Hanya 10 Kabupaten/Kota di Jateng yang Peduli BMPS

Ditulis 12 Mar 2017 - 20:24 oleh Banyumas1

 

bmpsBanyumasNews.com, PURBALINGGA – Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, hanya 10 Kabupaten/kota yang peduli dengan keberadaan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (MBPS). Hal itu diungkapkan Drs. H. Munasir, MM, ketua BMPS Jawa Tengah dalam kesempatan melantik pengurus BMPS Kabupaten Purbalingga periode 2017-2021 di Pendopo Dipokusumo  Purbalingga, Sabtu (11/3/2017).

“Saya ucapkan terimakasih, dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah, hanya 10 Kabupaten yang peduli, Purbalingga salah satunya”, ungkapnya.

Munasir juga berharap  untuk pengurus baru dapat membawa dunia pendidikan Purbalingga lebih maju lagi. Sebanyak 17 Pengurus Yayasan Perguruan Swasta dilantik pada acara tersebut.

Pelantikan Pengurus BMPS Purbalingga

Sementara itu Bupati Purbalingga Tasdi mengapresiasi kepada pengurus lama yang diketuai oleh Trisnanto Sri Hustomo beserta pengurus lainya yang telah mendarmabhaktikan pikiran dan tenaganya untuk  bersama memajukan BMPS dan Pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

“Terimakasih dan selamat atas dilantiknya pengurus baru semoga program-programnya dapat menampung aspirasi serta mewujudkan aspirasi yang telah masuk”, katanya.

Dikatakan Tasdi, dari anggaran APBD Purbalingga Tahun 2017 sebesar  2 Triliun  74 rupiah, alokasi untuk pendidikan sebesar 665 milyar rupiah, hampir 42 % dari belanja tidak langsung. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Purbalingga yang selama ini masih di peringkat ke 27 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

“Ke depan Pemkab Purbalingga juga akan berusaha untuk menigkatkan kontribusinya untuk BMPS,” tambahnya.

Menurut laporan, di Kabupaten Purbalingga terdapat 17 Yayasan Perguruan Swasta yang terdiri Lembaga PAUD, Play Group, TK/RA/BA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA. Tujuhbelas yayasan tersebut mengelola kurang lebih 66.248 siswa yang tersebar di 839 lembaga pendidikan swasta.

Tasdi juga merespon keluhan dari BMPS tentang guru yang berstatus PNS yang ditarik dari sekolah-sekolah swasta. “Selain kekurangan tenaga PNS guru, juga ada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berisi setiap PNS harus bekerja di instansi pemerintah, ”pungkasnya. (BNC/dalp)

Tentang Penulis

Leave A Response