Pilkada Kebumen: Pemkab tepis tudingan politisasi birokrasi

Ditulis 23 Feb 2010 - 22:24 oleh Banyumas1

pilkada langsungKEBUMEN – Pemkab Kebumen menepis tudingan PAKHIS -Pusat Advokasi Kajian Hukum Indonesia- yang menganggap telah terjadi politisasi birokrasi yang berpotensi menimbulkan ketidaknetralan PNS dalam Pemilu Kada 11 April 2010 mendatang.

Asisten I Sekda H Adi Pandoyo SH MSi selaku wakil ketua DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada Kebumen menegaskan dalam ‘Pemilu Kada’ PNS di jajaran Pemkab kebumen tetap netral.

Sesuai UU No 43 Tahun 1999 pasal 3 ayat (2) disebutkan pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aturan tersebut jelas mengatur ketentuan yang mewajibkan PNS memegang teguh netralitas.

”Sosialisasi tahapan pemilu yang dilakukan selama ini merupakan wujud komitmen Pemkab dalam mendukung sukses sesuai jadwal Pilkada bukan untuk mendukung salah satu pasangan calon”, lanjutnya. Selain itu, dikatakan Pemkab juga memiliki tanggung jawab besar untuk ikut mensukseskan setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU sebagai penyelenggara teknis.

Terkait dengan instruksi kepada seluruh PNS agar aktif mensosialisasikan tahapan pilkada, menurut Adi,  bukan sebagai tindakan politisasi birokrasi melainkan sebagai langkah positif Pemkab untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pemilu. PNS sebagai abdi negara memiliki peran yang strategis untuk ikut aktif dalam tahapan sosialisasi terutama saat tahapan pendataan DPT. Keterlibatan PNS yang dimaksud hanya sebatas sosialisasi tahapan pemilu.

Sementara Kepala Dinas Inforkomtel Kebumen R.A.I Ageng Sulistyo Handoko menandaskan sosialisasi yang dilakukan Pemkab bukan sebagai kampanye untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sosialisasi yang melibatkan PNS dimaksudkan untuk optimalisasi fungsi dan peran PNS dalam Pemilu.(BNC/Rin)

Tentang Penulis

1 Komentar so far. Feel free to join this conversation.

  1. Mas Iyank 28/02/2010 pukul 11:22 -

    walupun sebagai masyarakat yang tidak pernah mengenal dan pengenyam nikmatnya aparat menjadi PNS akan tetapi dari pengalaman beberapa pemilu yang lalu ternyata pelayanan terhadap masyarakat banyak yang terabaikan dikarenakan adanya beberapa pimpinan instansi yang tidak berada ditempat dan beliau menjalankan tugas sebagai pimpinan yang sekaligus menjadi tim sukses dari bupati yang menjabat saat itu dan ternyata mencalonkan diri lagi, disamping itu dengan adanya sosialisasi terhadap karyawan secara tidak langsung menghambat pelayanan terhadap masyarakat dimana yang seharusnya terlayani akan tetapi mereka mengikuti sosialisasi tersebut bukan? dengan demikian secara tidak langsung status aparat pemerintahan khususnya para pimpinan secara tidak langsung berusaha menghambat pelayanan terhadap masyarakat bukan?

Leave A Response