3.417 Rumah Tidak Layak Huni Belum Tersentuh PSPR Gakin

Ditulis 01 Mar 2010 - 21:03 oleh Banyumas1

PURBALINGGA – Sejak digulirkan tahun 2003, Program Stimulan Perbaikan Rumah Keluarga Miskin (PSPR Gakin) di Purbalingga telah merenovasi 10.923 rumah tidak layak huni (RTH). Data awal pada tahun 2002, di Purbalingga terdapat 14.340 RTH. Saat ini tinggal  3.417 RTH lagi yang belum tersentuh program tersebut.

“Tahun ini, PSPR Gakin merenovasi 717 RTH lagi. Jadi nanti setelah 2010, tinggal 2.700 rumah yang belum tersentuh program ini,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Purbalingga, Ir Setiyadi MSi, Senin (1/3).

Pada APBD Purbalingga 2010, alokasi dana PSPR Gakin sebesar Rp 2.190.525.000. Terdiri dari bantuan langsung pada masyarakat Rp 1.792.500.000, jasa konsultan Rp 100 juta, dan biaya operasional kegiatan Rp 298.025.000. Masing-masing rumah mendapat dana stimulan sebesar Rp. 2.500.000.

Dituturkan Setiyadi, hingga akhir 2009, melalui PSPR Gakin telah dialokasikan dana APBD Purbalingga sebesar Rp. 19,72 milyar. Dana stimulan itu berhasil menggali swadaya masyarakat sebesar Rp. 13,11 milyar dan memugar 10.923 RTH.menjadi rumah layak huni dan sehat.

Penerima PSPR Gakin meliputi keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  Penerima PSPR Gakin ditetapkan melalui tahapan seleksi dari keluarga miskin yang ada di desa dan
kelurahan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Kriteria RTH yang berhak menerima fasilitas PSPR Gakin, yakni rumah dan tanah milik warga yang bersangkutan. Lantainya tidak kedap air, luas lantainya kurang dari 8 meterpersegi perorang, dinding dan atap dari bahan yang tidak tahan terhadap penetrasi hewan, angin dan air,
kurang ventilasi dan kurang sinar matahari.

Dalam pelaksanaan PSPR Gakin, lanjut Setiyadi, setiap desa dan kelurahan wajib berkontribusi melalui swadaya masyarakat. Bentuk swadaya masyarakat dapat berupa tenaga kerja, material, uang tunai, konsumsi, dan bentuk lainnya.

“Swadaya masyarakat diutamakan berasal dari masyarakat mampu di sekitar penerima program, yang selanjutnya dikelola oleh Timlak. Kepala Desa atau Kelurahan dan Timlak berkewajiban untuk menggali dan mendorong swadaya masyarakat,” ujarnya (BNC/tgr)

Tentang Penulis

Leave A Response