pelarangan makanan dengan bahan berbahaya serta akan melakukan optimalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada, serta berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

“Dengan optimalisasi tersebut diharapkan nanti Tim Pengawas Makanan bisa melakukan tindakan pencegahan dengan menyita bahan makanan yang mengandung bahan berbahaya, sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat,” katanya.

Kepala DPP Kota Pekalongan, Agus Jati Waluyo mengatakan kegiatan pengawasan makanan di Kota Pekalongan sudah ada regulasinya, yakni adanya Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang pelarangan bahan tambahan pangan berbahaya, serta adanya Perda tentang ketahanan pangan tahun 2015. Regulasi tersebut menjadi dasar Tim melakukan pengawasan makanan dari zat berbahaya sehingga ketahanan pangan menjadi kuat.

“Ketahan pangan itu sendiri ada tiga aspek yang harus terpenuhi yakni aspek ketersediaan, aspek distribusi, dan aspek keamanan,” katanya.

Kemudian untuk implementasi di Pekalongan, kegiatan selain sidak ada rakor Tik Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) 2 kali serta sosialisasi ke sekolah dan para pengusaha. Jika ditemukan pedagang yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, barang dibawa PPNS dengan harapan penjual mengambilnya dan dilakukan pembinaan.

“Pelaporan tindak pidana pernah kita lakukan terhadap produsen mie basah mengandung formalin, namun hasilnya belum memuaskan,” pungkasnya. (BNC/*)

Tentang Penulis

Leave A Response