“Kepriwe Kabare? Apik?”, Sapa Jokowi dengan Bahasa Ngapak di Cilacap

Ditulis 15 Jun 2017 - 15:25 oleh Banyumas1

BanyumasNews.com, CILACAP – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lupa menyapa masyarakat yang hadir di Pendopo Wijaya Kusuma Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan menggunakan bahasa khas daerah itu atau yang lebih dikenal dengan sebutan “basa ngapak”.

Bahasa ngapak adalah bahasa dengan dialek khas yang dipakai di Banyumas dan sekitarnya, yakni di Cilacap, Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara, Brebes, Tegal dan Pemalang.

“Kepriwe kabare? Apik? Sae nggih?”, sapa Presiden Jokowi.

Hadirin pun menyambut dengan riuh rendah, mendengar sapaan Presiden itu. Mereka menjawab serempak sambil tertawa gembira.

Diberitakan Antara, sapaan Presiden itu disampaikan kepada 2.500 warga dari empat kabupaten di Jawa Tengah yakni Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, dan Purbalingga yang hadir untuk menerima program sertifikat tanah.

Sebelumnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa setiap Kamis di Jawa Tengah, komunikasi yang digunakan adalah bahasa Jawa.

Sementara di Cilacap, bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa “ngapak” yang memang merupakan bahasa daerah setempat.

Namun Presiden tidak melanjutkan lebih banyak menggunakan bahasa tersebut karena banyak hadirin yang tidak mengerti bahasa Jawa.

Warga penerima sertipikat tanah menunjukkan sertifikatnya

Presiden pun melanjutkan pidatonya dalam Bahasa Indonesia.

“Yang dibagikan adalah 2.550 sertifikat, semua diangkat mau saya hitung,” kata Presiden.

Ia pun kemudian menghitung dalam bahasa Jawa dari satu sampai terlompati hingga 2.500 yang kemudian disambut dengan tawa warga yang hadir.

Presiden mengatakan bahwa di Jawa Tengah, sertifikat dari bidang-bidang tanah yang dipegang warga baru separuh, atau sekitar 49 persen. Dan khusus untuk Jawa Tengah akan dikeluarkan 500.000 sertifikat.

“Seluruh Indonesia 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pemerintah hendak mengebut program sertifikasi tanah lantaran ingin mengurangi sengketa lahan di lapangan akibat tidak adanya sertifikat.

“Sertifikat adalah tanda bukti hak, kalau ada sertifikat, bukti hukum ada,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan agenda kunjungan ke Ponpes Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap dan ke Kroya. (BNC/ist/Ant)

 

Tentang Penulis

Leave A Response