Desa Dilarang Pungut Pologoro | Masuk Kategori Pungli

Ditulis 14 Apr 2017 - 13:21 oleh Banyumas1

pologoro pungli

BanyumasNews.com, PURBALINGGA – Filosofi pologoro yang dulunya untuk kepala desa dan perangkatnya dan operasional desa sudah tidak relevan lagi. Karenanya, Bupati Purbalingga lewat surat edaran Nomor 140/02899/2017 melarang pungutan Pologoro dalam jual beli tanah. Hal tersebut dilakukan karena setiap pembebanan atau pungutan kepada masyarakat desa harus mempunyai dasar hukum yaitu peraturan desa.

Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan, semua kebutuhan desa telah teralokasikan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD). Dana tersebut digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat desa.

Kapala Bagian Hukum Setda, Tavip Wuryanto membenarkan adanya surat edaran tersebut dan menegaskan kepada kepala desa atau perangkatnya untuk tidak melakukan pungutan pologoro. Kepada masyarakat juga agar tidak memberikan pologoro jika kepala desa atau perangkat memintanya.

Tavip menambahkan, Kementerian Keuangan juga menyatakan setelah adanya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan (PPh), maka pologoro sudah tidak bisa dipungut lagi. Hal tersebut dikarenakan objek pungutannya sama yakni peralihan hak atas tanah dan bangunan.

“Sehingga apabila ada kepala desa atau perangkat yang melakukan pungutan pologoro termasuk katagori pungli, dan bisa dikenakan sanksi,” kata Tavip, Jum’at, (14/4/2017).

Terkait dengan program nasional agraria (prona) yang didukung oleh semua pihak termasuk desa sehingga apabila dibuat peraturan desa maka harus memuat biaya apa saja yang dibiayai oleh pemerintah dan biaya apa saja yang menjadi tanggung jawab masyarakat. Sebelum pelaksanaan prona harus dimusyawarahkan dengan masyarakat, dan  berkoodinasi dengan Forkompimcam, serta unit saber pungli.

“Pemerintah Desa tidak terlibat dalam pengelolaan keuangan, namun dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk secara musyawarah. Dengan adanya surat edaran ini diharapkan, tidak muncul permasalahan hukum di kemudian hari,” pungkasnya (BNC/Sap’S)

Tentang Penulis

Leave A Response