Penyimpangan Bansos di Kebumen rugikan negara Rp. 1,1 milyar

Ditulis 10 Mar 2010 - 19:01 oleh Banyumas1
ilustrasi

ilustrasi

Berita tidak sedap menyangkut kerugian keuangan negara dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) terendus di Kebumen. Ini menyusul penemuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp. 1,1 miliar dalam penyaluran dana BansosĀ  Pemprov Jateng tahun 2008 di Kabupaten Kebumen.

“Penyimpangan tersebut terjadi pada pencarian dana pembangunan 16 mushola senilai Rp. 657 juta dan pembangunan tujuh sekolah senilai Rp. 445 juta,” kata Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Mochtar Husein di Semarang, Selasa (9/03) seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dana Bansos yang diberikan ke masyarakat sebesar Rp. 3,74 miliar. Perinciannya, Rp.2,2 miliar untuk bantuan bidang keagamaan, dan bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan sebesar Rp. 1,54 miliar. Dana sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan 77 masjid dan mushola serta 32 sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen.
Menurut dia, adanya penyaluran dana Bansos tersebut sudah disosialisasikan sejak Februari 2008 oleh pemerintah kabupaten setempat kepada masing-masing kepala desa yang membutuhkan bantuan. Pada Agustus 2008, kata dia, koordinator Bansos memberitahukan bahwa dana bantuan sudah bisa dicairkan dan Kepala desa yang telah membuka rekening tabungan di Bank Jateng untuk datang ke Bank yang sama cabang Kebumen.

Ia menyebutkan, dalam pencairan dana bansos tersebut, koordinator hanya memberikan slip penarikan kepada pemilik rekening selaku pemohon dan penerima dana bantuan tanpa mencantumkan nilai nominalnya.

Selanjutnya, koordinator tersebut mengisikan nilai nominal sesuai alokasi bantuan yang disetujui dalam slip penarikan yakni masing-masing Rp 5 juta. Dia menambahkan, dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dana Bansos yang diterima pemohon untuk pembangunan 16 masjid dan mushola hanya sebesar Rp. 83 juta, sedangkan alokasi dana sebesar Rp. 740 juta.

Selain itu, lanjutnya, dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp. 480 juta. Namun kenyataan dana yang diterima hanya Rp. 35 juta.”Sehingga terdapat penyimpangan sebesar Rp. 657 juta dan Rp. 445 juta pada penyaluran dana Bansos di Kabupaten Kebumen,” kata Mochtar.

Terkait hasil audit investigasi BPKP Jawa Tengah tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Salman Maryadi mengatakan telah memerintahkan jajaran Kejari Kebumen agar mengusut tuntas kasus itu. “Kita akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut,” kata Kajati. (BNC/ist/ant)

Tentang Penulis

Leave A Response