2011, JPKM Banjarnegara Akan menjadi Jamkesda

Ditulis 25 Feb 2010 - 20:24 oleh Banyumas1


BANJARNEGARA – Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) tengah bersiap diri menjadi Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di tahun 2011. Meleburnya JPKM menjadi Jamkesda ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, dr. M. Yusri Husein dalam rapat bersama kepala Puskesmas beberapa waktu lalu. Dr. Yusri mengatakan, masih cukup banyak masyarakat yang belum masuk quota Program Jamkesmas yang sudah berjalan, padahal mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Mereka yang belum ter-cover oleh Jamkesmas (non-quota) secara otomatis akan terlindungi oleh Program Jamkesda.

Ketua Badan Pelaksana (Bapel) JPKM Kabupaten Banjarnegara, dr. Ary Gunawan, M. Kes menambahkan, di masa transisi meleburnya JPKM menjadi Jamkesda ini, pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan, antara lain dengan mematangkan regulasi, sosialisasi dan promosi secara intens. Peserta Jamkesda nantinya adalah warga miskin (gakin) yang belum ter-cover Jamkesmas, warga non-gakin, dan PNS/PTT sebagai pioneer untuk subsidi silang, atau dalam istilah jawa ”Sahturing”, yang ’basah’ (mampu) membantu yang kering (tidak punya).

Pemkab Banjarnegara sangat mendukung berubahnya JPKM menjadi Jamkesda. Pemkab tengah merencanakan untuk memotong gaji PNS dan PTT sebesar Rp. 50.000,- untuk satu tahun dan menjadi anggota wajib Program JPKM/Jamkesda. Hal ini juga sempat disampaikan Bupati Banjarnegara, Drs. Ir. H. Djasri MM, MT saat jumpa pers dengan wartawan media cetak dan elektronik beberapa waktu lalu. Menurut Bupati, rencana dipotongnya gaji pegawai tersebut sebagai kapitasi sekaligus subsidi silang. Besarnya pun cukup Rp. 50 ribu untuk satu tahun, dan langsung menjadi peserta Program Jamkesda. Sedang anggota kategori gakin, tidak membayar. Jadi Pegawai sekaligus beramal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Ary Gunawan menambahkan, Program Jamkesda didanai dari APBD Pemprov Jateng dan Pemkab Banjarnegara. Dana ini digunakan antara lain sebagai subsidi anggota Jamkesda kategori gakin. Jadi mereka tidak perlu membayar, namun semua mendapat pelayanan kesehatan yang sama di unit-unit pelayanan kesehatan seperti : Dokter praktek, Bidan, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah mapun swasta, bahkan bisa berobat ke Rumah Sakit Luar Daerah jika harus dirujuk (BNC/mjp)

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. har 04/03/2010 pukul 17:40 -

    Ayo Banjarnegara, terus berinovasi… PNS sejahterakan lagi… Gakin di perhatikan….

Leave A Response