Banjarnegara Gencar Berantas Chikungunya

Ditulis 10 Mar 2010 - 22:16 oleh Banyumas1

BANJARNEGARA – Bupati Drs. Ir. Djasri, MM, MT menyatakan persetujuannya terhadap upaya-upaya penanganan penyakit malaria, demam berdarah dan chikungunya yang sekarang ini mewabah dengan cara membangkitkan partisipasi warga. Menurutnya, penanganan penyakit yang penyebarannya diakibatkan oleh factor gigitan nyamuk tersebut akan berdampak optimal bila ada keseriusan dari seluruh komponen masyarakat dan dilakukan secara terus menerus. Sebab pengalaman menunjukkan pentingnya upaya tersebut.

“Kalau tidak ada kesadaran warga, maka penyakit tersebut akan selalu menjadi ancaman di tengah masyarakat” katanya bupati.

Bupati mengambarkan dalam hal penanganan penyakit yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Dimulai dari penanganan wabah Malaria melalui program Gebrak Malaria, kini setelah sekian tahun keberhasilan upaya tersebut, ancaman meluasnya penyakit malaria ini kembali muncul. Belum selesai dengan malaria, muncul Demam Berdarah. Lagi-lagi belum selesai dengan upaya penanganan DB, Kini muncul lagi Chikungunya.

“Di awal program ini, kita semua perlu sepakat terlebih dahulu untuk komitmen dalam menangani Malaria, DB, dan Chikungunya. Hal ini penting ditekankan supaya ada kesamaan pemikiran dari seluruh komponen yang terlibat dimulai dari Bupati beserta semua jajarannya termasuk Dinas terkait, Camat, Kepala Desa, dan seluruh rakyat” katanya.

Kepada para Tokoh Agama, Bupati meminta partisipasi aktif mereka untuk membantu mengkampanyekan upaya-upaya yang mendorong warga untuk ikut aktif berpartisipasi dalam pemberantasan sarang nyamuk melalui mimbar-mimbar agama yang mereka hadiri. “Sebab melalui kharisma dan ceramah para tokoh agama tersebut, pesan yang disampaikan akan mudah diterima oleh masyarakat ” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Dr. Jusrie Husein, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten menegaskan upaya penyusunan draf regulasi penanganan malaria ini merupakan salah satu program dari Dinkes Propinsi dalam mengatasi upaya berkembangnya penyakit malaria, terutama karena factor import atau yang awal bibit penyakitnya dibawa oleh pendatang.

Dari 13 kabupaten endemis malaria di Jawa Tengah, Banjarnegara bersama Pekalongan, Wonosobo, Purworejo dan Pati terpilih sebagai sample percontohan untuk pola ini. Setelah melalui pertemuan musyawarah masukan draff regulasi diputuskan bentuk formal regulasi ini adalah Peraturan Desa. Sebab format ini lebih mudah dalam pembuatannya dan jalur keputusannya lebih pendek dibandingkan bentuk formal hukum lainnya. “Untuk desa sample, kita akan mencoba mengusulkan Perdes Penanganan Malaria ini dapat diterapkan di desa Beji, Banjarmangu” katanya.

Draf usulan rancangan Perdes tersebut berisi 5 bab dan 5 pasal atau lebih, tergantung kesepakatan Pemerintahan Desa nantinya. Selain ketentuan umum, Perdes berisikan materi tentang penanganan malaria secara keseluruhan, baik import, relaps atau kambuhan, maupun indigenous atau yang muncul setempat. “Utamanya untuk kasus-kasus import” katanya.

Di dalam pasal ini, partisipasi masyarakat tercantum dalam pasal kewajiban dan larangan. Setiap penduduk berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemdes atau Petugas Kesehatan setiap ada pendatang yang menginap di desa, menggunakan pelindung diri dari gigitan nyamuk, melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk, melaporkan penderita, dan seterusnya.

Larangan menyangkut kepada kegiatan penduduk yang menyebabkan timbulnya perindukan nyamuk, seseorang yang dicurigai menderita dilarang menolak diambil darahnya untuk dilakukan pemeriksaan laborat, bagi penderita dilarang keluar rumah di malam hari, dan seterusnya. “Nyamuk malaria ini menggigitnya di malam hari” katanya.

Menurut Jusrie, keberhasilan upaya penanganan malaria ini tidak dapat dibebankan semuanya pada Dinas karena keterbatasan personil, waktu, dan juga dana. “Meskipun sulit, tapi partisipasi warga ini menjadi kunci keberhasilan penanganan penyakit malaria dan sejenisnya” pungkasnya. (BNC/eko)

Tentang Penulis

Leave A Response