Pasar tidak terdampak paripurna DPR soal Century

Ditulis 05 Mar 2010 - 21:17 oleh Banyumas1
|
Berita Kategori
Tak Berkategori
77
Dalam Tag

Pandangan Ekonom tarhadap penyelamatan dengan memberi dana talangan atau bail out terhadap Bank Century beragam. Namun kecenderungannya, mereka berkesimpulan bahwa penyelamatan Bank Century saat itu wajar karena dalam kondisi krisis. Pasar pun masih mempercayai Boediono dan Sri Mulyani.

Salah satu yang berpandangan demikian adalah ekonom dari Standard Chartered, Fauzi Ichsan, yang mengatakan bahwa kalangan pasar masih percaya kepada Sri Mulyani dan Boediono, setelah pidato yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semalam. Ia mengatakan, sekarang pasar melihat penyelamatan bank wajar dalam situasi krisis global.

Menurut dia, dengan adanya situasi pasar yang masih kondusif, hasil paripurna DPR yang menyebutkan adanya pelanggaran pemberian dana talangan Bank Century, tidak membuat pasar bergejolak.

Fauzi mencontohkan, situasi di AS pada waktu itu, biaya penyelamatan lembaga perbankan mencapai 700 miliar dolar AS, sedangkan di Indonesia hanya 700 juta dolar AS.

“Di Indonesia pun uangnya tidak hilang karena banknya masih ada,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, dalam kasus penyelamatan Bank Century, dari sisi hukum, tidak ada bukti hukum yang bisa menjerat Menkeu dan Gubernur BI.

Menurut dia, panitia khusus hak angket dibentuk karena adanya kekhawatiran bahwa sebagian dana yang disalurkan LPS ke Bank Century masuk ke partai politik, namun sampai sekarang belum ada bukti unsur pidana dalam penyaluran dana talangan itu.

Kebijakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga didasarkan pada Perppu no 4 Tahun 2008. Penyelamatan tersebut tidak ilegal, sehingga dari sisi hukum, Sri Mulyani dan Boediono aman.

Fauzi hanya mengkhawatirkan hubungan pemerintah dan DPR yang memburuk sehingga dapat menimbulkan krisis politik, namun hal tersebut dipredikasi tidak menyamai krisis politik Thailand dan Filipina yang membuat kepercayaan investor asing menurun, karena skala kasus ini yang terbilang lokal.

Menurut dia, apabila kasus ini dibawa ke KPK untuk kemudian diadakan penyelidikan aliran dana, Fauzi mengatakan agar mempersilahkan hal tersebut segera dilaksanakan, karena hingga saat ini belum ada indikasi dana tersebut masuk ke ranah partai politik.

“Menurut saya, kalau ada aliran ke parpol, itu adalah dana nasabah yang mendonorkan ke parpol, itu adalah uang mereka, kalaupun ada pelanggaran itu pun terhadap UU pemilu bukan perbankan,” ujarnya. (BNC/ant/ist)

Tentang Penulis

Leave A Response